Anggota DPR dari PDIP Usul Money Politics Dilegalkan dalam Pelaksanaan Pemilu, Apa Alasannya?

1TULAH.COM – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Hugua, mempunyai usulan terkait praktik politik uang atau money politics. Ia mengusulkan agar praktik money politics dilegalkan dalam penyelenggaraan pemilu.

Usulan tersebut disampaikan Hugua dalam rapat kerja Komisi II dengan KPU, Bawaslu, DKPP, Rabu (15/5/2024).

Menurutnya, tak mungkin peserta pemilu dapat terpilih jika tidak ada money politics.

“Tidak kah kita pikir money politics kita legalkan saja di PKPU dengan batasan tertentu,” kata Hugua.

Oleh karena itu, dirinya meminta KPU melegalkan praktik money politics.

Namun, hanya saja, praktik money politics itu bisa legal dengan batasan tertentu.

Agar tak terlihat kotor, Hugua menyarankan istilah money politics legal itu diganti dengan sebutan cost politics.

“Jadi sebaiknya kita legalkan saja dengan batasan tertentu. kita legalkan misalkan maks Rp20 ribu atau Rp50 ribu atau Rp1 juta atau Rp5 juta,” katanya.

Menurutnya, Bawaslu turut berperan dengan melakukan pengawasan agar money politics legal tak melebih batas.

“Ini coba dipertegas dan bahasanya dilegalkan saja batas berapa, sehingga Bawaslu juga tahu bahwa kalau money politics batas ini harus disemprit,” terangnya.

Usulan Hugua lantas ditolak oleh Ahmad Doli Kurnia selaku Ketua Komisi II DPR RI.

Ahmad Doli menegaskan, pemerintah dan DPR RI harus tetap menolak adanya money politics dalam penyelenggaraan pemilu.

“Pokoknya mau satu rupiah pun harus kena tangkap, Pak. Jadi apalagi cuma PKPU,” ucapnya dalam rapat.

Penulis : Wanda Hanifah Pramono

Sumber Berita : Suara.com