Legislator Golkar Ini Minta Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) di Wilayah Kalteng Dipajaki

- Jurnalis

Selasa, 12 Juli 2022 - 09:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kalteng dari Fraksi Partai Golkar, H Maruadi.Foto Ingkit/1tulah.com

Anggota DPRD Kalteng dari Fraksi Partai Golkar, H Maruadi.Foto Ingkit/1tulah.com

1tulah.com, PALANGKA RAYA-Potensi pajak dari Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) di wilayah Kalteng sangat besar. Sejauh ini, Pemprov Kalteng belum menggarapnya secara optimal, untuk mengenjot pundi-pundi keuangan daerah.

Anggota DPRD Kalteng dari Fraksi Partai Golkar, Maruadi mendorong adanya optimalisasi sumber pendapatan daerah melalui pajak dan restribusi oleh pemda, terutama provinsi.

Maruadi mengatakan, salah satu yang perlu dioptimal yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Sebab, pihaknya sumber pajak dari PBBKB ini khususnya di Kalteng masih belum terkelola dengan baik atau optimal.

Baca Juga :  Saat Umat Buddha Terinspirasi Tradisi Muslim dalam Merayakan Waisak Sebulan Penuh

“Sumber pendapatan dari PBBKB harus dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan PAD, karena hal itu tentu akan berdampak pada pembangunan kedepan,” kata Maruadi kepada 1tulah.com di Palangka Raya, Senin (11/7/2022).

Menurutnya, Pemprov Kalteng harus inovatif dalam upaya menggali sumber PAD, melalui berbagai sektor salah satunya yakni dari sektor pajak dan restribusi daerah. Hal ini merupakan orientasj dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Ia mengatakan, sebagai lembaga yang menjalankan tugas dan fungsi pengawasan serta mitra pemerintah daerah, wajar jika hal tersebut menjadi perhatian pihaknya. Sebab, yang diinginkan bersama yakni sektor yang menjadi sumber PAD harus dapat dimaksimal.

Baca Juga :  Drama Penalti di Budapest: PSG Pertahankan Gelar Juara Liga Champions, Arsenal Cetak Rekor Buruk

“Berbagai upaya harus dilakukan dengan inovasi dan langkah tepat untuk menggali berbagai sumber PAD. Begitu juga terkait penyusunan belanja daerah dan penentuan plafon anggaran dalam komponen APBD supaya sesuai dengan kualitas pembangunan. Tapi, yang menjadi catatan yakni bagaimana optimalisasi dari pengelolaan pajak dan retribusi daerah bisa mencapai target,”pungkasnya. (Ingkid)

 

Berita Terkait

Polisi Lombok Tengah Tangani Dua Kasus Kekerasan ke Santri
KPK Sita Barang Mewah dari Rumah Tersangka Silmy Karim
3 Faktor Utama yang Bikin Pemerintahan Prabowo Sulit Digoyang Isu ’98 Jilid 2
Polisi Bubarkan Paksa Perkemahan Pemuda Ahmadiyah di Tawangmangu Usai Ditekan Massa
Tim Gabungan Tangkap Tiga Pria Diduga Pengguna Sabu di Jakarta Utara saat Patroli
Kerugian PAD Miliaran Rupiah! DPRD Kalteng Desak Pemerintah Pusat Percepat Operasional Pelabuhan Batanjung
Kuota Produksi Batubara 2026 Dipangkas Jadi 600 Juta Ton, Badai PHK Hantui Sektor Tambang
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bentuk Akuntabilitas Pemda dalam Mengelola Keuangan Daerah

Berita Terkait

Sabtu, 6 Juni 2026 - 22:27 WIB

Polisi Lombok Tengah Tangani Dua Kasus Kekerasan ke Santri

Sabtu, 6 Juni 2026 - 22:25 WIB

KPK Sita Barang Mewah dari Rumah Tersangka Silmy Karim

Sabtu, 6 Juni 2026 - 06:42 WIB

3 Faktor Utama yang Bikin Pemerintahan Prabowo Sulit Digoyang Isu ’98 Jilid 2

Sabtu, 6 Juni 2026 - 06:34 WIB

Polisi Bubarkan Paksa Perkemahan Pemuda Ahmadiyah di Tawangmangu Usai Ditekan Massa

Jumat, 5 Juni 2026 - 20:55 WIB

Tim Gabungan Tangkap Tiga Pria Diduga Pengguna Sabu di Jakarta Utara saat Patroli

Jumat, 5 Juni 2026 - 19:43 WIB

Kerugian PAD Miliaran Rupiah! DPRD Kalteng Desak Pemerintah Pusat Percepat Operasional Pelabuhan Batanjung

Jumat, 5 Juni 2026 - 19:33 WIB

Kuota Produksi Batubara 2026 Dipangkas Jadi 600 Juta Ton, Badai PHK Hantui Sektor Tambang

Jumat, 5 Juni 2026 - 13:09 WIB

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bentuk Akuntabilitas Pemda dalam Mengelola Keuangan Daerah

Berita Terbaru

Ilustrasi KPK. (KPK)

Berita

KPK Sita Barang Mewah dari Rumah Tersangka Silmy Karim

Sabtu, 6 Jun 2026 - 22:25 WIB