11 Daftar Cadangan Pangan Ini Rentan Dimainkan Kapitalis, Ketersediaannya Perlu Diatur Pemerintah

1TULAH.COM-Permasalahan ketersediaan pangan nasional menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Terutama terhadap 11 daftar pangan yang telah dimasukan ke dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 tahun 2022.

Ketersediaan 11 daftar pangan tersebut tidak lagi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Karena, hal ini sangat rentan terhadap permainan kapitalis yang dapat memicu gejolak harga dan berdampak pada inflasi harga-harga barang.

Presiden Joko Widodo baru saja menandatangani Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 yang turut membahas soal cadangan pangan.

Daftar cadangan pangan yang diatur pemerintah itu terdiri atas 11 komoditas.

Berdasarkan Perpres No.125/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) menjelaskan bahwa BUMN akan bertanggung jawab atas pelaksanaan ketersediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia.

Program CPP ini bertujuan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan keadaan darurat.

Peraturan CPP ini juga untuk menstabikan harga pangan, mengatasi masalah pangan, mengatasi krisis pangan, melaksanakan pemberian bantuan pangan, kerja sama internasional, pemberian bantuan pangan luar negeri, dan keperluan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Daftar cadangan pangan yang akan diatur pemerintah meliputi:

Beras

Jagung

Kedelai

Bawang

Cabai

Daging unggas

Telur unggas

Daging ruminansia

Gula konsumsi

Minyak goreng

Ikan

Tahap pertama penyelenggaraan CPP ini akan fokus pada beras, jagung, dan kedelai. Dalam Pasal 5 menyebut Badan Pangan Nasional melakukan perencanaan CPP meliputi target sasaran penyaluran dan target pengadaan CPP.

Instansi yang akan menangani pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran adalah Perum Bulog dan/atau BUMN Pangan. (Sumber: suara.com)