Update Harga BBM Mei 2026: Pertamax Turbo dan Dex Series Naik, Mengapa Pertamax Masih Ditahan?

- Jurnalis

Selasa, 5 Mei 2026 - 05:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Harga BBM Pertamax Masih belum dinaikan oleh Pertamina .[ist]

Harga BBM Pertamax Masih belum dinaikan oleh Pertamina .[ist]

1TULAH.COM-Dinamika harga energi global kembali berdampak pada sektor domestik. Memasuki awal Mei 2026, PT Pertamina (Persero) resmi mengumumkan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi. Meskipun terjadi kenaikan pada beberapa jenis produk, tren kali ini tercatat tidak setinggi lonjakan drastis yang sempat terjadi pada pertengahan April lalu.

Menariknya, kebijakan kali ini menunjukkan strategi yang selektif. Di tengah fluktuasi harga minyak mentah dunia, Pertamina memilih untuk hanya menaikkan harga BBM kelas atas, sementara harga Pertamax tetap tidak berubah.

Rincian Harga BBM Terbaru per Mei 2026

Berdasarkan data terbaru dari Pertamina Patra Niaga, terdapat perbedaan kebijakan harga yang cukup signifikan antar produk. Berikut adalah rincian harga terbaru yang berlaku di SPBU:

  • Pertamax Turbo (RON 98): Naik menjadi Rp 19.900 per liter (sebelumnya Rp 19.400).

  • Dexlite: Mengalami kenaikan tajam sebesar Rp 2.400 menjadi Rp 26.000 per liter.

  • Pertamina Dex: Melonjak signifikan sebesar Rp 4.000 menjadi Rp 27.900 per liter.

  • Pertamax (RON 92): Tetap bertahan di harga Rp 12.300 per liter.

  • Pertamax Green (RON 95): Tidak mengalami perubahan, tetap di Rp 12.900 per liter.

Alasan Strategis di Balik Penahanan Harga Pertamax

Secara teori, Pertamax merupakan produk nonsubsidi yang harganya mengikuti mekanisme pasar. Namun, dalam pengumuman resminya, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menekankan bahwa aspek bisnis bukan satu-satunya pertimbangan.

Baca Juga :  DPRD Kalteng Tata Ulang Pos Hibah APBD 2027, Anggaran Dialihkan ke Belanja Modal

“Sebagai BUMN, Pertamina memegang mandat strategis negara. Kami tidak hanya mempertimbangkan harga keekonomian, tetapi juga menjaga stabilitas nasional dan daya beli masyarakat kelas menengah,” jelas Roberth.

Langkah menahan harga Pertamax ini dilakukan agar produk tersebut tetap kompetitif dibandingkan penyedia BBM swasta lainnya, sekaligus memastikan masyarakat tidak terbebani secara mendadak di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.

Dilema Pemerintah: Antara Harga Pasar dan Anggaran Negara

Di sisi lain, Pemerintah melalui Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, memberikan sinyal bahwa secara teknis, harga BBM RON 92 seperti Pertamax sudah sangat layak untuk dinaikkan. Lonjakan harga minyak dunia telah menciptakan jarak yang lebar antara harga jual saat ini dengan harga keekonomian yang sebenarnya.

Bahlil menyebutkan bahwa meskipun komunikasi dengan pihak swasta terus berjalan untuk menjaga iklim usaha, penyesuaian harga adalah hal yang wajar dalam mekanisme pasar bebas.

Risiko Migrasi ke BBM Subsidi (Pertalite)

Mengapa pemerintah dan Pertamina sangat hati-hati dalam menyentuh harga Pertamax? Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, memberikan analisis kritis.

Baca Juga :  Dinilai Tak Empati Bencana Karhutla, Akun Disbudpar Kalteng Diserbu Netizen Soal Ucapan Ultah

Menurut Fahmy, Pertamax memiliki profil konsumen yang sangat sensitif, yaitu masyarakat kelas menengah dan pengguna sepeda motor dalam jumlah besar. Jika harga Pertamax naik terlalu tinggi sementara Pertalite tetap di harga subsidi, maka akan terjadi disparitas harga yang menganga.

Dampak risiko yang mungkin terjadi meliputi:

  1. Migrasi Massal: Konsumen Pertamax akan beralih menggunakan Pertalite.

  2. Bengkaknya Kuota Subsidi: Lonjakan konsumsi Pertalite akan membebani APBN secara luar biasa.

  3. Efek Domino Ekonomi: Kenaikan biaya transportasi dapat memicu inflasi pada sektor lain.

Langkah pemerintah menahan harga Pertamax di angka Rp 12.300 saat ini dinilai sebagai langkah “rem darurat” yang tepat untuk menjaga stabilitas fiskal dan sosial. Namun, tantangan besar tetap menanti. Pemerintah harus memilih antara terus memberikan kompensasi melalui APBN atau menaikkan harga secara perlahan agar disparitas dengan BBM subsidi tetap terjaga.

Kebijakan energi ke depan dipastikan akan terus menjadi penyeimbang antara realitas harga pasar dunia dengan daya beli riil masyarakat di lapangan. (Sumber:Suara.com)

Berita Terkait

Soal Praperadilan Lodewyk Pusung, Kejagung Tekankan Batas Waktu Pengajuan
DPRD Kalteng Tata Ulang Pos Hibah APBD 2027, Anggaran Dialihkan ke Belanja Modal
Akhiri Tren Buruk, Inter Miami Bantai Montreal 7-1 Lewat 4 Gol Messi
BNPB Jelaskan Aturan Baru MK: Penetapan Bencana Nasional Tak Wajib Penuhi 5 Indikator
KPK Pastikan Asap di Gedung Merah Putih Bukan Kebakaran
Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong Tegaskan Kualitas dan Kesejahteraan Guru Kunci SDM Unggul
Atasi Karhutla Kalimantan, Pemerintah Jepang Kirim Pasukan JSDF dan 3 Helikopter CH-47
Diikuti 264 Peserta, Turnamen Domino Orado KNPI Cup 2026 Sedot Antusiasme Warga Bartim
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 30 Agustus 2026 - 16:51 WIB

Soal Praperadilan Lodewyk Pusung, Kejagung Tekankan Batas Waktu Pengajuan

Minggu, 30 Agustus 2026 - 15:14 WIB

DPRD Kalteng Tata Ulang Pos Hibah APBD 2027, Anggaran Dialihkan ke Belanja Modal

Minggu, 30 Agustus 2026 - 14:57 WIB

Akhiri Tren Buruk, Inter Miami Bantai Montreal 7-1 Lewat 4 Gol Messi

Minggu, 30 Agustus 2026 - 14:03 WIB

BNPB Jelaskan Aturan Baru MK: Penetapan Bencana Nasional Tak Wajib Penuhi 5 Indikator

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 21:22 WIB

KPK Pastikan Asap di Gedung Merah Putih Bukan Kebakaran

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 19:14 WIB

Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong Tegaskan Kualitas dan Kesejahteraan Guru Kunci SDM Unggul

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 19:05 WIB

Atasi Karhutla Kalimantan, Pemerintah Jepang Kirim Pasukan JSDF dan 3 Helikopter CH-47

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 13:03 WIB

Diikuti 264 Peserta, Turnamen Domino Orado KNPI Cup 2026 Sedot Antusiasme Warga Bartim

Berita Terbaru