Tahun 2024, Pemkab Barut Lanjutkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

- Jurnalis

Jumat, 19 Januari 2024 - 07:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pj Bupati Barito Utara, Drs. Muhlis saat membuka rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang berlangsung di ruang rapat Setda Lantai 1 Kantor Pemkab Barut ini, Kamis (18/1/2024).Foto:Delia/1tulah.com

Pj Bupati Barito Utara, Drs. Muhlis saat membuka rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang berlangsung di ruang rapat Setda Lantai 1 Kantor Pemkab Barut ini, Kamis (18/1/2024).Foto:Delia/1tulah.com

1tulah.com, MUARA TEWEH– Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Nakertranskop UKM) Kabupaten Barito Utara menggelar rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Setda Lantai 1 Kantor Pemkab Barut ini, secara resmi dibuka oleh Pj Bupati Barito Utara, Drs. Muhlis, Kamis (18/1/2024).

Kepala Dinas Nakertranskop UKM, H. Mastur, S.E., M.M  dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkat efektivitas optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Barito Utara selama tahun 2023 dan rencana keberlanjutan aksi di tahun 2024.

Baca Juga :  Persidangan Korupsi Kuota Haji: Yaqut Pertanyakan Foto Prabowo dan Fuad Hasan Masyhur di Paris

Dalam sambutannya, Pj Bupati Barito Utara, Drs Muhlis menyampaikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, Pemkab Barito Utara telah mengalokasikan anggaran tahun 2023.

Di antaranya untuk program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai non ASN, guru honorer, perangkat RT RW, pengelola rumah ibadah dan di perubahan anggaran daerah tahun 2023 untuk pekerja rentan seperti petani, pekebun, nelayan, UMKM dan pekerja rentan lainnya, dengan jumlah seluruhnya 20.337 orang.

Demikian juga di tahun 2024 dialokasikan sama dengan sebelumnya termasuk juga Badan Ad Hoc Panitia Pemilu KPU.

“Harapan kami, kedepannya program perlindungan jaminan sosial bisa terus berkelanjutan dan dapat melindungi seluruh pekerja rentan di Barito Utara secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah agar kesejahteraan masyarakat pekerja lebih meningkat. Karena, tidak akan ada keadilan sosial tanpa adanya jaminan sosial,” tutupnya.

Baca Juga :  Polda Banten Pastikan Pelampung Kedua Bukan Milik Kapal Arupadhatu 1

Rapat ini dihadiri oleh Pj. Sekda Barito Utara, Asisten I Sekda, Ketua DPRD Barito Utara, unsur SKPD, Camat se-Kabupaten Barito Utara, Pimpinan Cabang BPJS Ketenagakerjaan Barito Utara, dan undangan terkait lainnya.

Kegiatan ini juga sekaligus penyerahan santunan manfaat jaminan kematian secara simbolis oleh Pj. Bupati Barito Utara.(Delia)

 

Berita Terkait

Kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa: Rincian Evakuasi Korban dan Kendala Gelombang Tinggi
Malaysia Terancam Panas Ekstrem Tembus 41°C di 2027 akibat Gelombang Super El Nino
Pencarian Kapal Arupadhatu 1 Belum Buahkan Hasil, Basarnas Banten Perluas Area Penyisiran
Fenomena Single Life: Saat Perempuan Mulai Nyaman Melajang Tanpa Buru-Buru Cari Pasangan
Mulai Oktober 2026, Penyaluran Bansos Berubah Total Pakai Teknologi Digital dan Biometrik
Polda Banten Pastikan Pelampung Kedua Bukan Milik Kapal Arupadhatu 1
Kasus Keracunan Berulang, KPAI Desak Audit Transparan Kepemilikan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)
Penumpukan Kendaraan di SPBU Palangka Raya, Ketua DPRD Kalteng Minta Pertamina Evaluasi Suplai BBM
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 13 September 2026 - 17:08 WIB

Kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa: Rincian Evakuasi Korban dan Kendala Gelombang Tinggi

Minggu, 13 September 2026 - 16:46 WIB

Malaysia Terancam Panas Ekstrem Tembus 41°C di 2027 akibat Gelombang Super El Nino

Minggu, 13 September 2026 - 10:13 WIB

Pencarian Kapal Arupadhatu 1 Belum Buahkan Hasil, Basarnas Banten Perluas Area Penyisiran

Minggu, 13 September 2026 - 10:04 WIB

Fenomena Single Life: Saat Perempuan Mulai Nyaman Melajang Tanpa Buru-Buru Cari Pasangan

Minggu, 13 September 2026 - 05:45 WIB

Mulai Oktober 2026, Penyaluran Bansos Berubah Total Pakai Teknologi Digital dan Biometrik

Sabtu, 12 September 2026 - 20:52 WIB

Polda Banten Pastikan Pelampung Kedua Bukan Milik Kapal Arupadhatu 1

Sabtu, 12 September 2026 - 13:55 WIB

Kasus Keracunan Berulang, KPAI Desak Audit Transparan Kepemilikan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)

Sabtu, 12 September 2026 - 13:19 WIB

Penumpukan Kendaraan di SPBU Palangka Raya, Ketua DPRD Kalteng Minta Pertamina Evaluasi Suplai BBM

Berita Terbaru