Gelar Rapat Paripurna II, DPRD Barut Dengarkan Jawaban Bupati H Shalahuddin soal Pandangan Fraksi Terhadap Raperda APBD 2026

1TULAH.COM, Muara Teweh – DPRD Barito Utara (Barut) menggelar rapat paripurna mendengarkan tanggapan pemerintah kabupaten, melalui Bupati Barut H Shalahuddin terhadap pandangan umum fraksi-fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Tanggapan Bupati H Shalahuddin itu disampaikan dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang I Tahun 2025 yang digelar di Ruang Sidang DPRD Barut pada Senin pagi, 24 November 2025.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Barut, Hj Mery Rukaini dengan dihadiri Wakil Bupati Felix Sonadie Y Tingan, unsur mewakili FKPD, anggota dewan, serta kepala perangkat daerah.

Dalam tanggapannya, Bupati H Shalahuddin, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua fraksi atas pandangan, catatan, dan masukan diberikan.

Dia mengatakan seluruh masukan tersebut sangat berharga untuk penyempurnaan kebijakan fiskal dan pembangunan daerah.

“Secara umum, seluruh fraksi dapat menerima Raperda APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” kata Bupati H Shalahuddin.

Terkait menjawab Fraksi Aspirasi Rakyat, Bupati H Shalahuddin menyampaikan jika belanja infrastruktur pelayanan publik mendapat alokasi sebesar Rp 1,71 triliun pada APBD 2026.

“Besaran nilai ini setara dengan 52,66 persen dari total belanja daerah dan akan diarahkan untuk pembangunan jalan, jembatan, air bersih, serta sarana kesehatan dan pendidikan hingga ke pelosok desa,” katanya.

Soal belum dicantumkannya komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam rancangan APBD 2026, Bupati H Shalahuddin menerangkan jika hal ini disebabkan oleh belum terbitnya regulasi resmi dari Pemerintah Pusat perihal batas maksimal defisit APBD. Sementara itu, penyertaan modal daerah telah dituntaskan dalam APBD Perubahan 2024.

Selanjutnya, menanggapi Fraksi Karya Indonesia Raya, Bupati H Shalahuddin berkata jika komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip partisipatif, transparan, disiplin, berkeadilan, efektif, dan efisien dalam penyusunan APBD 2026.

“Kami juga merinci alokasi transfer ke daerah 2026 yang mencapai Rp 1,57 triliun, sesuai pemberitahuan Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Kemudian, menanggapi Fraksi PDI Perjuangan, Bupati H Shalahuddin menjelaskan juga jika pembangunan prioritas seperti Mall Pelayanan Publik, Balai Latihan Kerja, dan infrastruktur dasar akan menjadi fokus utama pada 2026 akan datang.

“Pemerintah juga berkomitmen memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menekan ketimpangan sosial,” jelasnya.

Terakhir, menanggapi Fraksi PKB, Bupati H Shalahuddin menjelaskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), antara lain melalui inovasi digital, optimalisasi pajak daerah, dan peningkatan koordinasi lintas sektor. “Komitmen alokasi minimal 20 persen untuk anggaran pendidikan, penguatan layanan kesehatan, konektivitas wilayah, pemberdayaan ekonomi, dan perbaikan data penerima bantuan sosial juga lebih ditegaskan,” jelasnya.

“Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat penting agar pembangunan di Kabupaten Barito Utara berjalan transparan, akuntabel, serta bermanfaat bagi masyarakat,” tuntas Bupati H Shalahuddin.

Editor: Aprie