Pemerintah Salurkan Bantuan Pangan Ramadan 2026: Beras 10 Kg dan Minyak Goreng 2 Liter Gratis!

- Jurnalis

Rabu, 11 Februari 2026 - 06:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026). [Suara.com/Dicky Prastya]

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026). [Suara.com/Dicky Prastya]

1TULAH.COM-Kabar gembira bagi masyarakat kurang mampu menjelang bulan suci Ramadan. Pemerintah resmi mengumumkan penyaluran bantuan pangan tambahan yang akan mulai didistribusikan pada pertengahan Februari 2026.

Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan dampak inflasi selama masa Ramadan dan Idulfitri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa intervensi ini bertujuan memperkuat sisi permintaan (demand side) di tengah fluktuasi harga pangan yang biasa terjadi menjelang hari besar keagamaan.

Detail Bantuan Pangan Ramadan 2026

Berbeda dengan bantuan reguler, bantuan tambahan ini diberikan dalam bentuk fisik komoditas pokok. Berikut adalah rinciannya:

  • Jenis Bantuan: 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng.

  • Durasi: Diberikan selama 2 bulan (Februari dan Maret).

  • Target Sasaran: 35,04 juta keluarga yang masuk dalam Desil 1-4.

  • Kriteria: Masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

  • “Kebutuhan anggaran sebesar Rp11,92 triliun dan ini akan mulai disalurkan di bulan Ramadhan atau Februari nanti,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta (10/2/2026).

Baca Juga :  Pangdam XXII/Tambun Bungai Lantik Dandim 1020/Murung Raya dan Komandan Denzipur 16

Bansos Reguler Kemensos Tetap Jalan

Selain bantuan pangan tambahan dari Kemenko Perekonomian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan bahwa bantuan sosial (bansos) reguler tidak akan terhenti. Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar Rp17,5 Triliun untuk dua program utama:

  1. Program Keluarga Harapan (PKH): Bantuan tunai bersyarat bagi keluarga rentan.

  2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT): Stimulus pangan untuk menjaga kecukupan gizi.

Bantuan reguler ini menyasar 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Gus Ipul menekankan bahwa bantuan ini merupakan stimulus agar masyarakat kelas bawah memiliki bantalan ekonomi saat merayakan Lebaran 2026.

Mengenal Bansos Adaptif dan ATENSI

Selain bantuan pokok, pemerintah juga menyiapkan skema perlindungan sosial khusus yang disebut Bansos Adaptif, yang terdiri dari:

  • Bantuan Adaptif Kebencanaan: Mencakup bantuan isi rumah, pemberdayaan, dan jaminan hidup bagi warga terdampak bencana.

  • Bantuan ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial): Diberikan khusus kepada keluarga atau individu yang memerlukan perhatian sosial khusus (lansia, disabilitas, atau anak yatim).

Baca Juga :  LBH Yogyakarta Terima 48 Aduan Pengangkapan Sewenang-wenang dan Massa Hilang Pasca-Ricuh Demo Malioboro

Data Akurat Menjadi Kunci

Pemerintah sangat menekankan pentingnya akurasi data agar bantuan tidak salah sasaran. Seluruh bantuan ini bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh BPS dan dimutakhirkan secara berkala oleh Kementerian Sosial.

Gus Ipul mengajak masyarakat dan pemerintah daerah untuk aktif dalam proses pemutakhiran data. Kemensos membuka peluang seluas-luasnya bagi perbaikan data di lapangan agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terlewatkan dalam pendataan.

Penyaluran bantuan pangan dan bansos di Februari 2026 ini merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan stabilitas konsumsi rumah tangga selama Ramadan.

Dengan total anggaran gabungan mencapai puluhan triliun rupiah, diharapkan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan lebih tenang tanpa terbebani lonjakan harga kebutuhan pokok. (Sumber:Suara.com)

Berita Terkait

Soal Putusan MA Batalkan Suket SMA Gibran, Gerindra: Hormati Proses Hukum dan Minta Kemenkeu/Kementerian Terkait Beri Penjelasan
Peluang Indonesia Bertahan di Emerging Market MSCI Capai Di Atas 50 Persen, BEI Makin Optimistis
Pemkab Barito Selatan Salurkan Bansos dan Cadangan Pangan untuk Tiga Desa di Dusun Selatan
Pemkab Mura Dukung Peningkatan Kinerja Jamkrida
Kukuhkan ABPEDNAS Mura, Heriyus Harapkan Desa Semakin Kuat dan Mandiri
Kalteng Mulai Hujan, Relawan Karhutla Palangka Raya Tetap Waswas Sisa Titik Api
Pajak Pembalut 11 Persen Tuai Kritik: Dinilai Bebani Kebutuhan Dasar Perempuan
Suket Ijazah Wapres Gibran Tak Sah, PDIP Mulai Jajaki Hak Angket Lintas Fraksi
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 1 November 2026 - 08:19 WIB

Soal Putusan MA Batalkan Suket SMA Gibran, Gerindra: Hormati Proses Hukum dan Minta Kemenkeu/Kementerian Terkait Beri Penjelasan

Minggu, 1 November 2026 - 07:28 WIB

Peluang Indonesia Bertahan di Emerging Market MSCI Capai Di Atas 50 Persen, BEI Makin Optimistis

Minggu, 1 November 2026 - 02:02 WIB

Pemkab Barito Selatan Salurkan Bansos dan Cadangan Pangan untuk Tiga Desa di Dusun Selatan

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 22:32 WIB

Pemkab Mura Dukung Peningkatan Kinerja Jamkrida

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 12:49 WIB

Kalteng Mulai Hujan, Relawan Karhutla Palangka Raya Tetap Waswas Sisa Titik Api

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 11:18 WIB

Pajak Pembalut 11 Persen Tuai Kritik: Dinilai Bebani Kebutuhan Dasar Perempuan

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 11:11 WIB

Suket Ijazah Wapres Gibran Tak Sah, PDIP Mulai Jajaki Hak Angket Lintas Fraksi

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 06:07 WIB

Desakan Sanksi Terberat untuk Korporasi Penyebab Karhutla

Berita Terbaru

Sekda Mura, Lynda Kristiane, saat mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Jamkrida Kalimantan Tengah Tahun 2026 secara daring melalui Zoom dari Aula A Kantor Bupati Mura, Jumat (30/10/2026).

Berita

Pemkab Mura Dukung Peningkatan Kinerja Jamkrida

Sabtu, 31 Okt 2026 - 22:32 WIB