Singgung Gerindra, Pengamat: Kenapa dengan Partai Ini? Mengapa Sopan Terhadap Koruptor?

1TULAH.COM – Pengamat sosial politik Jhon Sitorus menilai elite Partai Gerindra saat ini terlalu sopan terhadap koruptor. Hal ini menyusul pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan para pelaku tindak pidana korupsi diampuni jika mengembalikan dana negara yang diterimanya.

“Ada apa dengan partai ini? Kok terlalu sopan kepada koruptor?,” ujar Jhon setelah mengkonfirmasi dari akun x pribadinya @JhonSitorus_18, Sabtu (28/12/2024).

Awalnya Pak Jhon mengklarifikasi pernyataan Pak Prabowo yang juga Ketua Partai Gerindra ingin memaafkan orang yang koruptor. Lalu ada Menteri Kehakiman (Menkum) Panglima Andi Agutas yang juga anggota senior Gailandra dan menilai jika dilakukan tidak melanggar hukum.

Kemudian Habi Brokman, Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, tampak angkat bicara saat ada yang mengkritisi hal tersebut.

“Presidennya dari Gerindra, Menkumhamnya juga dari Gerindra, yang paling ngotot mengampuni koruptor juga anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Habiburokhman,” ujarnya.

“Kenapa koruptor harus diampuni dengan cukup mengembalikan uang negara yang dikorupsi saja?,” lanjutnya.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan, mereka yang diduga melakukan korupsi, mereka yang diadili karena korupsi, dan mereka yang terbukti melakukan korupsi harus secara sadar menebus kerugian negara akibat perbuatannya.

Hal itu disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pidatonya di hadapan para mahasiswa yang berasal dari Indonesia di Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir, Rabu (18/12/2024).

“Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong,” Ucap Prabowo.

Menurut kepala negara, cara mengembalikan uang rakyat yang dicuri itu dapat dilakukan secara diam-diam. Asal, Prabowo menekankan, agar para koruptor benar-benar mengembalikan semua uang rakyat yang sudah mereka curi.

“Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan, mengembalikan lho ya, tapi kembalikan,” kata Prabowo.

Supratman Andi Agtas yang merupakan Menteri Hukum (Menkum) menerangkan kalau wacana Presiden Prabowo Subianto untuk memaafkan para pelaku korupsi apabila mengembalikan uang negara yang mereka ambil tidak melanggar hukum.

Hal tersebut dia jelaskan sekaligus merespon tentang pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yaitu Mahfud MD yang bilang Prabowo bisa melanggar pasal 55 KUHPidana apabila memaafkan koruptor.

“Karena itu, bahwa terhadap konteks itu kan kemudian akhirnya menjadi sebuah berita yang sangat viral. Bahkan ada yang menyatakan, kalau Presiden mengampuni koruptor, Presiden bisa dicerat dengan pasal 55 KUHPidana,” ujar Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2024).

Dia menerangkan bahwasanya presiden memiliki hak untuk memberi amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi kepada para pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Dasar (UUD). Supratman juga mengatakan secara hierarki hukum, KUHPidana berada di bawah UUD.

Penulis : Wanda Hanifah Pramono