Disdik Kalteng Gelar Rakor SMA/SMK/SKH 2026, Perkuat Fungsi Pengawasan

1TULAH.COM, Palangkaraya – Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawas SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKH) se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 di Aula Berkah Disdik Kalteng, Rabu (28/1/2026).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, didampingi Plt Sekretaris Disdik Kalteng, Kepala Bidang SMA, Kepala Bidang SMK, Kepala Bidang SKH, Kepala Bidang GTK, Plt Kepala BTIKP, serta Koordinator Pengawas. Rakor tersebut diikuti oleh 45 pengawas dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, dalam sambutannya menyampaikan refleksi personal sejak pertama kali menjabat pada 13 Desember 2023. Ia mengakui sempat merasa kurang nyaman karena usia yang relatif muda untuk memimpin jajaran yang lebih senior.

‎“13 Desember itu menjadi momentum bagi saya untuk berpikir bahwa kehadiran saya harus berdampak. Bukan hanya untuk bapak ibu semua yang saya pimpin, tetapi terutama untuk siswa dan siswi kita, juga guru-guru kita. Kehadiran kita di sini harus benar-benar memberi manfaat bagi lingkungan sekitar,” ujarnya.

Reza menegaskan bahwa sejak awal menjabat, pihak pertama yang ia kumpulkan bukanlah kepala sekolah, melainkan para pengawas. Hal tersebut bukan tanpa alasan, karena menurutnya pengawas memiliki peran yang sangat vital dalam seluruh siklus manajemen pendidikan.

‎“Dalam teori manajemen ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan. Fungsi pengawas itu hampir mencakup semua lini manajemen. Bukan hanya controlling, tapi juga terlibat sejak perencanaan sampai pelaksanaan,” jelasnya.

‎Ia juga memaparkan kondisi anggaran pendidikan yang mengalami penurunan signifikan. Jika pada tahun 2025 anggaran pendidikan mencapai Rp2,3 triliun, maka pada tahun 2026 turun menjadi sekitar Rp1,3 triliun atau berkurang lebih dari Rp1 triliun. Kondisi tersebut, kata Reza, menuntut perencanaan berbasis skala prioritas.

‎“Yang pertama kita pikirkan adalah kebutuhan 99 ribu siswa-siswi kita di Kalimantan Tengah. Setelah itu baru kita pikirkan 10 ribu guru-guru kita, kesejahteraannya, dan peningkatan kapasitasnya. Pendidikan ini tidak bisa dibangun sendiri-sendiri,” tegasnya.

‎Dalam kesempatan tersebut, Reza juga mengungkapkan fenomena yang pernah terjadi terkait kesejahteraan pengawas saat turun ke sekolah. Ia menyebut adanya praktik pemberian biaya pengawasan yang tidak seragam dan bergantung pada kebijakan masing-masing sekolah.

‎“Ada yang diberi Rp50 ribu, Rp500 ribu, bahkan sampai Rp2 juta. Saya bilang, ini berarti ada yang salah dalam sistem kita. Kesejahteraan pengawas tidak diperhatikan,” ungkapnya.

‎Namun, kondisi tersebut kini telah dibenahi melalui pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi pengawas. Ia bersyukur praktik-praktik lama tersebut tidak lagi terdengar.

‎“Alhamdulillah, sekarang sudah tidak ada lagi. Pengawas sudah kita berikan TPP. Tapi ini perjuangan bersama. Kalau saya berjuang sendiri dan bapak ibu tidak, itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan,” ucapnya disambut tepuk tangan peserta.

‎Meski demikian, Reza menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan harus dibarengi dengan peningkatan kinerja. Ia menilai kehadiran pengawas di lapangan masih perlu diperkuat agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh sekolah.

‎“Saya sudah sampaikan dari awal, kesejahteraan kita tingkatkan, tapi setiap pengawas harus punya progres yang jelas,” katanya.

‎Ia juga mengingatkan bahwa para pengawas merupakan perpanjangan tangan Kepala Dinas Pendidikan di setiap satuan pendidikan, mulai dari bidang SMA, SMK, hingga ketenagaan. Oleh karena itu, pengawas diminta untuk tidak memposisikan diri sekadar sebagai pelengkap.

‎“Bangun bapak dan ibu, bangkit bapak ibu pengawas. Jangan anggap diri hanya complementary. Tanggung jawab bapak ibu sangat besar dan jangan menganggap pekerjaan ini hal yang biasa-biasa saja,” tegasnya.

‎Menutup sambutannya, Reza mengajak seluruh pengawas untuk bekerja dengan panggilan hati dan semangat pengabdian. Menurutnya, jika tugas pengawasan hanya dijalankan secara normatif dan formalitas, maka kemajuan pendidikan sulit untuk dicapai.

‎“Kita hidup satu kali dan mati satu kali. Kalau pekerjaan ini hanya dianggap formalitas, pendidikan kita tidak akan maju. Apakah bapak ibu yakin pendidikan bisa berjalan baik jika hanya diserahkan kepada kepala sekolah saja?” pungkasnya.

‎Rakor ini diharapkan menjadi titik tolak penguatan peran pengawas sebagai garda terdepan dalam menjaga mutu pendidikan di Kalimantan Tengah, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pengawas dan Dinas Pendidikan demi masa depan generasi muda.(*)

Penulis : Hewu