KPK Tetapkan Silmy sebagai Tersangka Pemerasan Izin Tinggal WNA

1TULAH.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA).

Dugaan penerimaan uang ilegal itu disebut berlangsung saat Silmy menjabat sebagai Dirjen Imigrasi pada periode 2023 hingga 2024.

Menurut penyidik, aliran dana yang berasal dari praktik pemerasan tersebut tidak berhenti meskipun Silmy telah dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

KPK menduga penerimaan uang tetap berlangsung setelah dirinya menduduki posisi baru di pemerintahan.

Dalam proses penyidikan, KPK mengungkap bahwa Silmy diduga menerima uang sekitar Rp100 juta setiap pekan dari praktik pengurusan izin tinggal WNA.

Nilai tersebut menjadi salah satu dasar bagi penyidik untuk menelusuri lebih lanjut dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan pelayanan keimigrasian.

Selain Silmy, terdapat tujuh orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Mereka juga disangkakan melanggar Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penulis : Dedy Hermawan