Hadiri Undangan PWI, Anies Sebut Kebebasan Berekspresi Dikekang UU ITE

- Jurnalis

Jumat, 1 Desember 2023 - 17:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat berkunjung ke kantor PWI, Jakarta. (Suara.com/Yaumal)

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat berkunjung ke kantor PWI, Jakarta. (Suara.com/Yaumal)

1TULAH.COM – Anies Baswedan, Capres nomor urut satu singgung tentang era otoriter kala menghadiri undangan Persatuan Wartawan Indonesi (PWI) di Kantor PWI, Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2023).

Ia menyebutkan, indikator dari era otoriter itu dapat dilihat langsung dari penggunaan istilah ‘Konohan’ dan ‘Wakanda’ oleb masyarakat khususnya warganet saat menyuarakan kritik kepada jajaran pemerintah melalui media sosial.

“Saat berapa kali, selama di sosmed (sosial media) orang masih nyebut kata Indonesia dengan istilah ‘Wakanda’ dengan istilah ‘Konoha’, maka Indonesia masih ada masalah,” kata Anies.

Baca Juga :  Gagalkan Penyelundupan 1,6 Ton Ketamin dari Malaysia, Sufmi Dasco Apresiasi Kerja Cepat Polri dan BNN

“Kalau kita sudah berani dengan menyebut dengan nama Indonesia maka perasaan takut itu tidak boleh ada,” imbuhnya.

Pendapat Anies, rasa takut untuk menyuarakan kritik hanya terjadi di negara otoriter.

“Takut itu hanya boleh di tempat yang otoriter. Ini bapak ibu sekalian, teman-teman mengalami era otoriter, di situ ada rasa takut, karena di era otoriter itu pilar penopangnya rasa takut,” ujarnya.

Baca Juga :  Kerusakan Hutan & Konflik Agraria: WALHI Sebut Satgas PKH Hanya "Ganti Pemain" ke BUMN

Ia melanjutkan, jika rasa takut hilang, maka otoriter sudah tumbang.

“Rasa takut hilang, rezim tumbang,” ujarnya.

Dapat dilihat, kebebasan berekspresi dikekang oleh beberapa pasal yang terdapat dalam UU ITE.

“Kami melihat ada pasal-pasal di dalam perundangan kita yang menghambat orang untuk berani mengungkapkan pandangan,” katanya.

“Termasuk dalam UU ITE. Di situ kami melihat ada pasal-pasal yang perlu direvisi, sehingga tidak menimbulkan rasa takut di dalam berekspresi,” sambungya.

Penulis : Wanda Hanifah Pramono

Sumber Berita : Suara.com

Berita Terkait

Tekan Kekerasan dan Perundungan di Sekolah, Kemendikdasmen Rilis Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026
Di Balik Transaksi Rp26,1 Triliun PT Bayan Resources Tbk (BYAN): Kedaulatan Ekonomi atau Pindah Tangan Oligarki Tambang?
Karhutla Meluas, Baznas Kerahkan Personel ke Sejumlah Wilayah Indonesia
KPK Minta Aset Pejabat yang Tak Dilaporkan dalam LHKPN Dapat Dirampas Negara
Bupati Heriyus Ajak Masyarakat Perkuat Sinergi dengan TNI
Pangdam XXII/Tambun Bungai Lantik Dandim 1020/Murung Raya dan Komandan Denzipur 16
Sejarah Baru! Veda Ega Pratama Rebut Pole Position Moto3 Australia 2026 di Phillip Island
Siap Diterapkan 2027, Kebijakan Tidak Naik Kelas Kembali Diberlakukan

Berita Terkait

Selasa, 27 Oktober 2026 - 06:30 WIB

Tekan Kekerasan dan Perundungan di Sekolah, Kemendikdasmen Rilis Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026

Selasa, 27 Oktober 2026 - 06:21 WIB

Di Balik Transaksi Rp26,1 Triliun PT Bayan Resources Tbk (BYAN): Kedaulatan Ekonomi atau Pindah Tangan Oligarki Tambang?

Senin, 26 Oktober 2026 - 23:35 WIB

Karhutla Meluas, Baznas Kerahkan Personel ke Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 - 23:33 WIB

KPK Minta Aset Pejabat yang Tak Dilaporkan dalam LHKPN Dapat Dirampas Negara

Senin, 26 Oktober 2026 - 15:15 WIB

Bupati Heriyus Ajak Masyarakat Perkuat Sinergi dengan TNI

Senin, 26 Oktober 2026 - 15:07 WIB

Pangdam XXII/Tambun Bungai Lantik Dandim 1020/Murung Raya dan Komandan Denzipur 16

Senin, 26 Oktober 2026 - 13:02 WIB

Sejarah Baru! Veda Ega Pratama Rebut Pole Position Moto3 Australia 2026 di Phillip Island

Senin, 26 Oktober 2026 - 05:48 WIB

Siap Diterapkan 2027, Kebijakan Tidak Naik Kelas Kembali Diberlakukan

Berita Terbaru