Kemenkeu Siapkan Skema Baru, Mulai 2027 Dana Pensiun dan Bansos Langsung Cair ke Rekening Penerima

1TULAH.COM-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah merancang skema baru terkait mekanisme penyaluran uang pensiun dan bantuan sosial (bansos). Ke depan, seluruh pembayaran tersebut ditargetkan akan ditransfer secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening perorangan penerima manfaat.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa wacana strategis ini merupakan bagian dari langkah besar pemerintah dalam memodernisasi sistem perbendaharaan negara. Skema baru ini ditargetkan mulai diimplementasikan secara bertahap pada 2027 mendatang.

“Jadi idealnya menurut saya, dan kita akan desain untuk masuk di 2027, menerima uang pensiunnya langsung di rekeningnya, langsung dari rekening kas umum negara,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Memperluas Sistem Pembayaran Government-to-Person (G2P)

Langkah penataan ini difokuskan pada kelompok penerima manfaat yang selama ini penyalurannya belum sepenuhnya menggunakan mekanisme transfer langsung dari kas negara.

Selain pencairan uang pensiun, pemerintah juga berkomitmen memperluas skema penyaluran bansos secara langsung kepada masyarakat. Upaya ini ditujukan untuk memperkuat keterhubungan sistem pembayaran pemerintah kepada individu atau yang dikenal dengan istilah Government-to-Person (G2P) payment.

Suahasil menjelaskan bahwa skema penyaluran langsung dari RKUN sebenarnya bukan hal baru di lingkungkan Kemenkeu. Mekanisme ini telah berhasil diterapkan pada beberapa sektor, antara lain:

• Pegawai Pemerintah Pusat (Aparatur Sipil Negara/ASN)

• Anggota TNI dan Polri

• Penyaluran Tunjangan Profesi Guru

Melihat keberhasilan tersebut, pemerintah ingin mereplikasi dan memperluas pendekatan serupa agar jangkauan pelayanan publik makin efisien, transparan, dan terintegrasi.

“Ini adalah suatu proses treasury, treasury operation, sistem perbendaharaan negara yang makin modern. Pembayaran dari government kepada person, G2P payment,” tegas Suahasil.

Tantangan Data Aktual dan Kepastian Teknis

Meskipun skema ini menjanjikan efisiensi dan transparansi tinggi, penyaluran langsung dari kas negara membutuhkan landasan data yang sangat presisi. Suahasil menekankan bahwa pemerintah memerlukan data masyarakat yang aktual, tervalidasi, dan akurat agar seluruh dana pensiun maupun bansos benar-benar sampai kepada yang berhak atau tepat sasaran.

Hingga saat ini, pihak Kementerian Keuangan belum membeberkan Rencana Detail Tata Cara (RDT) maupun jangkauan penuh dari skema anyar tersebut. Rincian mengenai mekanisme teknis penyaluran, cakupan total penerima, serta tahapan transisi menuju pemenuhan target tahun 2027 masih dalam tahap penggodokan internal.

Dengan dimulainya perancangan skema ini, pembaruan sistem perbendaharaan negara diharapkan tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara, tetapi juga memberikan kemudahan dan kenyamanan transaksi bagi para purnawirawan dan penerima bantuan sosial di seluruh Indonesia. (Sumber:Suara.com)