Puan Maharani Minta Perkuat Pengawasan Anggaran Negara

1TULAH.COM – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR akan terus memperkuat pengawasan terhadap Pemerintah, terutama terkait penggunaan anggaran negara agar benar-benar disalurkan untuk kepentingan rakyat. Hal ini disampaikan dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Puan menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan DPR mencakup penyerapan aspirasi masyarakat agar anggaran negara tepat guna. Pengawasan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Salah satu cara untuk memperkuat pengawasan ini adalah dengan menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

DPR berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, APBN, dan kebijakan pemerintah.

Puan meminta komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI untuk menjadikan laporan BPK sebagai acuan dalam menyusun program kerja bersama Pemerintah.

Laporan yang dimaksud adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023.

Puan menekankan bahwa hasil pemeriksaan BPK ini harus menjadi bahan masukan bagi dewan, khususnya komisi-komisi dan AKD lain di DPR RI, untuk menindaklanjutinya dalam tugas pengawasan dan anggaran melalui rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan mitra kerja masing-masing.

Hasil pemeriksaan LKPP 2023 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kedelapan sejak 2016.

Puan berharap prestasi ini tidak membuat kementerian/lembaga merasa jemawa dan meminta Pemerintah terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat.

“Pastikan anggaran negara dipergunakan secara akuntabel dan bertanggung jawab. Setiap sen uang negara yang adalah uang rakyat ini harus disalurkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan dan kepentingan rakyat,” tegas Puan.

Puan juga mendukung pesan Presiden Joko Widodo bahwa predikat WTP adalah kewajiban bagi semua kementerian/lembaga. Predikat ini harus mendorong peningkatan kinerja dan pelayanan kepada rakyat.

Ia mendorong Pemerintah periode selanjutnya untuk melanjutkan prestasi saat ini dan meminta setiap kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk mengikuti rekomendasi BPK RI.

Penulis : Dedy Hermawan