Isu Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran Mencuat: Airlangga Hartarto di Ujung Tanduk?

1TULAH.COM-Kabar mengenai perombakan kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan publik. Nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,

Airlangga Hartarto, disebut-sebut sebagai salah satu yang berpotensi terkena dampak reshuffle. Isu ini muncul di tengah kondisi ekonomi nasional yang kian melemah, memicu spekulasi mengenai masa depan Airlangga dalam pemerintahan.

Media asal Singapura, The Straits Times, melaporkan bahwa sumber dari tiga pejabat senior pemerintahan Prabowo mengindikasikan Airlangga sebagai salah satu menteri yang kemungkinan akan diganti.

Alasan utama yang mencuat adalah lemahnya koordinasi antar kementerian di bawah kepemimpinannya. Bahkan, muncul spekulasi bahwa jika dicopot, Airlangga akan digeser ke posisi yang berkaitan dengan urusan diplomasi.

Kinerja Airlangga Disorot, Pasar Tak Bereaksi Signifikan

Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menegaskan bahwa keputusan reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo. Namun, ia memberikan catatan kritis terhadap kinerja Airlangga. Menurutnya, selama menjabat, Airlangga lebih menonjol sebagai Ketua Umum Golkar daripada sebagai Menko Perekonomian.

“Narasi yang disampaikan Airlangga tak cukup kuat untuk membentuk persepsi publik atau mendorong kebijakan besar. Pasar pun tak melihatnya sebagai sosok yang mumpuni,” ujar Wahyudi kepada Suara.com, Senin (14/4/2025).

Hal ini berbeda dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Ketika isu pengunduran dirinya mencuat pada Maret 2025, pasar langsung bereaksi negatif, ditandai dengan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Reaksi pasar ini menunjukkan pengaruh besar Sri Mulyani dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Ekonomi Melemah, Butuh Menteri Ekonomi Mumpuni

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penurunan daya beli masyarakat, peningkatan angka pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga pelemahan nilai tukar rupiah dan potensi dampak perang dagang Amerika Serikat. Dalam situasi ini, pemerintahan Prabowo Subianto membutuhkan Menteri Bidang Perekonomian yang memiliki kompetensi tinggi.

Menurut Media Wahyudi Askar, menteri ekonomi yang ideal harus memiliki kemampuan membuat kebijakan strategis, menjadi komunikator yang mampu meyakinkan pasar, memiliki visi reformis, dan mampu mengambil keputusan besar berdasarkan data.

“Bukan sebagai tokoh politik. Karena kalau seandainya masih terafiliasi secara kuat dengan partai politik itu tidak akan dihormati oleh pelaku pasar, investor dan pelaku industri. Karena dia tidak punya konflik kepentingan,” terang Askar.

Gebrakan Cepat Dibutuhkan, Airlangga Tak Lagi Punya Daya Tawar

Di tengah kondisi ekonomi yang melemah, pemerintah membutuhkan gebrakan cepat untuk mengatasi berbagai masalah, termasuk lonjakan angka PHK dan penurunan daya beli masyarakat. Selain itu, program-program berbiaya besar seperti makan bergizi gratis juga perlu dievaluasi efektivitasnya.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai bahwa setidaknya ada tiga alasan kuat untuk melakukan reshuffle: meritokrasi kinerja, kasus hukum, dan pertimbangan politik. Dalam konteks ini, kinerja Airlangga yang dinilai kurang memuaskan menjadi alasan kuat untuk menggantinya.

Dari sisi politik, Airlangga juga tidak lagi memiliki posisi tawar yang kuat. Ia bukan lagi Ketua Umum Golkar, sehingga Prabowo tidak memiliki beban politik untuk mencopotnya.

“Posisi Airlangga cukup lemah sekarang. Beda dengan Bahlil, meskipun banyak dikritik, dia masih punya posisi strategis sebagai Ketua Umum Golkar,” ujar Agung.

Selain Airlangga, Agung Baskoro menyebut beberapa nama lain yang juga berpotensi terkena reshuffle, seperti Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM), Yandri Susanto (Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal), dan Hasan Nasbi (Kepala Kantor Staf Presiden). Ketiganya dinilai tengah disorot publik dan internal pemerintahan.

Namun, Agung Baskoro melihat kemungkinan reshuffle tidak selalu berarti pencopotan. Ia menilai, kemungkinan besar akan terjadi restrukturisasi kabinet, di mana beberapa menteri akan digeser ke bidang lain untuk menghindari gejolak dan resistensi politik. (Sumber:Suara.com)