Singgung Gerindra, Pengamat: Kenapa dengan Partai Ini? Mengapa Sopan Terhadap Koruptor?

- Jurnalis

Sabtu, 28 Desember 2024 - 13:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

1TULAH.COM – Pengamat sosial politik Jhon Sitorus menilai elite Partai Gerindra saat ini terlalu sopan terhadap koruptor. Hal ini menyusul pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan para pelaku tindak pidana korupsi diampuni jika mengembalikan dana negara yang diterimanya.

“Ada apa dengan partai ini? Kok terlalu sopan kepada koruptor?,” ujar Jhon setelah mengkonfirmasi dari akun x pribadinya @JhonSitorus_18, Sabtu (28/12/2024).

Awalnya Pak Jhon mengklarifikasi pernyataan Pak Prabowo yang juga Ketua Partai Gerindra ingin memaafkan orang yang koruptor. Lalu ada Menteri Kehakiman (Menkum) Panglima Andi Agutas yang juga anggota senior Gailandra dan menilai jika dilakukan tidak melanggar hukum.

Kemudian Habi Brokman, Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, tampak angkat bicara saat ada yang mengkritisi hal tersebut.

“Presidennya dari Gerindra, Menkumhamnya juga dari Gerindra, yang paling ngotot mengampuni koruptor juga anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Habiburokhman,” ujarnya.

Baca Juga :  Dinamika Internal Partai Golkar: Menakar Isu Munaslub di Tengah Gejolak Politik Nasional dan Kasus Penyadapan

“Kenapa koruptor harus diampuni dengan cukup mengembalikan uang negara yang dikorupsi saja?,” lanjutnya.

Foto Presiden Bapak Prabowo Subianto

Sebelumnya, Prabowo mengatakan, mereka yang diduga melakukan korupsi, mereka yang diadili karena korupsi, dan mereka yang terbukti melakukan korupsi harus secara sadar menebus kerugian negara akibat perbuatannya.

Hal itu disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pidatonya di hadapan para mahasiswa yang berasal dari Indonesia di Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir, Rabu (18/12/2024).

“Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong,” Ucap Prabowo.

Menurut kepala negara, cara mengembalikan uang rakyat yang dicuri itu dapat dilakukan secara diam-diam. Asal, Prabowo menekankan, agar para koruptor benar-benar mengembalikan semua uang rakyat yang sudah mereka curi.

“Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan, mengembalikan lho ya, tapi kembalikan,” kata Prabowo.

Baca Juga :  Medco Energi Bangkanai Ltd. Tanam 3.800 Bibit Pohon di Desa Rahaden Melalui Program MEDCO TUMBUH

Supratman Andi Agtas yang merupakan Menteri Hukum (Menkum) menerangkan kalau wacana Presiden Prabowo Subianto untuk memaafkan para pelaku korupsi apabila mengembalikan uang negara yang mereka ambil tidak melanggar hukum.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas.

Hal tersebut dia jelaskan sekaligus merespon tentang pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yaitu Mahfud MD yang bilang Prabowo bisa melanggar pasal 55 KUHPidana apabila memaafkan koruptor.

“Karena itu, bahwa terhadap konteks itu kan kemudian akhirnya menjadi sebuah berita yang sangat viral. Bahkan ada yang menyatakan, kalau Presiden mengampuni koruptor, Presiden bisa dicerat dengan pasal 55 KUHPidana,” ujar Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2024).

Dia menerangkan bahwasanya presiden memiliki hak untuk memberi amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi kepada para pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Dasar (UUD). Supratman juga mengatakan secara hierarki hukum, KUHPidana berada di bawah UUD.

Penulis : Wanda Hanifah Pramono

Berita Terkait

Pemkab Barito Selatan Ajak Masyarakat Rutin Ikut Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas dan Posyandu
Belum Masuk Barisan 23 DPD Pendukung Sufmi Dasco, Ada Apa dengan Gerindra Kalteng?
Jadi Utusan Khusus Presiden, Perusahaan Raffi Ahmad Raih Proyek Pemerintah Rp14,69 Miliar Disorot ICW
Medco Energi Bangkanai Ltd. Tanam 3.800 Bibit Pohon di Desa Rahaden Melalui Program MEDCO TUMBUH
Babak Baru Politik Nasional: Pengunduran Diri Gibran dan Peta Kekuatan Klan Jokowi Menuju 2029
Bupati Eddy Raya Buka Turnamen Golf HUT ke-67 Barito Selatan, Dorong Perkembangan Olahraga Kalteng
Perdebatan Makna Kenegarawanan: Sorotan Publik atas Keputusan Berhenti Gibran dari Jabatan Wapres
Mundur Serentak dari DPP PSI, Langkah Giring, Raja Juli, dan Isyana Tuai Beragam Tafsir Politik

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 15:35 WIB

Pemkab Barito Selatan Ajak Masyarakat Rutin Ikut Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas dan Posyandu

Senin, 16 November 2026 - 14:05 WIB

Belum Masuk Barisan 23 DPD Pendukung Sufmi Dasco, Ada Apa dengan Gerindra Kalteng?

Senin, 16 November 2026 - 05:08 WIB

Jadi Utusan Khusus Presiden, Perusahaan Raffi Ahmad Raih Proyek Pemerintah Rp14,69 Miliar Disorot ICW

Minggu, 15 November 2026 - 19:54 WIB

Medco Energi Bangkanai Ltd. Tanam 3.800 Bibit Pohon di Desa Rahaden Melalui Program MEDCO TUMBUH

Minggu, 15 November 2026 - 13:46 WIB

Bupati Eddy Raya Buka Turnamen Golf HUT ke-67 Barito Selatan, Dorong Perkembangan Olahraga Kalteng

Minggu, 15 November 2026 - 09:58 WIB

Perdebatan Makna Kenegarawanan: Sorotan Publik atas Keputusan Berhenti Gibran dari Jabatan Wapres

Minggu, 15 November 2026 - 06:29 WIB

Mundur Serentak dari DPP PSI, Langkah Giring, Raja Juli, dan Isyana Tuai Beragam Tafsir Politik

Minggu, 15 November 2026 - 05:47 WIB

Danrem 102/Pjg Pimpin Sertijab Dandim 1012/Buntok, Letkol Achmad Satya Karim Resmi Bertugas

Berita Terbaru