Prabowo Bentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia Jadi Single Exporter, Ekonom Khawatirkan Hal Ini

1TULAH.COM-Presiden Prabowo Subianto membuat langkah gebrakan yang mendobrak tradisi dalam dinamika politik dan ekonomi nasional.

Kepala Negara menyampaikan langsung dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 dalam Ruang Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Langkah berani ini diambil di tengah ketidakpastian kondisi geopolitik dan geoekonomi global yang dipicu oleh berbagai konflik di belahan dunia. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal Indonesia ke depan akan berlandaskan pada mazhab Ekonomi Pancasila.

“Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing,” tegas Presiden Prabowo di hadapan para anggota dewan. Mazhab ini, lanjutnya, mencakup nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan nasional, serta keadilan yang tidak menindas rakyat.

Kemandirian Bangsa: Indonesia Harus Jadi Produsen Teknologi

Fokus utama pemerintah dalam RAPBN 2027 adalah memperkuat kemandirian bangsa melalui hilirisasi dan industrialisasi yang masif. Prabowo menekankan, Indonesia tidak boleh lagi terjebak sebagai eksportir bahan mentah yang minim nilai tambah.

Visi besar pemerintah ke depan adalah mengubah posisi Indonesia dari sekadar target pasar negara lain menjadi produsen barang-barang teknologi tinggi, mulai dari mobil, motor, ponsel, komputer, hingga televisi buatan dalam negeri.

“Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain,” cetus Prabowo.

Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) strategis seperti nikel, bauksit, dan batu bara diinstruksikan untuk sepenuhnya diolah di dalam negeri sebelum diekspor. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru secara masif bagi masyarakat.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, arahan tegas Presiden tersebut sangat sejalan dengan Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN). Kebijakan ini nantinya didukung oleh penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), pengembangan SDM industri, serta ketersediaan pembiayaan bagi sektor manufaktur.

“Jadi saya kira bagus sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, dan itu akan menambah kekuatan dari semangat dari para industri-industri yang ada di Indonesia untuk bergerak cepat, untuk bisa menjawab challenge yang telah disampaikan kepada pemerintah maupun para pelaku industri,” ujar Agus Gumiwang.

Sektor Pangan: Rekor Cadangan Beras dan Penurunan Harga Pupuk

Di sektor ketahanan pangan, Presiden Prabowo mengklaim capaian signifikan di mana cadangan beras nasional berhasil menyentuh titik tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia. Per 10 May 2026, cadangan beras yang dikuasai pemerintah melonjak tajam menjadi 5,3 juta ton, dibandingkan dengan 3,25 juta ton pada Desember 2025 lalu.

Selain mengamankan stok pangan, pemerintah juga memotong harga pupuk bersubsidi hingga 20% demi mendongkrak kesejahteraan petani sekaligus memastikan produktivitas pertanian tetap terjaga.

“Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20 persen. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama,” imbau Presiden.

Efek Domino Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan telah memberikan dampak nyata dan menjangkau 62,4 juta penerima setiap harinya. Sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, cakupan program ini diperluas tidak hanya untuk anak sekolah, melainkan juga menyasar 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, 868 ribu ibu hamil, serta direncanakan menyentuh lansia yang hidup sebatang kara.

Selain pemenuhan gizi, program MBG terbukti melahirkan efek domino bagi perekonomian dengan menciptakan 1,2 juta lapangan kerja baru melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ekosistem rantai pasoknya pun turut menghidupkan usaha para petani, nelayan, dan pedagang pasar lokal di berbagai daerah.

Sentil Ego Sektoral Birokrasi: Perizinan Jangan Jadi ‘Akal-Akalan’

Kendati memaparkan sejumlah capaian positif, Presiden Prabowo memberikan catatan merah yang cukup keras terhadap performa birokrasi dalam negeri yang dinilai masih menghambat iklim investasi.

Ia membandingkan efisiensi birokrasi di Malaysia yang mampu menyelesaikan proses perizinan hanya dalam waktu dua pekan, sementara di Indonesia proses yang sama bisa memakan waktu hingga dua tahun. Prabowo secara blak-blakan mensinyalir adanya oknum birokrat yang sengaja memperumit aturan demi keuntungan pribadi.

“Sudah perintah Presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menterilah, peraturan teknislah, rekomendasilah. Akal-akalannya itu. Saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah!” tegasnya secara instruktif.

Apresiasi untuk PDI Perjuangan dan Dinamika Politik

Terkait peta politik nasional, Presiden Prabowo menunjukkan sikap yang sangat terbuka terhadap perbedaan. Secara khusus, ia menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada PDI Perjuangan (PDIP) yang memilih berada di luar pemerintahan sebagai kekuatan penyeimbang (check and balances).

“Alangkah manisnya untuk saya. Tapi mungkin tidak baik,” kelakar Prabowo. “Bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita.”

Sorotan dan Kritik Pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia

Salah satu poin kebijakan ekonomi dalam pidato Presiden yang paling memicu diskusi hangat di ruang publik adalah pembentukan Badan Ekspor baru di bawah Danantara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia.

Badan baru ini akan bertindak sebagai pengekspor tunggal (single exporter) untuk komoditas strategis seperti kelapa sawit (CPO), batu bara, dan nikel. Tujuannya adalah mencegah praktik underpricing yang sering merugikan pendapatan negara.

“Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini untuk memperkuat pengawasan dan monitoring. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah, karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa sendiri,” pungkasnya.

Catatan Kritis Ekonom

Meski demikian, langkah pembentukan BUMN khusus ekspor tunggal ini langsung memantik kritik dari kalangan ekonom. Direktur Center for Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai kebijakan ini berisiko memicu distorsi pasar global dan mengarah pada praktik kapitalisme negara (state capitalism).

“Ide baru pembentukan BUMN khusus ekspor ini memicu kekhawatiran terjadinya distorsi pasar dan politisasi bisnis,” kata Nailul Huda.

Huda mengingatkan pemerintah agar belajar dari lembaran sejarah kelam Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh (BPPC) pada era 1990-an silam, di mana praktik monopoli justru menghancurkan kesejahteraan petani. Ia juga memperingatkan risiko tata kelola (governance) dan celah korupsi yang rawan terjadi, mengingat indeks persepsi korupsi Indonesia yang masih menghadapi tantangan berat.

“Mulai dari masuk lewat jalur orang dalam hingga korupsi pengadaan barang publik,” kunci Huda mengingatkan. (Sumber:Suara.com)