Sudah Berikan Klarifikasi, Menteri UMKM dan Istri Masih Berpotensi Dipanggil KPK

- Jurnalis

Selasa, 8 Juli 2025 - 10:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

juru bicara KPK, Budi Prasetyo (sumber: suara.com)

juru bicara KPK, Budi Prasetyo (sumber: suara.com)

1TULAH.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan kesempatan untuk memanggil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman beserta istrinya, Tina Astari.

Rencananya, Maman dan istrinya akan diminta untuk memberi keterangan mengenai surat yang menggunakan kop resmi Kementerian UMKM yang telah dikirimkan ke beberapa Kedutaan Besar Indonesia di luar negeri untuk mendampingi Tina.

“Nanti kita lihat dulu ya dari yang dipelajari oleh tim terkait dengan dokumen-dokumen dan informasi yang disampaikan oleh pihak terkait,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2025).

Saat ini, ia menambahkan, KPK masih meneliti surat resmi dari Kementerian UMKM yang sekarang banyak dibicarakan oleh publik. Di samping itu, KPK juga sedang menyelidiki informasi yang telah diklarifikasi oleh Maman sebelumnya.

“Tentu nanti jika memang dibutuhkan informasi ataupun klarifikasi tambahan, KPK akan meminta keterangan-keterangan tersebut. Terlebih, informasi yang beredar di masyarakat ya terkait dengan dugaan penerimaan fasilitas begitu ya,” ujar Budi.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa kedatangannya ke KPK tidak hanya untuk memberikan penjelasan, tetapi juga untuk menjaga nama baik istrinya, Tina Astari.

Seperti yang telah diketahui, Tina Astari menarik perhatian setelah beredarnya surat dari Kementerian UMKM yang diduga meminta dukungan dan pendampingan untuknya sebagai istri Menteri UMKM ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di beberapa negara Eropa.

Baca Juga :  Presiden Prabowo Minta Syarat Rekrutmen TNI Buka Privilese untuk Suku Dayak Pedalaman

Oleh karena itu, pada hari Jumat 4 Juli 2025, Maman mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjelaskan isu tersebut.

“Saya harus jaga kehormatan keluarga saya. Dan terutama istri saya, karena ini sudah menyangkut marwah istri saya,” katanya usai memberikan klarifikasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Dia menegaskan bahwa perjalanan istrinya ke Eropa tidak mendapatkan dukungan dari negara. Istrinya berangkat untuk menemani anak mereka yang berpartisipasi dalam perlombaan bersama 27 pelajar lainnya. Semua biaya yang dikeluarkan ditanggung sepenuhnya oleh istri. Di Eropa, dia menyatakan bahwa istrinya sama sekali tidak menerima dukungan dari negara, termasuk tidak mendapatkan bantuan dari kedutaan besar Indonesia di tempat tersebut.

“Ini sudah menyangkut harga diri saya. Saya bisa sampai pada titik ini karena saya menjaga komitmen moral saya sebagai anak bangsa. Dan bagi saya, saya hadir di sini (KPK) adalah sebagai sebuah bentuk pembelaan kehormatan kepada istri saya yang sudah direndahkan dan dilecehkan, bahkan difitnah,” ujarnya.

“Bagi saya, tidak ada gunanya saya sebagai Menteri, kalau saya tidak mampu menjaga kehormatan istri saya sendiri dan sebagai tauladan bagi anak saya. Jadi, tolong sudahi polemik ini,” sambungnya.

Baca Juga :  Berjalan Lancar, Seluruh Peserta Muktamar NU ke-35 Menerima LPJ PBNU

Terkait dengan surat dari Kementerian UMKM yang viral di media sosial, Maman menyatakan bahwa ia tidak tahu soal itu.

“Sampai hari ini saya pun tak mengerti itu dokumen dari mana. Jadi, saya tidak pernah ada perintah dari saya. Tidak ada pernah disposisi dari saya. Tidak ada pernah apapun arahan dari saya. Jadi, saya merasa tidak tahu menahu mengenai dokumen tersebut,” katanya.

Namun saat ditanya mengenai keaslian surat Kementerian UMKM yang beredar, Maman tidak memberikan jawaban yang pasti.

“Saya tidak mengerti, makanya saya juga bingung. Jadi, ini ada dua hal ya, mengenai isu saya menggunakan dana segala macam, saya sudah ke KPK dan ini saya bentuk pertanggung jawaban saya,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui publik dikejutkan dengan beredarnya surat Kementerian UMKM terkait permintaan fasilitasi untuk agenda kunjungan luar negeri bertajuk “Misi Budaya.”

Surat yang dibicarakan diunggah oleh akun X @MurtadhaOne1 dan menampilkan kop resmi Kementerian UMKM Republik Indonesia dengan nomor surat B-466/SM. UMKM/PR. 01/2025, yang bertanggal 30 Juni 2025.

Penulis : Wanda Hanifah Pramono

Sumber Berita : Suara.com

Berita Terkait

Kawal Program Makan Bergizi Gratis dan Tugas Pokok, BPOM Perjuangkan Tambahan Anggaran Rp2,4 Triliun
Skandal Suap Pengadaan Smart Board & Chromebook Muara Enim senilai Rp62,86 Miliar: Terungkapnya Kongkalikong di Jakarta
Pemkab Barsel Sediakan Rumah Oksigen Gratis Akibat Kabut Asap
Kehadiran Arya Wedakarna di Miss Equality World 2026 Bangkok Tuai Sorotan Publik
Manchester City Rekrut Enzo Fernandez, Gelandang Argentina Jadi Amunisi Baru
Rahasia Sains di Balik Fenomena Matahari Berwarna Merah Saat Bencana Karhutla
KPK Duga Pemerasan Izin Tinggal WNA di Ditjen Imigrasi Masih Marak Pasca-OTT
Karhutla Disebut Bencana Kemanusiaan, Ketua DPRD Kalteng Desak Pemprov dan Forkopimda Naikkan Status Siaga Darurat
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 2 September 2026 - 17:25 WIB

Kawal Program Makan Bergizi Gratis dan Tugas Pokok, BPOM Perjuangkan Tambahan Anggaran Rp2,4 Triliun

Rabu, 2 September 2026 - 17:02 WIB

Skandal Suap Pengadaan Smart Board & Chromebook Muara Enim senilai Rp62,86 Miliar: Terungkapnya Kongkalikong di Jakarta

Rabu, 2 September 2026 - 13:39 WIB

Pemkab Barsel Sediakan Rumah Oksigen Gratis Akibat Kabut Asap

Rabu, 2 September 2026 - 13:31 WIB

Kehadiran Arya Wedakarna di Miss Equality World 2026 Bangkok Tuai Sorotan Publik

Rabu, 2 September 2026 - 12:43 WIB

Manchester City Rekrut Enzo Fernandez, Gelandang Argentina Jadi Amunisi Baru

Rabu, 2 September 2026 - 12:12 WIB

Rahasia Sains di Balik Fenomena Matahari Berwarna Merah Saat Bencana Karhutla

Rabu, 2 September 2026 - 12:04 WIB

KPK Duga Pemerasan Izin Tinggal WNA di Ditjen Imigrasi Masih Marak Pasca-OTT

Selasa, 1 September 2026 - 17:31 WIB

Karhutla Disebut Bencana Kemanusiaan, Ketua DPRD Kalteng Desak Pemprov dan Forkopimda Naikkan Status Siaga Darurat

Berita Terbaru