KPK Dalami Korupsi Dana Rp1,2 Triliun, Panggil Eks Terpidana Kasus PU Papua

- Jurnalis

Selasa, 14 Oktober 2025 - 17:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Gedung KPK.

Ilustrasi Gedung KPK.

1TULAH.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, Mikael Kambuaya, pada Senin, 14 Oktober, terkait penyidikan dugaan korupsi dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan untuk kepala daerah serta wakil kepala daerah Pemerintah Provinsi Papua.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pemeriksaan terhadap Mikael dilakukan bersamaan dengan empat saksi lain, yaitu Lusi Kusuma Dewi yang merupakan ibu rumah tangga, Nurlia Lulu Fitriyani selaku Branch Operational Manager Bank Mandiri, Komang Susyawati dari sektor swasta, serta agen properti bernama Ita Sari Mutiana S. Abas. Seluruh pemeriksaan dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Baca Juga :  Helikopter Mi-17V5 TNI AD Jatuh Saat Misi Water Bombing Karhutla di Seruyan, 1 Prajurit Gugur

Budi menyampaikan bahwa meski belum diungkap secara rinci, pemeriksaan tersebut bertujuan menggali informasi yang berkaitan dengan dugaan praktik korupsi dan aliran dana dalam kasus tersebut.

Ia menegaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya KPK mengusut dugaan suap serta penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan pelayanan kedinasan di Papua.

Baca Juga :  Situasi Keamanan Arab Saudi Memanas, Jadwal Piala Asia 2027 Terancam Diundur

Sebelumnya, KPK menyatakan bahwa kasus ini melibatkan penyimpangan besar dalam pengelolaan dana operasional kepala daerah yang menyebabkan kerugian negara mencapai sekitar Rp1,2 triliun.

Dari hasil penyidikan, lembaga antirasuah itu telah menetapkan satu tersangka, yaitu DE, yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua.

Kasus ini pun menarik perhatian publik karena menyoroti dugaan korupsi berskala besar dalam penggunaan anggaran pemerintah daerah yang seharusnya difokuskan untuk kepentingan masyarakat Papua.

Penulis : Laili R

Berita Terkait

Kunjungan Kerja ke Kalsel, DPRD Kalteng Perkuat Fungsi Legislasi dan Pembentukan Perda
Helikopter Mi-17V5 TNI AD Jatuh Saat Misi Water Bombing Karhutla di Seruyan, 1 Prajurit Gugur
Sejarah Kelam Penyadapan Presiden: Jejak Spionase Politik dari Megawati Hingga Prabowo
SP4N-LAPOR! Barsel 2026: Komitmen Pemkab Tingkatkan Transparansi dan Aduan Warga
Dukung Bareskrim Tahan 3 Jenderal, DPR Desak Pembongkaran Aktor Lain Kasus Penyadapan
Pengamanan Ibu Kota Diperketat: 20 Ribu Personel TNI AL Siaga di Tengah Skandal Penyadapan Presiden Prabowo
Bantah Intervensi Kasus Narkoba Anggota DPRD Jatim, Gerindra Ungkap Dugaan Oknum Polisi Minta Rp50 Juta
Pendaftaran MagangHub 2026 Batch 3 Ditutup Rabu 4 November, Kemnaker Imbau Segera Daftar
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 16:55 WIB

Kunjungan Kerja ke Kalsel, DPRD Kalteng Perkuat Fungsi Legislasi dan Pembentukan Perda

Rabu, 4 November 2026 - 16:49 WIB

Helikopter Mi-17V5 TNI AD Jatuh Saat Misi Water Bombing Karhutla di Seruyan, 1 Prajurit Gugur

Rabu, 4 November 2026 - 12:42 WIB

Sejarah Kelam Penyadapan Presiden: Jejak Spionase Politik dari Megawati Hingga Prabowo

Rabu, 4 November 2026 - 06:27 WIB

Dukung Bareskrim Tahan 3 Jenderal, DPR Desak Pembongkaran Aktor Lain Kasus Penyadapan

Rabu, 4 November 2026 - 06:19 WIB

Pengamanan Ibu Kota Diperketat: 20 Ribu Personel TNI AL Siaga di Tengah Skandal Penyadapan Presiden Prabowo

Selasa, 3 November 2026 - 14:44 WIB

Bantah Intervensi Kasus Narkoba Anggota DPRD Jatim, Gerindra Ungkap Dugaan Oknum Polisi Minta Rp50 Juta

Selasa, 3 November 2026 - 13:04 WIB

Pendaftaran MagangHub 2026 Batch 3 Ditutup Rabu 4 November, Kemnaker Imbau Segera Daftar

Selasa, 3 November 2026 - 06:48 WIB

Pemerintah Matangkan Wacana Penyesuaian PTKP untuk Dongkrak Daya Beli, Siap Diterapkan 2027?

Berita Terbaru