Pakar Usul Pemilu dan Pilkada Dilaksanakan Terpisah, Jeda Dua Tahun

- Jurnalis

Selasa, 21 Januari 2025 - 19:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi; Pemilu Serentak tahun 2024

Ilustrasi; Pemilu Serentak tahun 2024

1TULAH.COM – Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) diminta tak dilakukan secara serentak. Wacana itu disampaikan agar dapat meminimalisasi potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pakar ilmu politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Yusa Djuyandi mengusulkan jika pemilu sebaiknya nanti diubah menjadi pemilu nasional dan daerah. Tak hanya itu, ia mengemukakan jika nantinya pelaksanaan pemilu diberikan jeda waktu selama dua tahun.

“Jeda itu dibutuhkan agar meminimalkan habisnya tenaga penyelenggara pemilu,” ucapnya seperti dikutip Antara, Senin (20/1/2025).

Baca Juga :  Tren Hijab Malaysia, Cocok untuk Lebaran di Indonesia

Selain itu, ia berpendapat dengan adanya jeda pelaksanaan dapat memberikan waktu bagi partai politik untuk mempersiapkan kandidat maupun koalisi dengan lebih baik. Kemudian, Yusa juga memberikan penegasan yang ditata ulang hanya terfokus pada penyelenggaraan pemilu dan pilkada dilakukan dalam tahun yang sama. Namun untuk pilkada serentak, ia menyebutkan bahwa pelaksanaannya dilakukan serentak di Seluruh Indonesia.

Baca Juga :  Viral! Pengajian Akbar Gus Iqdam di Pacitan Dibuka dengan Musik DJ, Warganet Ramai Berkomentar

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menuturkan rekomendasi untuk diadakannya desain ulang keserentakan pemilu dan pilkada. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah menyampaikan bahwa saran itu sebagai salah satu dari lima rekomendasi dari lembaganya kepada pemangku kepentingan terkait mengenai perlindungan dan pemenuhan HAM bagi petugas pemilu dimasa yang akan datang.

Penulis : Wanda Hanifah Pramono

Sumber Berita : Suara.com

Berita Terkait

Diduga Lakukan Pelanggaran Etik, KY Usut Hakim yang Vonis Ringan Harvey Moeis
Terlibat Kasus Suap Proyek Kursi SD dan Pemotongan Tunjangan ASN, Wali Kota Semarang Jadi Tersangka
Raperda Disabilitas Kalteng Masih dalam Tahap Penyempurnaan
Diskon Tiket Pesawat dan Tol untuk Mudik Lebaran 2025: Meringankan Beban Masyarakat dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Dahlan Iskan Trending Diduga Singgung Danantara, Apa sih Danantara?
Brian Yuliarto Dikabarkan akan Dilantik sebagai Mendiktisaintek, Gantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro?
Istri Ketua DAD Barut Laporkan Seorang Pemuda ke Polisi Dugaan Kasus Pencemaran nama Baik
Aktivis 98 dan Mantan Aktivis BEM SI Minta Mahasiswa Obyektif dan Rasional dalam Menilai Kebijakan Pemerintah
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 19 Februari 2025 - 19:37 WIB

Diduga Lakukan Pelanggaran Etik, KY Usut Hakim yang Vonis Ringan Harvey Moeis

Rabu, 19 Februari 2025 - 19:33 WIB

Terlibat Kasus Suap Proyek Kursi SD dan Pemotongan Tunjangan ASN, Wali Kota Semarang Jadi Tersangka

Rabu, 19 Februari 2025 - 18:08 WIB

Raperda Disabilitas Kalteng Masih dalam Tahap Penyempurnaan

Rabu, 19 Februari 2025 - 16:50 WIB

Diskon Tiket Pesawat dan Tol untuk Mudik Lebaran 2025: Meringankan Beban Masyarakat dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Rabu, 19 Februari 2025 - 15:44 WIB

Dahlan Iskan Trending Diduga Singgung Danantara, Apa sih Danantara?

Rabu, 19 Februari 2025 - 14:33 WIB

Brian Yuliarto Dikabarkan akan Dilantik sebagai Mendiktisaintek, Gantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro?

Rabu, 19 Februari 2025 - 07:54 WIB

Istri Ketua DAD Barut Laporkan Seorang Pemuda ke Polisi Dugaan Kasus Pencemaran nama Baik

Rabu, 19 Februari 2025 - 07:36 WIB

Aktivis 98 dan Mantan Aktivis BEM SI Minta Mahasiswa Obyektif dan Rasional dalam Menilai Kebijakan Pemerintah

Berita Terbaru

Ilustrasi Apple. Sumber foto : suara.com

Tech

Produksi Apple Terhambat Gara-Gara China, Ada Apa?

Rabu, 19 Feb 2025 - 19:34 WIB