Mensos Gus Ipul Gandeng Kemenag Susun Kurikulum Pendidikan Karakter untuk Sekolah Rakyat

- Jurnalis

Selasa, 11 Maret 2025 - 19:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

1TULAH.COM –  Yusuf atau Gus Ipul selaku Menteri Sosial, menyebutkan kurikulum pendidikan karakter di Sekolah Rakyat telah disusun oleh para ahli dan disesuaikan dengan nilai-nilai spiritual dan budaya masyarakat Indonesia. Kementerian Agama (Kemenag) pun turut dilibatkan dalam pembuatan kurikulum pendidikan karakter tersebut.

“Ruang lingkup yang beririsan dengan Kemenag yaitu pendidikan karakter. Jadi pagi dia (siswa Sekolah Rakyat) bersekolah formal dengan kurikulum unggul. Setelah itu sore hingga malamnya sekolah karakter. Di sini kami mohon dukungannya dari Kemenag,” ungkap Gus Ipul ketika menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kemenag di Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Baca Juga :  Kualitas Udara Memburuk: 40 Wilayah di Semenanjung Malaysia Terdampak Kabut Asap Indonesia

Kemudian, ia juga menambahkan bahwa pihak Kemenag juga akan mengisi pos-pos satuan tugas rekrutmen tenaga pengajar keagamaan agar kompetensi guru yang diharapkan sesuai standar.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar menyambut ajakan Mensos Gus Ipul untuk menyukseskan pendirian Sekolah Rakyat tersebut. Nasaruddin menyebutkan bahwa bidang tugas Kemenag juga berkaitan erat dengan Kemensos.

“Jadi yang paling akrab itu adalah Kemenag dengan Kemensos. Substansi program kerja Kemenag itu sesungguhnya substansinya Kemensos juga,” katanya.

Baca Juga :  Ketegasan Hukum Karhutla: Menhut Raja Juli Bekukan Izin 26 Perusahaan dan Proses Puluhan Kasus Pidana

Ia juga menambahkan, eksistensi Kemenag dalam menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia juga pondasi penting dalam membentuk karakter masyarakat Indonesia. Selama umat beragama yang berada dalam sebuah negara rukun dan bisa meminimalisir konflik, maka visi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pun akan mudah untuk terwujud.

“Tidak ada artinya sekolah unggulan seperti apapun kalau tidak terjadi kerukunan. Banyak contoh negara lain yang hancur karena ketidakrukunan umat. Jadi kata kunci untuk menciptakan negara makmur itu adalah kerukunan dan yang mengurusi adalah Kemenag,” tambahnya.

Penulis : Wanda Hanifah Pramono

Sumber Berita : Suara.com

Berita Terkait

Gali Inovasi Literasi Digital, Komisi III DPRD Kalteng Kunker ke Perpusda Kota Tangerang
Usut Korupsi Migas Bekasi Rp2 Triliun, Kejagung Endus Keterlibatan Perusahaan Riza Chalid
Kebijakan Baru Skema PPPK Guru: Bisa Naik Status Penuh Waktu Hingga Berpeluang Jadi PNS
Pencarian Korban Hilang di Selat Sunda Resmi Dihentikan, Tangis Haru Warnai Pertemuan Keluarga dan Tim SAR
Tak Perlu Mahal, Rahasia Gaya Hidup Hijau Luna Maya Cuma Modal Kebiasaan Kecil
Tembus Rp115,25 Triliun! Haji Isam Borong 30 Persen Saham Bayan Resources (BYAN)
DPRD Minta Pemprov Kalteng Segera Terbitkan Perkada untuk Cairkan BTT Karhutla Rp760 M
KSPI dan Partai Buruh Usulkan Kenaikan UMP dan UMK 2027 Sebesar 7,5% Hingga 9,5%
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 18 September 2026 - 17:54 WIB

Gali Inovasi Literasi Digital, Komisi III DPRD Kalteng Kunker ke Perpusda Kota Tangerang

Jumat, 18 September 2026 - 16:54 WIB

Usut Korupsi Migas Bekasi Rp2 Triliun, Kejagung Endus Keterlibatan Perusahaan Riza Chalid

Jumat, 18 September 2026 - 13:52 WIB

Kebijakan Baru Skema PPPK Guru: Bisa Naik Status Penuh Waktu Hingga Berpeluang Jadi PNS

Jumat, 18 September 2026 - 08:17 WIB

Pencarian Korban Hilang di Selat Sunda Resmi Dihentikan, Tangis Haru Warnai Pertemuan Keluarga dan Tim SAR

Jumat, 18 September 2026 - 08:07 WIB

Tak Perlu Mahal, Rahasia Gaya Hidup Hijau Luna Maya Cuma Modal Kebiasaan Kecil

Kamis, 17 September 2026 - 13:31 WIB

DPRD Minta Pemprov Kalteng Segera Terbitkan Perkada untuk Cairkan BTT Karhutla Rp760 M

Kamis, 17 September 2026 - 12:07 WIB

KSPI dan Partai Buruh Usulkan Kenaikan UMP dan UMK 2027 Sebesar 7,5% Hingga 9,5%

Kamis, 17 September 2026 - 05:22 WIB

Ratusan Ribu Hektare Aset Tanah TNI Belum Bersertifikat, 44 Ribu Hektare Berpotensi Pemicu Konflik Agraria

Berita Terbaru