Dewan Barut Hj Netty Minta Usulan Masyarakat Teweh Selatan Bisa Terealisasi di 2027

1TULAH.COM, Muara Teweh – Anggota yang juga Ketua Komisi I DPRD Barito Utara (Barut), Kalteng, Hj Netty Herawati menyikapi usulan dan kebutuhan masyarakat Teweh Selatan yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah melalui berbagai jalur formal, seperti usulan pokok pikiran (pokir), hasil reses, dan konferensi kerja.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I Hj Netty, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Teweh Selatan, Senin, 9 Februari 2026.

Dia menilai kondisi infrastruktur dasar di wilayahnya yang masih memerlukan perhatian serius. Netty secara khusus menyebutkan bahwa masih banyak ruas jalan yang perlu dibenahi.

“Teweh Selatan masih banyak jalan-jalan yang harus dibenahi dan semoga 2027 semakin banyak yang bisa kita laksanakan,” ujarnya dalam forum tersebut.

Pada sektor kesehatan, aspirasi yang mengemuka adalah mengenai keterbatasan tenaga medis. Netty mengungkapkan keluhan masyarakat tentang minimnya jumlah bidan di beberapa desa.

“Banyak beberapa desa yang sampai saat ini hanya ada satu bidan di desa sehingga pelayanan menjadi terbatas,” jelasnya.

Dia berharap Dinas Kesehatan Barut dapat menambah alokasi tenaga bidan.

Persoalan serupa terjadi di bidang pendidikan, di mana terjadi kekosongan guru di sejumlah sekolah akibat mutasi atau perpindahan tempat tugas. Melalui pokirnya,

Komisi I Dewan mengusulkan penyegaran dan penataan ulang penempatan guru kepada Dinas Pendidikan Barut untuk mengatasi ketimpangan ini.

Permasalahan klasik tentang ketiadaan listrik juga kembali mencuat. Netty menyebut bahwa warga Desa Butong terus bertanya kapan mendapatkan penerangan.

“Mudah-mudahan di 2027 Desa Butong bisa teraliri listrik,” harapnya.

Dia juga menjelaskan bahwa usulan pada 2026 sempat terhambat proses pergantian pimpinan di PLN setempat.

Meski telah ada kebijakan berobat gratis bagi pemegang KTP Barito Utara, Netty mencatat adanya keluhan dari masyarakat.

“Masih banyak keluhan apabila terjadi kecelakaan, luka kecil berobat di RS harus menggunakan BPJS,” katanya.

Di akhir penyampaian, Ketua Komisi I Netty berkata permohonan kepada pelaku usaha, seperti pertambangan dan perkebunan, untuk memenuhi kewajiban sosialnya dalam mendukung pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur di wilayah operasinya.

Editor: Aprie