Kasus Pemerasan di DWP: ISESS Desak Atasan Oknum Polisi Diperiksa

- Jurnalis

Selasa, 24 Desember 2024 - 05:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penampilan Anyma di DWP 2024, di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Minggu (15/12/2024) [Suara.com/Ria Rizki Nirmala Sari]

Penampilan Anyma di DWP 2024, di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Minggu (15/12/2024) [Suara.com/Ria Rizki Nirmala Sari]

1TULAH.COM-Kasus dugaan pemerasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) Malaysia saat acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 terus bergulir. Tidak hanya 18 oknum polisi yang menjadi tersangka, namun Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) mendesak agar atasan para oknum tersebut juga turut diperiksa.

Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISESS, menyatakan bahwa melibatkan banyaknya anggota kepolisian dalam kasus ini mengindikasikan adanya struktur organisasi yang lebih besar di balik aksi pemerasan tersebut.

“Oknum 18 orang itu tak bisa disebut oknum lagi, tapi kelompok dan lazimnya sebuah kelompok pasti ada yang memimpin,” tegas Bambang.

Baca Juga :  Juara Tingkat Provinsi, Heriyus Apresiasi Prestasi Kepala Sekolah PAUD Murung Raya

Bambang juga menyoroti kemungkinan keterlibatan pimpinan seperti Direktur Reserse Narkoba dalam kasus ini. “Apakah ada keterlibatan Dirresnarkoba atau tidak? Tentu perlu penyelidikan lebih dalam dan transparan,” ujarnya.

Menurut Bambang, jika para pimpinan tidak diperiksa, maka akan muncul asumsi di masyarakat bahwa mereka menerima setoran dari bawahannya. Hal ini tentu saja akan merusak citra institusi kepolisian.

Menpar Sesalkan Kejadian

Sebelumnya, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana telah menyampaikan penyesalannya atas kejadian ini. Ia menegaskan bahwa tindakan pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut sangat merusak citra pariwisata Indonesia.

Baca Juga :  MK Tegaskan Tak Berwenang Diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari Jabatan Wapres

Kasus ini tentunya memberikan dampak negatif bagi citra pariwisata Indonesia. WNA yang menjadi korban merasa tidak aman dan khawatir akan kembali terjadi peristiwa serupa. Hal ini dapat menghambat kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Masyarakat berharap agar kasus ini dapat diusut tuntas dan semua pihak yang terlibat diberikan sanksi yang setimpal. Selain itu, masyarakat juga berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan. (Sumber:Suara.com)

 

Berita Terkait

Dampak Karhutla Bagi Satwa Liar: Kemenhut Tangani 290 Satwa, Termasuk 96 Orangutan Kalimantan
Atasi Karhutla Taman Nasional Tanjung Puting, Presiden Prabowo Kirim 200 Pompa Air dan Anggaran Rp2 Miliar
Pembangunan Kabupaten Kapuas Terus Melesat, Ketua Komisi I DPRD Kalteng Berikan Apresiasi
Respons Kabut Asap Lintas Batas: Presiden Prabowo Bahas Tawaran Bantuan Malaysia untuk Penanganan Karhutla
Ancaman Wacana Revisi UU Hak Cipta: Media Lokal Tolak Sentralisasi LMK dan Risiko Link Tax
Prabowo dan Presiden Mesir Sepakati Penguatan Pendidikan: Beasiswa, Riset, hingga Exchange Dosen
Survei CELIOS: 75% Masyarakat Merasa Stres dengan Kebijakan Pemerintah di 2 Tahun Kepemimpinan Prabowo
Benarkah “Belum Makan Kalau Belum Makan Nasi”? Menguak Sejarah Dominasi Beras di Indonesia
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 13 Oktober 2026 - 14:33 WIB

Dampak Karhutla Bagi Satwa Liar: Kemenhut Tangani 290 Satwa, Termasuk 96 Orangutan Kalimantan

Senin, 12 Oktober 2026 - 18:15 WIB

Pembangunan Kabupaten Kapuas Terus Melesat, Ketua Komisi I DPRD Kalteng Berikan Apresiasi

Senin, 12 Oktober 2026 - 18:04 WIB

Respons Kabut Asap Lintas Batas: Presiden Prabowo Bahas Tawaran Bantuan Malaysia untuk Penanganan Karhutla

Senin, 12 Oktober 2026 - 10:06 WIB

Ancaman Wacana Revisi UU Hak Cipta: Media Lokal Tolak Sentralisasi LMK dan Risiko Link Tax

Senin, 12 Oktober 2026 - 08:39 WIB

Prabowo dan Presiden Mesir Sepakati Penguatan Pendidikan: Beasiswa, Riset, hingga Exchange Dosen

Senin, 12 Oktober 2026 - 07:32 WIB

Survei CELIOS: 75% Masyarakat Merasa Stres dengan Kebijakan Pemerintah di 2 Tahun Kepemimpinan Prabowo

Minggu, 11 Oktober 2026 - 18:54 WIB

Benarkah “Belum Makan Kalau Belum Makan Nasi”? Menguak Sejarah Dominasi Beras di Indonesia

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 16:03 WIB

Kerusakan Ekologis dan Ancaman Kesehatan: Mengapa Karhutla di Sumatra dan Kalimantan Tak Kunjung Usai?

Berita Terbaru