Isu Kudeta di Tubuh PDIP Berembus, Ganjar Pranowo Minta Relawan Jokowi Lakukan Konter Isu

1TULAH.COM-Isu kudeta jabatan Ketua Umum DPP PDIP berembus. Dalam beberapa hari ini muncul isu dukungan Jokowi maju menjadi Ketum menggantikan Magawati Soekarno Puteri.

Gonjang-ganjing ini keruan saja membuat rasa tak enak hati di kubu Ganjar Pranowo. Sebabnya, isu tersebut tidak bisa dilepaskan dari permasalahan di interal PDIP terkait Pencapresan yang belakangan ini telah ditertertibkan secara tegas oleh DPP PDPI.

Sehingga, derakan arus bawah dan diduga adanya penumpang gelap memunculkan spekulasi ketidak puasan kepada Ketua Umum Megawati Soekarno Puteri.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga menjabat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut ada upaya mengadu domba di internal PDI Perjuangan terkait dengan isu dukungan Joko Widodo maju menjadi ketua umum PDI Perjuangan pada 2024.

“Saya meminta semua mewaspadai adanya penumpang gelap yang ingin menciptakan disharmoni hubungan di tubuh PDIP. Agar siapa pun tidak membuat gerakan yang merusak nama baik seseorang,” katanya di Semarang, hari ini.

Menurut Ganjar, dia dengan Presiden Jokowi merupakan orang partai politik yang memahami bagaimana aturan dan relasi di parpol.

“(Ide Jokowi Ketum PDIP) itu sebuah ‘kengawuran’ dan imajinasi dari seorang yang tidak mengerti aturan di PDI Perjuangan, yang tidak mengerti relasi di antara kami di dalam partai, dan sangat sembrono,” ujarnya.

Mengenai suksesi ketua umum, kata dia, kongres partai sudah mengaturnya, sehingga ide Jokowi merebut tampuk kepemimpinan PDIP itu tidak benar.

Ganjar mengajak agar seluruh pendukung Presiden Jokowi konter isu tersebut, agar tidak menjadi bola liar.

“Saya kira yang seperti ini mesti dicermati, apakah ini ide pribadi atau seruan orang. Kita yang sejak awal mendukung Pak Jokowi di dalam pemerintahan tentu harus segera konter orang-orang semacam ini agar tidak terpancing situasi yang mengadu domba,” ucapnya.

Ganjar menilai nuansa penumpang gelap dan adu domba juga tercium pada kejadian beberapa waktu lalu, dimana saat itu ada sekelompok orang mengaku sebagai sukarelawan Ganjar mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut Ketua DPR RI Puan Maharani terkait kasus KTP elektronik.

Ia meminta agar sukarelawan manapun tidak menggunakan strategi-strategi politik kotor, terlebih menjelang pesta demokrasi pada tahun 2024.

“Saya ingin menyampaikan relawan manapun atau siapa pun, satu agar tidak menjelek-jelekkan orang, dua tidak mendiskreditkan orang, tiga juga tidak mendiskreditkan partai-partai,” ujarnya. (Sumber: suara.com)