Pajak Makanan Bisa Pangkas 700 Ribu Ton Emisi CO2, Harga Daging Naik 25 Persen

- Jurnalis

Rabu, 29 Oktober 2025 - 14:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi sampah makanan

Ilustrasi sampah makanan

1TULAH.COM-Selama ini, diskusi mengenai krisis iklim sering kali terpusat pada sektor kendaraan, industri, dan pembangkit listrik sebagai penghasil utama emisi karbon. Namun, riset terbaru telah menggeser fokus itu ke ranah yang lebih personal dan dekat dengan kehidupan sehari-hari: makanan yang kita konsumsi.

Setiap produk pangan, mulai dari sepotong daging sapi di meja makan hingga minuman manis kemasan, ternyata meninggalkan jejak karbon yang signifikan bagi bumi. Kini, para ilmuwan mengusulkan sebuah pendekatan radikal namun sederhana: mengenakan pajak pada makanan yang paling mencemari lingkungan dan menghapus pajak bagi pangan yang lebih ramah iklim.

Mengapa Makanan Perlu Dipajaki? Perspektif Baru Emisi Karbon

Sektor pertanian global, terutama yang berkaitan dengan produksi daging, merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca yang sangat besar. Produksi daging, khususnya sapi dan domba, memerlukan lahan luas, penggunaan energi, dan menghasilkan gas metana yang tinggi.

Penelitian dari Chalmers University of Technology menemukan bahwa kebijakan “pergeseran pajak pangan” dapat menjadi langkah nyata untuk:

  1. Menekan emisi karbon dari sektor pertanian.
  2. Mendorong masyarakat beralih ke pola makan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Skema Pajak Pangan: Harga Mencerminkan Dampak

Skema yang diusulkan oleh para peneliti ini bersifat “netral biaya”. Artinya, kenaikan harga pada makanan berdampak buruk diimbangi dengan penurunan harga pada makanan yang ramah lingkungan.

Berita Terkait

KPK Jerat Kepala BPK Jateng dan Bupati Klaten dalam Skandal Pengondisian Laporan Keuangan
Mengapa Langit Palangka Raya Berubah Kuning Kecokelatan? Ini Bahaya Asap Karhutla & Dampaknya bagi Paru-Paru
Dinsos Barsel Alokasikan Bansos Sembako dan Kursi Roda pada APBD Perubahan 2026
Dua Emiten Haji Isam Jaminkan Saham Rp73 T ke Bank Mandiri, Ini Penjelasan Manajemen
2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kemerdekaan Pers dan Kriminalisasi Jurnalis Jadi Sorotan Dunia
Tingkatkan Ketepatan Data, Kemendagri Evaluasi Layanan Pengusulan Satyalancana Karya Satya PNS
Kabut Asap Karhutla Capai Timor Leste, ASEAN Didesak Gelar Rapat Darurat
Atasi Krisis Air Bersih hingga Infrastruktur, DPRD Kalteng Soroti Aspirasi Warga Gunung Mas
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 08:16 WIB

KPK Jerat Kepala BPK Jateng dan Bupati Klaten dalam Skandal Pengondisian Laporan Keuangan

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 08:05 WIB

Mengapa Langit Palangka Raya Berubah Kuning Kecokelatan? Ini Bahaya Asap Karhutla & Dampaknya bagi Paru-Paru

Jumat, 16 Oktober 2026 - 16:18 WIB

Dinsos Barsel Alokasikan Bansos Sembako dan Kursi Roda pada APBD Perubahan 2026

Jumat, 16 Oktober 2026 - 05:31 WIB

Dua Emiten Haji Isam Jaminkan Saham Rp73 T ke Bank Mandiri, Ini Penjelasan Manajemen

Kamis, 15 Oktober 2026 - 17:28 WIB

2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kemerdekaan Pers dan Kriminalisasi Jurnalis Jadi Sorotan Dunia

Kamis, 15 Oktober 2026 - 17:21 WIB

Tingkatkan Ketepatan Data, Kemendagri Evaluasi Layanan Pengusulan Satyalancana Karya Satya PNS

Kamis, 15 Oktober 2026 - 17:05 WIB

Kabut Asap Karhutla Capai Timor Leste, ASEAN Didesak Gelar Rapat Darurat

Kamis, 15 Oktober 2026 - 16:52 WIB

Atasi Krisis Air Bersih hingga Infrastruktur, DPRD Kalteng Soroti Aspirasi Warga Gunung Mas

Berita Terbaru