Pemprov Kalteng Perkuat Evaluasi Program Strategis Nasional, Fokus Pastikan PSN Berdampak bagi Masyarakat

1TULAH.COM, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memperkuat pembenahan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) sebagai upaya memastikan berbagai program pemerintah berjalan efektif, akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden saat mewakili Gubernur Kalimantan Tengah dalam Rapat Koordinasi Pemenuhan Penilaian Tim Evaluasi Laporan Kinerja Program Strategis Nasional Kementerian Dalam Negeri di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (14 Agustus 2026).

Saat membacakan sambutan Gubernur Kalteng, Linae meminta seluruh perangkat daerah menjadikan proses evaluasi sebagai momentum untuk melakukan pembenahan, memperkuat sistem, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan program strategis pemerintah.

“Jangan hindari evaluasi, jadikan ini momentum untuk pembenahan. Perbaiki kekurangan dan perkuat sistem yang masih lemah,” tegasnya.

Menurut Linae, evaluasi tidak semata-mata menjadi proses penilaian kinerja, tetapi merupakan instrumen penting untuk memastikan seluruh tahapan program, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan, berjalan sesuai ketentuan.

Ia juga meminta seluruh jajaran pemerintah daerah menerima setiap koreksi secara terbuka dan konstruktif. Prosedur yang berpotensi menyimpang harus segera diperbaiki, sementara praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan harus dihentikan.

Inspektur I Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Harun Yuni Aprin menyampaikan bahwa hasil evaluasi sementara pelaksanaan PSN di Kalimantan Tengah dan kabupaten/kota masih memerlukan sejumlah perbaikan.

Meski demikian, hasil tersebut diharapkan tidak menjadi alasan untuk berkecil hati, tetapi justru menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas kinerja.

“Jangan berkecil hati karena hasil kita belum memuaskan. Jadikan ini cambuk dan motivasi untuk bekerja lebih baik, baik secara nyata maupun administratif,” ujarnya.

Harun menegaskan bahwa evaluasi PSN bukan semata-mata bertujuan meningkatkan nilai atau peringkat pemerintah daerah. Hal yang lebih penting adalah memastikan pelaksanaan program strategis nasional benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, pelaksanaan PSN merupakan bagian dari kewajiban pemerintah dalam memastikan pembangunan berjalan efektif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Kalteng Eko Sulistiono mengungkapkan masih terdapat sejumlah kendala dalam pemenuhan data pendukung penilaian pelaksanaan PSN.

Beberapa kendala tersebut antara lain keterbatasan dokumen sebagai bukti capaian program, pemahaman terhadap indikator kinerja yang masih perlu diperkuat, serta koordinasi pada sejumlah program yang memiliki irisan kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Kalteng mendorong penguatan koordinasi dan konsolidasi data antarpemangku kepentingan. Pendampingan teknis juga diperlukan agar setiap indikator PSN dapat dipenuhi secara tepat dan dilengkapi bukti pendukung yang memadai.

Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Pemprov Kalteng dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Melalui evaluasi dan pembenahan secara berkelanjutan, Pemprov Kalteng menegaskan bahwa orientasi utama pelaksanaan Program Strategis Nasional bukan sekadar mengejar nilai evaluasi, melainkan memastikan setiap program pemerintah terlaksana secara efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung terwujudnya pembangunan Kalimantan Tengah yang semakin efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(*)

Penulis : Hewu

Editor : Apri