Baleg DPR Tunggu Sikap Pemerintah Soal Wacana Pilkada Dipilih DPRD

- Jurnalis

Selasa, 17 Desember 2024 - 20:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan. (sumber: suara.com)

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan. (sumber: suara.com)

1TULAH.COM – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, ungkap bahwa pihaknya sekarang sedang menunggu datangnya usulan pemerintah terkait keinginan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengubah sistem Pilkada jadi dipilih DPRD.

“Ya tetap, evaluasi di baleg dan ada pengajuan dari pemerintah. Iya (kita sikapnya menunggu),” kata Bob di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Ia juga katakan, pada kenyataannya bisa saja DPR RI mengambil inisiatif sendiri untuk membahas wacana tersebut. Namun, hingga hari ini Baleg belum memiliki gambaran terkait hal ini.

“Pokoknya inisiatif itu bisa datang dari mana saja dari DPR, dari pemerintah. Tetapi hari hari ini kan di baleg belum ada gambaran atau arahan yang masuk,” katanya.

Disisi lain, kalaupun ada pembahasan nanti Baleg DPR memastikan akan melakukan pembahasan yang lebih detail.

“Silahkan saja kalau ada pandangan. Baleg itu melihatnya nanti kalaupun ada pembahasan terhadap pembahasan UU politik tersebut diperlukan pembahasan meaningfull partisipasi publik kita juga akan dengar FGD FGD atau keterangan dari publik,” sambungnya.

Baca Juga :  Respons Kabut Asap Lintas Batas: Presiden Prabowo Bahas Tawaran Bantuan Malaysia untuk Penanganan Karhutla

Meskipun demikian, ia tetap berikan penegasan untuk kembali jika revisi mengenai Undang-Undang Poltik belum menjadi prioritas di Baleg.

“Revisi UU politik itu sekarang ada prioritas ada yang jangka menengah, sampai hari ini belum ada yang prioritas,” ia menambahkan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sendiri telah mengaku jika ia setuju dengan pendapat Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia terkait sistem demokrasi yang kini diterapkan di Indonesia masih perlu direvisi. Menurut Presiden Republik Indonesia tersebut tidak perlu malu untuk akui bahwa sistem demokrasi di dalam negeri terlalu mahal. Ia juga jelaskan, pada dasarnya memang harus berani untuk mengoreksi diri perihal sistem demokrasi.

Prabowo berikan pujian untuk Bahlil yang jeli tentang perbaikan terhadap demokrasi. Kemudian ia mengajak para pimpinan partai yang hadir dalam acara HUT Ke-60 Partai Golkar untuk menimbang pandangan tersebut.

Baca Juga :  Luas Kebakaran Melonjak 69%, Mengapa Pemerintah Belum Tetapkan Status Bencana Nasional?

“Ketua umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik, apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan?” Kata Prabowo dalam sambutannya di SICC, Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024).

Selanjutnya, Prabowo memberikan contoh ihwal sistem demokrasi yang diterapkan dibeberapa negara tetangga, yang pemilihan kepala daerahnya dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Prabowo berikan pedapatnya dan sistem ini dianggapnya efisien. Ia juga berpikir, uang yang biaa digunkam untuk membiayai sistem demokrasi melalui pemikihan langsung tersebut dapat dialihfungsikan untuk kepentingan lain bagi masyarakat

Penulis : Wanda Hanifah Pramono

Sumber Berita : Suara.com

Berita Terkait

Luas Kebakaran Melonjak 69%, Mengapa Pemerintah Belum Tetapkan Status Bencana Nasional?
Reses DPRD Kalteng Dapil II: Infrastruktur, Layanan Dasar, dan Pertanian Jadi Aspirasi Utama Warga Kotim-Seruyan
Dugaan Korupsi Dana Bencana di BNPB, KPK Amankan 14 Orang Beserta Uang dan Emas Batangan
Kemenkeu Siapkan Skema Baru, Mulai 2027 Dana Pensiun dan Bansos Langsung Cair ke Rekening Penerima
KPK Atur Ulang Jadwal Pemeriksaan Nia Kania dalam Kasus Bank BJB
Karhutla Meluas, DPR Dorong Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional
Rahmanto: FSQ Jadi Sarana Syiar Islam dan Pelestarian Seni Islami
Dampak Karhutla Bagi Satwa Liar: Kemenhut Tangani 290 Satwa, Termasuk 96 Orangutan Kalimantan
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 14 Oktober 2026 - 10:00 WIB

Luas Kebakaran Melonjak 69%, Mengapa Pemerintah Belum Tetapkan Status Bencana Nasional?

Rabu, 14 Oktober 2026 - 08:34 WIB

Reses DPRD Kalteng Dapil II: Infrastruktur, Layanan Dasar, dan Pertanian Jadi Aspirasi Utama Warga Kotim-Seruyan

Rabu, 14 Oktober 2026 - 06:22 WIB

Dugaan Korupsi Dana Bencana di BNPB, KPK Amankan 14 Orang Beserta Uang dan Emas Batangan

Rabu, 14 Oktober 2026 - 06:14 WIB

Kemenkeu Siapkan Skema Baru, Mulai 2027 Dana Pensiun dan Bansos Langsung Cair ke Rekening Penerima

Selasa, 13 Oktober 2026 - 21:18 WIB

KPK Atur Ulang Jadwal Pemeriksaan Nia Kania dalam Kasus Bank BJB

Selasa, 13 Oktober 2026 - 21:16 WIB

Karhutla Meluas, DPR Dorong Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional

Selasa, 13 Oktober 2026 - 19:24 WIB

Rahmanto: FSQ Jadi Sarana Syiar Islam dan Pelestarian Seni Islami

Selasa, 13 Oktober 2026 - 14:33 WIB

Dampak Karhutla Bagi Satwa Liar: Kemenhut Tangani 290 Satwa, Termasuk 96 Orangutan Kalimantan

Berita Terbaru