Megawati Tegaskan PDIP Tolak Pilkada Melalui DPRD: Ini Sikap Ideologis dan Konstitusional!

1TULAH.COM-Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan sikap politik yang sangat tegas dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Tahun 2026.

Di hadapan ribuan kader, Megawati menyatakan bahwa PDI Perjuangan secara fundamental menolak wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) kepada DPRD.

Pernyataan ini disampaikan dalam pidato penutupan yang berlangsung di Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Presiden ke-5 RI tersebut menekankan bahwa penolakan PDIP terhadap Pilkada tidak langsung bukan sekadar manuver politik, melainkan sebuah prinsip yang mendalam.

“PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis,” tegas Megawati.

Diperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Landasan hukum PDI Perjuangan dalam mempertahankan Pilkada langsung kini disebut semakin kuat. Megawati merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 110/PUU-XXIII/2025 yang baru saja terbit.

Menurutnya, putusan tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa kedaulatan rakyat bersifat mutlak dan tidak boleh direduksi oleh kepentingan lembaga tertentu. Berdasarkan putusan MK tersebut:

• Pilkada kini resmi menjadi bagian dari rezim pemilihan umum (Pemilu).

• Pilkada wajib memenuhi asas Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil).

“Artinya, Pilkada harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian, wacana Pilkada melalui DPRD tidak hanya bertentangan dengan semangat Reformasi, tetapi juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat,” lanjutnya.

Menjaga Amanat Reformasi 1998

Lebih lanjut, Megawati mengingatkan seluruh kader dan masyarakat bahwa Pilkada langsung adalah buah manis dari perjuangan Reformasi 1998. Menyerahkan kembali mandat pemilihan kepada DPRD dinilai sebagai langkah mundur bagi demokrasi Indonesia.

Ia menilai bahwa mengembalikan pemilihan ke tangan DPRD akan mencederai kepercayaan publik yang telah dibangun selama puluhan tahun sejak jatuhnya era Orde Baru.

Menutup pidatonya, Megawati memberikan instruksi khusus kepada seluruh kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia untuk tetap waspada dan mengawal hak konstitusional rakyat.

“Ini adalah bagian dari komitmen ideologis kita untuk menjaga demokrasi agar tidak mundur ke belakang. Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan,” pungkas Megawati dengan penuh semangat. (Sumber:Suara.com)