Berikut Beberapa Kesimpulan Pokok Putusan MKMK Terkait Dihentikannya Anwar Usman Sebagai Ketua MK, Simak Sini

- Jurnalis

Rabu, 8 November 2023 - 08:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua MK Anwar Usman (Suara.com/Dea)

Ketua MK Anwar Usman (Suara.com/Dea)

1TULAH.COM – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sudah menetapkan keputusan bahwa Anwar Usman telah terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Maka dari itu, Ia dijatuhkan sanksi pemberhentian sebagai Ketua MK.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor,” kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie saat membacakan amar putusan di Gedung MK RI, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

MKMK menyatakan, bahwa Anwar Usman terbukti telah melanggar Prinsip Ketidakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, serta Prinsip Kepantasan dan Kesopanan yang tercatat dalam Sapta Karsa Hutama.

Setelah usai melakukan pemeriksaan terhadap para pelapor, hakim terlapor, serta para ahli dan saksi, Majelis Kehormatan mendapatkan kesimpulan beberapa faktor yang akhirnya menyatakan Anwar Usman melanggar etik berat.

Pertama, Anwar Usman tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terbukti melanggar Sapta Harsa Hutama, Prinsip Ketidakberpihakan.

Baca Juga :  Babak Baru Politik Nasional: Pengunduran Diri Gibran dan Peta Kekuatan Klan Jokowi Menuju 2029

Kedua, sebagai Ketua MK, Anwar Usman terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan (judicial leadership) secara optimal, sehingga melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan.

Ketiga, Anwar Usman juga terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Independensi.

Keempat, ceramah Anwar Usman tentang kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi perkara menyangkut syarat usia capres dan cawapres, sehingga terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Ketakberpihakan.

Kelima, Anwar Usman beserta seluruh hakim konstitusi terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang bersifat tertutup, sehingga melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopnan.

Baca Juga :  Menhut Buka Akses Pantauan Titik Panas Real-Time Melalui SiPongi+

Di lain sisi, disimpulkan juga bahwa MKMK tidak menemukan cukup bukti untuk menyatakan bahwa Anwar Usman memerintahkan adanya pelanggaran prosedur dalam proses pembatalan pencabutan permohonan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Selanjutnya, MKMK juga tidak mendapatkan bukti bahwa Anwar Usman berbohong terkait alasan ketidakhadiran dirinya dalam RPH pengambilan putusan perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, melainkan yang bersangkutan justru tidak merasa adanya benturan kepentingan yang nyata.

Kemudian, MKMK kembali tidak menemukan cukup bukti berkenaan dengan motif penundaan pembentukan MKMK permanen, sehingga laporan itu patut dikesampingkan.

“Inilah putusan. Mudah-mudahan dilaksanakan, dihormati, sebagaimana mestinya, dan tidak ada alasan untuk tidak menghormatinya karena ini adalah Majelis Kehormatan yang dibentuk secara resmi berdasarkan undang-undang yang implementasinya diatur dalam PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi),” ujar Jimly sebelum menutup sidang.

Penulis : Wanda Hanifah Pramono

Sumber Berita : Suara.com

Berita Terkait

Pemkab Barito Selatan Ajak Masyarakat Rutin Ikut Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas dan Posyandu
Belum Masuk Barisan 23 DPD Pendukung Sufmi Dasco, Ada Apa dengan Gerindra Kalteng?
Jadi Utusan Khusus Presiden, Perusahaan Raffi Ahmad Raih Proyek Pemerintah Rp14,69 Miliar Disorot ICW
Medco Energi Bangkanai Ltd. Tanam 3.800 Bibit Pohon di Desa Rahaden Melalui Program MEDCO TUMBUH
Babak Baru Politik Nasional: Pengunduran Diri Gibran dan Peta Kekuatan Klan Jokowi Menuju 2029
Bupati Eddy Raya Buka Turnamen Golf HUT ke-67 Barito Selatan, Dorong Perkembangan Olahraga Kalteng
Perdebatan Makna Kenegarawanan: Sorotan Publik atas Keputusan Berhenti Gibran dari Jabatan Wapres
Mundur Serentak dari DPP PSI, Langkah Giring, Raja Juli, dan Isyana Tuai Beragam Tafsir Politik

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 15:35 WIB

Pemkab Barito Selatan Ajak Masyarakat Rutin Ikut Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas dan Posyandu

Senin, 16 November 2026 - 14:05 WIB

Belum Masuk Barisan 23 DPD Pendukung Sufmi Dasco, Ada Apa dengan Gerindra Kalteng?

Senin, 16 November 2026 - 05:08 WIB

Jadi Utusan Khusus Presiden, Perusahaan Raffi Ahmad Raih Proyek Pemerintah Rp14,69 Miliar Disorot ICW

Minggu, 15 November 2026 - 19:54 WIB

Medco Energi Bangkanai Ltd. Tanam 3.800 Bibit Pohon di Desa Rahaden Melalui Program MEDCO TUMBUH

Minggu, 15 November 2026 - 13:46 WIB

Bupati Eddy Raya Buka Turnamen Golf HUT ke-67 Barito Selatan, Dorong Perkembangan Olahraga Kalteng

Minggu, 15 November 2026 - 09:58 WIB

Perdebatan Makna Kenegarawanan: Sorotan Publik atas Keputusan Berhenti Gibran dari Jabatan Wapres

Minggu, 15 November 2026 - 06:29 WIB

Mundur Serentak dari DPP PSI, Langkah Giring, Raja Juli, dan Isyana Tuai Beragam Tafsir Politik

Minggu, 15 November 2026 - 05:47 WIB

Danrem 102/Pjg Pimpin Sertijab Dandim 1012/Buntok, Letkol Achmad Satya Karim Resmi Bertugas

Berita Terbaru