Legislator ini Sebut Harga Elpiji Bersubsidi di Barito Utara Sudah lama Tidak Wajar, Anehnya Tidak Ditindak

- Jurnalis

Rabu, 8 Februari 2023 - 15:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Barito Utara, H Tajeri.
 foto.dok.1tulah.com

Anggota DPRD Barito Utara, H Tajeri. foto.dok.1tulah.com

1TULAH.COM, Muara Teweh – Anggota DPRD Barito Utara, H Tajeri mengatakan, harga elpiji bersubsidi atau gas melon 3 kg memang sudah lama tidak wajar.

Namun kata politisi Partai Gerindra ini, masalah lama ini terus dibiarkan.

“Ini masalah yang sudah lama terjadi di Barito Utara. Harga elpiji bersubsidi semua tidak wajar, tapi dibiarkan Dinas dan instansi terkait. Seharusnya Pemerintah daerah dalam hal ini Disperindagsar bertindak cepat.Faktanya tidak ada, terbukti harga elpiji  tidak beraturan dan membingungkan semua masyarakat,” kata tajeri kepada wartawan, saat diminta tanggapannya terkait langka dan melambungnya harga elpiji, Rabu 8 Januari 2023, siang.

Baca Juga :  DPRD Kalteng Tata Ulang Pos Hibah APBD 2027, Anggaran Dialihkan ke Belanja Modal

Dikatakannya lagi, daerah lain seperti Banjarmasin, harga elpiji 3 Kg berkisar antara Rp22.000 sampai Rp23.000 per tabung.

“Apa bedanya antara Banjarmasin dengan Barito Utara, karena semua disubsidi pemerintah. Jadi ada apa sebenarnya dengan elpiji di Barito Utara,” katanya.

Ditanya lagi mengenai banyak pangkalan fiktif di Barito Utara, ketua komisi III ini justru kaget.

“Masa Iya, ada apa, apa pekerjaan Disperindagsar selama ini. Kalau fiktif laporkan ke pihak berwajib. Ini pidana, karena elpiji 3 Kg subsidi pemerintah,” tegasnya.

Baca Juga :  Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong Tegaskan Kualitas dan Kesejahteraan Guru Kunci SDM Unggul

Sementara itu, pantauan di media sosial, warga Barito Utara ramai-ramai memposting himbauan terkait penggunaan HET elpiji bersubsidi, dan sangksi hukum jika ada penyelewenagan. Himbauan ini bergambar gubernur dan wakil gubernur. Dalam himbauan yang ramai di posting warga itu, tertulis pula, nomor kontak telpon untuk layanan pelaporan jika menemui penympangan penjualna dan penyaluran elpiji bersubsidi.(Deni Hariadi)

 

Berita Terkait

Status Siaga Darurat, Barito Utara Hadapi 182 Kejadian Karhutla hingga Agustus
Pemkab Barut Serahkan Pidato Pengantar Raperda Perubahan APBD 2026
Wabup Barito Utara Ikuti Apresiasi Pemda Berprestasi Regional Kalimantan Batch II
Soroti Karhutla dan Serapan Anggaran 38 Persen, Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong Minta Percepatan Proyek
15 Desa Masih Belum Nikmati Listrik, Barito Utara Kejar Penyelesaian 2027
Karhutla Disebut Bencana Kemanusiaan, Ketua DPRD Kalteng Desak Pemprov dan Forkopimda Naikkan Status Siaga Darurat
Anggota DPRD Barito Utara Nilai APKASI Expo 2026 Buka Peluang Produk Lokal Dikenal Luas
Larangan Membakar Lahan Bukan Hapus Tradisi, Politisi Golkar di DPRD Kalteng Ini Minta Peladang Adat Beralih ke Metode Tanpa Bakar

Berita Terkait

Jumat, 4 September 2026 - 17:17 WIB

Status Siaga Darurat, Barito Utara Hadapi 182 Kejadian Karhutla hingga Agustus

Jumat, 4 September 2026 - 17:15 WIB

Pemkab Barut Serahkan Pidato Pengantar Raperda Perubahan APBD 2026

Jumat, 4 September 2026 - 17:11 WIB

Wabup Barito Utara Ikuti Apresiasi Pemda Berprestasi Regional Kalimantan Batch II

Kamis, 3 September 2026 - 15:15 WIB

Soroti Karhutla dan Serapan Anggaran 38 Persen, Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong Minta Percepatan Proyek

Rabu, 2 September 2026 - 20:48 WIB

15 Desa Masih Belum Nikmati Listrik, Barito Utara Kejar Penyelesaian 2027

Selasa, 1 September 2026 - 17:31 WIB

Karhutla Disebut Bencana Kemanusiaan, Ketua DPRD Kalteng Desak Pemprov dan Forkopimda Naikkan Status Siaga Darurat

Senin, 31 Agustus 2026 - 20:59 WIB

Anggota DPRD Barito Utara Nilai APKASI Expo 2026 Buka Peluang Produk Lokal Dikenal Luas

Senin, 31 Agustus 2026 - 20:01 WIB

Larangan Membakar Lahan Bukan Hapus Tradisi, Politisi Golkar di DPRD Kalteng Ini Minta Peladang Adat Beralih ke Metode Tanpa Bakar

Berita Terbaru