DPRD Kalteng Setujui Perubahan APBD 2026: Pendapatan Daerah Naik Jadi Rp5,31 Triliun

1TULAH.COM-Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) resmi menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Laporan hasil pembahasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Jumat (21/8/2026).

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kalteng, Yetro Midel Yoseph, menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran ini dilakukan untuk merespons dinamika kondisi ekonomi daerah serta menjaga arah kebijakan fiskal agar tetap realistis, efektif, dan berimbang hingga akhir tahun.

“Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan asumsi murni dengan perkembangan kondisi aktual, sehingga kebijakan fiskal daerah tetap realistis, efektif, dan berimbang,” ujar Yetro Midel Yoseph.

Optimalisasi Pajak Daerah Dongkrak Pendapatan

Proyeksi Pendapatan Daerah Kalteng dalam Perubahan APBD 2026 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp197,661 miliar dari APBD murni. Peningkatan pendapatan ini didorong oleh optimalisasi penerimaan sektor pajak daerah, terutama Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Alat Berat.

• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB): Ditetapkan mencapai Rp1,596 triliun (naik Rp181,925 miliar dibanding target APBD murni).

• Pajak Alat Berat: Meningkat menjadi Rp11,194 miliar (naik Rp5,455 miliar dibanding target APBD murni).

Struktur Postur Perubahan APBD Kalteng TA 2026

Hasil finalisasi pembahasan antara Banggar DPRD Kalteng dan TAPD menghasilkan rekomposisi serta rasionalisasi pada postur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Alokasi Belanja Prioritas dan Penutupan Defisit

Seluruh ruang fiskal dari hasil rasionalisasi belanja serta tambahan penerimaan pendapatan daerah dialokasikan kembali untuk mendukung program-program strategis daerah. Alokasi ini difokuskan pada pemenuhan mandatory spending, peningkatan pelayanan dasar, serta pencapaian program prioritas pembangunan yang terukur bagi masyarakat Kalimantan Tengah.

Untuk menutup defisit anggaran sebesar Rp225,239 miliar, pemerintah daerah mengandalkan pembiayaan neto dengan rincian:

• Penerimaan Pembiayaan: Rp226,073 miliar (bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp216,073 miliar dan penerimaan pembiayaan utang daerah Rp10 miliar).

• Pengeluaran Pembiayaan: Rp833,333 juta (untuk pembayaran pembiayaan utang daerah).

Dengan skema penutupan tersebut, sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun berkenaan tercatat pada posisi nihil. (Ingkit)