Warga Sumber Rejo Terus Berjuang Mencari Hak Lahan

1tulah.com TAMIANG LAYANG – Penantian panjang bagi masyarakat transmigrasi di Desa Sumber Rejo Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur (Bartim) Provinsi Kalimantan Tengah, dalam status kepemilikan lahan terus diperjuangkan.

Sejak tahun 1992, mereka menggarap lahan pekarangan seluas 2.500 meter persegi, dan lahan usaha I seluas 7.500 meter persegi. Hal itu berlanjut melakukan garapan lahan usaha II seluas 10.000 meter persegi, yang seharusnya menjadi hak milik mereka. Namun kenyataannya hingga kini belum diketahui letaknya sampai dimana.

Dugaan pun bermunculan dari warga desa yang khawatir lahan ada permainan pihak terkait, atau biasa disebut adanya mafia tanah dalam permasalahan yang dirasakan warga transmigrasi Desa Sumber Rejo.

Warga yang kerap kali mengeluhkan dan menyampaikan permasalahan tersebut ke berbagai pihak namun tak kunjung membuahkan hasil.

Hal tersebut masih diperjuangkan warga yang mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bartim, namun pihaknya belum juga memberikan jawaban tertulis terhadap surat kedua yang disampaikan perwakilan warga transmigran Desa Sumbe Rejo, hingga Rabu (10/03/2021) kemarin.

Pegawai BPN Roby, bertugas pada bagian Sengketa saat ditemui mengatakan, pihaknya meminta waktu satu minggu untuk mempersiapkan jawaban tertulis, terkait letak lahan usaha II sebanyak 250 bidang yang menjadi hak transmigran di desa tersebut.

“Mohon ditunggu balasannya minggu depan, sudah kami rencanakan untuk membalas, saat ini sedang disiapkan konsepnya,” tutur Roby di kantor BPN.

Selain itu dia meminta warga transmigran Sumber Rejo agar melengkapi nomor sertifikat lahan usaha II yang dipertanyakan letaknya.

“Nomor sertifikat mohon dilengkapi supaya kami dapat mempersiapkan data-datanya, yang disertakan dalam surat kemarin adalah kode sertifikat, bukan nomor sertifikat,” imbuhnya.

Sementara itu, perwakilan warga Sumbe Rejo Eko Budianto memaklumi permintaan waktu dari BPN, namun dia menegaskan agar jawaban yang diberikan BPN tidak lebih dari satu minggu.

Eko juga berharap, permasalahan bisa diselesaikan secepatnya dan menemukan titik terang, terutama, mengenai keberadaan yang jelas letak lahan II yang selama ini banyak isu menyebutkan adanya keterlibatan mafia tanah di lahan transmigrasi yang sudah puluhan tahun belum terungkap.

“Cukup lama penantian yang kami alami untuk menemukan hak kami dari lahan yang dijanjikan pemerintah,” ungkapnya.

Tidak menutup kemungkinan kalau ada permainan dibalik permasalahan panjang yang kami alami ini.

Kami tetap berharap paling lambat satu minggu kedepan kami mendapatkan jawaban tertulis sesuai dengan permintaan kami dalam surat.

“Jika tidak ada jawaban tertulis maka kami akan menyampaikan surat ketiga sekaligus somasi,” pungkasnya. (zek)