1TULAH.COM, Muara Teweh – Warga dari 7 desa yang ada di Kecamatan Lahei mempertanyakan kapan realisasi perbaikan jalan milik pemerintah daerah yang di kelola Perusda Batara Membangun(BM), diperbaiki.
Hal ini mereka pertanyakan saat di gelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh DPRD Barito Utara bersama Managemen PT Medco dan PT Mirah Ganal Energi (MGE), bersama pihak eksekutif di pimpin Staf ahli Bupati, Hery Jhon Setiawan, Kadis PUPR Iman Tofik, dan dua camat Lahei dan Lahei Barat.
Pertanyaan warga itu diwakili oleh 5 kepala desa yang hadir, diantaranya, kades Bengahon, Muara Pari, Muara Inu, Jujur Baru dan Karendan.
“Saya selaku kepala desa Muara Inu mewakili masyarakat meminta jalan yang dikelola Perusda bisa diperbaiki. Sebab, saat ini kondisinya sangat tidak layak dilintasi. Padahal jalan ini menjadi penghubung satu-satunya 7 desa di dalam Sungai Lahei,” kata Kades Muara Inu, Hernadi pada forum rapat, Senin 12 Juni 2023.
Dahulu, kata dia, di tahun 2017 pihak perusda meminta warga desa menghibahkan tanahnya untuk pembukaan jalan. Sudah diberikan oleh warga dari 7 desa. Lalu di tahun 2019, PT Mirah Ganal Energi melakukan pemasangan pipa kondensat.
“Kami setuju-setuju saja asal jalan itu dirawat dan diperbaiki. Tapi pada kenyataannya sampai sekarang kondisi rusak dan tidak diperbaiki. Makanya kami datang kesini untuk menanyakan hal itu,” tambah Hernedi.
Asianoor, Direktur Perusda Batara membangun, menjelaskan, bahwa jalan sepanjang 61 km itu merupakan jalan milik pemerintah daerah. “Kami hanya bekerja mengelola dan membuka jalan itu, karena dulu diminta oleh Bupati.
“Tahun 2017 pembukaan jalan itu dibiayai oleh Mitra Barito dengan menyumbang alat dan Perusda biaya BBM. Tapi di tahun 2019 sampai tahun 2021, PT Medco atau PT Ophire dulunya ikut berkontribusi membantu dana secara bertahap,” kata Asinoor.
Sementara itu kalangan DPRD Barito Utara justru kebinggungan karena tidak tahu bahwa jalan yang selama ini disebut milik perusda, merupakan milik pemerintah daerah.
Para wakil rakyat seperti H Tajeri, Hasrat Sag, Heny Rosgiaty Rusli dan Surianoor, secara bergantian mencecar pertanyaan kepada pihak PT Medco dan juga Perusda. Hal mereka tanyakan berapa nilai dana yang dibantu untuk membuka jalan itu.
“Kami selama ini mengira jalan itu milik perusda. Mungkin masyarakat di sana juga sama. Ternyata jalan itu mililk pemerintah daerah. Nah pertanyaan lagi berapa dana yang sudah dibantu oleh PT Medco kepada perusda. Ini wajib kita ketahui, sebab harusnya jika itu jalan pemerintah daerah dana bantuan diserahkan ke pemerintah, bukan ke perusda sebab mereka bukan bagian pemerintah daerah. Kita pertanyakan ini agar ke depan tidak ada yang salah, keliru dan bermasalah hukum,” kata Tajeri.
Senada dengan para wakil rakyat, Kepala Desa Muara Pari, Mukti Ali mengaku kaget sebab, pembukaan jalan itu ternyata banyak bantuan dana dari pihak PT Medco.
Ia pun meminta sama dengan para wakil rakyat, agar dana bantuan oleh PT Medco disampaikan. Sebab warga masyarakat juga harus tahu mengingat dalam pembukaan jalan yang dahulunya hutan itu, warga masyarakat sudah menghibahkan tanah.
“Warga saya juga berhak tahu berapa dana bantuan PT Medco kepada Perusda untuk membuka jalan penghubung 7 desa di Kecamatan Lahei,” kata Mukti Ali.
Sementara itu managemen PT Medco melalui Manager Filed Relation dan Security Region Kalimantan, Rivian Pragita Oktara mengatakan, pihaknya memberi suport dan bantuan berupa uang kepada pihak perusda secara bertahap, sejak tahun 2019 sampai tahun 2021. terkait berapa jumlah dananya akan disampaikan kemudian hari.
“Kami nanti akan sampaikan terkait laporan dana bantuan kepada perusda untuk membuka jalan desa. Dan sebelumnya kami meminta izin terlebih dahulu kepada pihak SKK Migas, karena aturannya memang begitu,” kata dia.
Sedang Asianoor, Direktur Perusda Batara Membangun berjanji akan menyerahkan total dana bantuan kepada eksekutif dan juga DPRD.
“Kami tidak bisa ungkapkan di forum ini terkait dana bantuan dari PT Medco. Jangan beranggapan besar sampai puluhan miliar. Besarannya dibawah Rp10 miliar,” kata Asianoor.(*)
