Dugaan Korupsi Dana Bencana di BNPB, KPK Amankan 14 Orang Beserta Uang dan Emas Batangan

1TULAH.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyasar pejabat tinggi di instansi pemerintah pusat. Kali ini, operasi senyap lembaga antirasuah tersebut menyasar lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) untuk kebencanaan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi keberlangsungan operasi penindakan tersebut saat memberikan keterangannya di Yogyakarta.

“Ini masih kami akan dalami, bahwa kegiatan penyelidikan ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan,” terang Budi Prasetyo, Selasa (13/10/2026).

Sestama BNPB dan Pihak Swasta Diamankan, Barang Bukti Emas Ditindaklanjuti

Dalam tangkap tangan ini, tim penindak KPK berhasil mengamankan sedikitnya 14 orang untuk menjalani pemeriksaan intensif. Pihak-pihak yang terjaring mencakup pejabat internal BNPB hingga pihak swasta.

Di antara 14 orang tersebut, KPK mengamankan:

• Sekretaris Utama (Sestama) BNPB

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

• Pihak Swasta / Penyedia Barang dan Jasa

Selain mengamankan para terperiksa, tim KPK juga menyita sejumlah barang bukti berharga di lokasi operasi. Barang bukti tersebut terdiri dari uang tunai mencapai Rp1,4 miliar pada perhitungan awal, serta logam mulia berupa emas batangan dan dokumen tabungan emas yang jumlah keseluruhannya masih dalam proses penghitungan rinci oleh tim penyidik.

Catatan Kelam: OTT ke-22 KPK Sepanjang Tahun 2026

Penindakan di tubuh BNPB ini memperpanjang daftar operasi penindakan lembaga antirasuah di tanah air. Kasus dugaan penyalahgunaan dana bencana ini mencatatkan diri sebagai OTT ke-22 yang diluncurkan KPK sepanjang tahun 2026.

Berikut deretan rekam jejak 21 penindakan OTT KPK sebelum kasus BNPB di tahun 2026:

1. Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu: Dugaan tindak pidana korupsi terkait pemeriksaan pajak periode 2021–2026.

2. Pemkot Madiun: Operasi yang menjerat Wali Kota Madiun Maidi atas dugaan pemerasan fee proyek, dana CSR, dan gratifikasi.

3. Pemkab Pati: Tangkap tangan Bupati Pati Sudewo terkait dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa.

4. KPP Pratama Banjarmasin: Operasi korupsi restitusi pajak di Kalimantan Selatan.

5. DJBC Kemenkeu: OTT paralel terkait dugaan korupsi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.

6. Pengadilan Negeri Depok: Suap pengurusan sengketa lahan yang menjerat Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil PN Depok Bambang Setyawan.

7. Pemkab Pekalongan: Dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing yang melibatkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.

8. Pemkab Rejang Lebong: Operasi terhadap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobar (MFT) terkait ijon proyek.

9. Pemkab Cilacap: Dugaan pemerasan modus penarikan THR Lebaran yang menjerat Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekda Sadmoko Danardono.

10. Pemkab Tulungagung: Pemerasan dan penerimaan lainnya yang melibatkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.

11. Kantor Imigrasi Jakarta Barat: Dugaan pemerasan dan gratifikasi izin tinggal WNA yang turut menyeret Wamen Imipas Silmy Karim.

12. Dinas Pendidikan Muara Enim: Suap dan gratifikasi pengadaan dinas yang menjerat Bupati Muara Enim Edison.

13. Auditor BPK Kaltim/Sumsel: Dugaan suap pengondisian predikat WTP untuk Pemkab Muara Enim.

14. Pemkab Kuantan Singingi: Operasi terhadap Bupati Kuansing Suhardiman Hardy terkait jual beli jabatan.

15. Pemkab Langkat: Dugaan suap proyek Disdik/Disperkim serta pengadaan seragam Rp3,5 miliar yang menjerat Bupati Langkat Syah Afandin.

16. Pemkab Sukoharjo: Dugaan tindak pidana pemerasan yang menyeret Bupati Sukoharjo Etik Suryani.

17. Pemkab Lombok Barat: Dugaan konflik kepentingan, suap, dan gratifikasi yang menjerat Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.

18. Pemkab Pemalang: Pemerasan dilingkungan Pemkab dan pengurusan perkara KPK yang menjerat Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

19. Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed): Dugaan pemerasan dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri yang menjerat Rektor Prof. Ahmad Sodiq beserta jajaran wakil rektor dan swasta.

20. Kementerian ATR/BPN: Dugaan suap dan gratifikasi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB).

21. Pemkab Bolaang Mongondow Utara: Operasi senyap terhadap Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena.

Penyidik KPK kini memiliki waktu 1×24 jam sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk menentukan status hukum dari 14 orang yang ditangkap dalam OTT BNPB tersebut. (Sumber:Suara.com)