DPRD Kalteng Susun Jadwal dan Tata Tertib Baru, Prioritaskan Transparansi dan Efisiensi

1TULAH.COM-DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat perdana untuk menyusun jadwal dan tata tertib baru periode 2024-2029, Selasa (3/9/2024).

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja dewan dan memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi.

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah masa jabatan 2024-2029 telah menggelar rapat perdana untuk menyusun jadwal dan tata tertib baru.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Sementara, Arton S. Dohong, dan Wakil Ketua Sementara, Riska Agustin, ini menjadi tonggak awal bagi lembaga legislatif dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama lima tahun ke depan.

Dalam rapat tersebut, para anggota DPRD membahas sejumlah poin penting yang akan mengatur kegiatan dewan ke depan. Beberapa di antaranya adalah:

• Jadwal Rapat yang Terstruktur: Penetapan jadwal rapat paripurna, rapat komisi, dan rapat fraksi yang jelas akan memastikan semua agenda dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.
• Mekanisme Pengambilan Keputusan yang Demokratis: DPRD Kalteng berkomitmen untuk menerapkan mekanisme pengambilan keputusan yang transparan dan demokratis, dengan melibatkan seluruh anggota dalam proses perumusan kebijakan.
• Etika dan Disiplin yang Tinggi: Adanya aturan etika dan disiplin yang tegas akan menjaga martabat lembaga dan memastikan setiap anggota menjalankan tugasnya dengan profesional.
• Pembagian Tugas yang Jelas: Pembagian tugas yang jelas antara pimpinan, anggota, dan alat kelengkapan dewan akan memaksimalkan kinerja setiap individu dan menghindari tumpang tindih tugas.
• Transparansi dan Keterlibatan Publik: DPRD Kalteng membuka diri terhadap partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Hal ini akan meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan dan memperkuat akuntabilitas lembaga.

Arton S. Dohong selaku Ketua Sementara DPRD Kalteng menegaskan bahwa tata tertib yang baru ini akan menjadi pedoman bagi seluruh anggota dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. “Aturan ini sangat penting untuk memastikan kegiatan DPRD berjalan sesuai dengan harapan masyarakat,” ujarnya.

Riska Agustin selaku Wakil Ketua Sementara menambahkan bahwa penetapan jadwal kegiatan legislatif yang terstruktur akan memudahkan masyarakat untuk mengikuti perkembangan pembahasan berbagai rancangan peraturan daerah (raperda). “Kami berkomitmen untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap proses legislasi,” tegasnya. (Ingkit)