Di Musrenbang Teweh Selatan 2027, Begini Tanggapan Legislator Barut pada Berbagai Permasalahan yang Ada

1TULAH.COM, Muara Teweh – Legislator DPRD Barito Utara (Barut), Ardianto, ikut menanggapi berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat Teweh Selatan.

Permasalahan itu, terkait soal infrastruktur yang mangkrak dan dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan menjadi tanggapannya.

Hal itu disampaikannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Teweh Selatan 2027 di Trahean, Senin lalu, 9 Februari 2026.

Legislator Ardianto ini memberikan sejumlah catatan kritis dari konstituennya.
Permasalahan darinya pertama tertuju pada proyek pembukaan badan jalan baru di Butong yang menuju Pasar Kompak. Dia bilang, jalan yang masuk tiga prioritas Desa Butong ini masih bermasalah.

“Di wilayah itu belum ada jembatan, tiang listrik. Rencana awalnya untuk gotong royong, kemudian penimbunan atau peninggian karena lokasinya rawan banjir di pinggir sungai,” ujarnya.

Legislator dari fraksi demokrat ini berkata, rencana penimbunan tersebut semula disepakati antara pihak perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (CSR/ PPM) dengan kepala desa, namun tidak kunjung terealisasi.

“Sampai sekarang tidak ada peningkatan untuk penimbunan di situ,” katanya.

Masalah serupa terjadi pada proyek jalan pelabuhan yang tertunda pada 2025 karena faktor waktu dan alam. Legislator Ardianto berharap proyek ini bisa dilanjutkan di 2026.

Dia juga mempertanyakan komitmen dua perusahaan, yang disebut-sebut akan backup anggaran untuk desa, namun ternyata tidak ada realisasi.

“Ini yang perlu digarap terkait dengan itu,” ucapnya.

Hal lain, dia menyoroti dampak aktivitas pertambangan di salah satu sungai di dapilnya. Ardianto juga melaporkan bahwa sedimentasi dari aktivitas tersebut telah mengakibatkan pendangkalan sungai, yang merugikan petani, nelayan, dan masyarakat yang bergantung pada sungai.

“Saya mengecek ke lokasi pertambangan yang sering dilaporkan masyarakat. Hal itu masih berulang, dampaknya air sungai keruh,” jelasnya.

Ardianto meminta pemerintah daerah memberikan tindakan kepada perusahaan yang dinilai kurang disiplin dan tidak memperhatikan lingkungan.

Selain itu, dia mengingatkan agar lahan-lahan produktif untuk kebutuhan pangan tidak dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit atau karet secara masif.

Ardianto menandaskan akan melaporkan masalah penggalian pekerjaan di jalan poros yang tidak selesai.

“Ada galian, tapi sepertinya tidak selesai. Pipa tidak tertanam, sehingga membuat longsor di bahu jalan. Itu bisa dicek nanti,” tutupnya.

Editor: Aprie