Menkeu Purbaya Ancam Pecat Pegawai Lambat: “Tak Kerja, Siap-siap Angkat Koper!”

- Jurnalis

Rabu, 22 April 2026 - 13:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat Simposium PT SMI di Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4/2026). [Suara.com/Dicky Prastya]

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat Simposium PT SMI di Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4/2026). [Suara.com/Dicky Prastya]

1TULAH.COM-Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pernyataan menohok terkait kondisi internal birokrasi pemerintahan saat ini. Dalam sebuah acara resmi di Jakarta, Rabu (22/4/2026), sang Bendahara Negara secara terbuka mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap sistem kerja pegawai yang dinilai menghambat kemajuan negara, khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan.

Purbaya menyoroti perilaku oknum birokrat yang sering kali memberikan janji palsu dalam menjalankan tugas, yang berujung pada kebocoran pendapatan negara hingga mundurnya investor.

Budaya “Asal Bapak Senang” yang Menghambat Negara

Menkeu Purbaya menceritakan pengalaman pahitnya saat memberikan instruksi kepada bawahan. Menurutnya, mengubah perilaku sistem (behavior system) di birokrasi ternyata jauh lebih sulit dari yang dibayangkan.

“Kalau di birokrasi, dikasih tahu A, di depan bilang ‘siap Pak’. Tapi tidak dikerjakan sampai tiga bulan. Dikasih tahu lagi, tetap tidak dikerjakan. Begitu posisinya digeser, baru nangis-nangis,” ungkap Purbaya dalam Simposium PT SMI di Ayana Midplaza.

Fenomena ini, menurut Purbaya, menjadi salah satu penyebab utama mengapa ambisi pemerintah dalam menggenjot pendapatan pajak dan memberantas penyelundupan barang ilegal masih kerap mengalami kebocoran.

Baca Juga :  Kantor Bea Cukai Kudus Digeledah KPK, Puluhan Petugas Turun Langsung

Ketegasan Baru: Bagus Dapat Insentif, Buruk Silakan “Angkat Koper”

Guna memutus rantai birokrasi yang lamban, Purbaya menegaskan akan menerapkan sistem reward and punishment yang lebih ekstrem. Ia tidak segan-segan mendepak pegawai yang tidak mampu mengikuti ritme kerja yang cepat dan disiplin.

Ada dua poin utama yang akan diterapkan dalam reformasi birokrasi Kemenkeu ke depan:

  1. Sanksi Tegas (Angkat Koper): Pegawai yang mengabaikan instruksi atau sengaja menunda pekerjaan akan langsung dipindahtugaskan atau diberhentikan.

  2. Penghargaan Tinggi (Value & Insentif): Pegawai dengan performa terbaik akan mendapatkan apresiasi luar biasa, termasuk pemberian insentif finansial dan kenaikan nilai profesional.

“Kalau saya suruh, kerjain. Kalau tidak, siap-siap saja angkat koper,” tegasnya.

Proyek “Setengah Matang” Bikin Investor Mundur

Selain masalah sumber daya manusia (SDM), Purbaya juga menyentil kualitas proyek investasi di Indonesia. Meski banyak tawaran investasi yang masuk, banyak yang berakhir gagal karena persiapan pemerintah yang tidak matang.

Baca Juga :  Mencetak generasi kritis di Era AI, PT AlamTri Gandeng Komunitas Pendidikan

Beberapa kendala utama yang ditemukan di lapangan antara lain:

  • Studi Kelayakan (Feasibility Study) yang Lemah: Banyak proyek diajukan tanpa perhitungan yang mendalam.

  • Alokasi yang Tidak Jelas: Ketidakpastian lokasi dan pembagian wewenang sering membingungkan pihak luar.

  • Risiko yang Tidak Terukur: Investor sering kali mundur karena merasa risiko yang akan dihadapi tidak terpetakan dengan clear.

“Kita punya banyak proyek, tapi belum siap. Akibatnya apa? Sering kali investor mundur. Inilah yang harus kita perbaiki. Proyek harus jelas sehingga risikonya bisa diukur,” pungkas Purbaya.

Analisis: Mengapa Reformasi Birokrasi Sangat Penting?

Pernyataan Menkeu Purbaya ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah sedang melakukan pembersihan besar-besaran demi mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Birokrasi yang lamban bukan hanya masalah administrasi, melainkan penghambat langsung masuknya modal asing ke Indonesia.

Dengan kepemimpinan yang tegas dan berorientasi pada hasil (result-oriented), diharapkan Kemenkeu dapat menjadi motor penggerak transformasi sistem birokrasi di kementerian lainnya. (Sumber:Suara.com)

Berita Terkait

Kalteng Mulai Hujan, Relawan Karhutla Palangka Raya Tetap Waswas Sisa Titik Api
Pajak Pembalut 11 Persen Tuai Kritik: Dinilai Bebani Kebutuhan Dasar Perempuan
Suket Ijazah Wapres Gibran Tak Sah, PDIP Mulai Jajaki Hak Angket Lintas Fraksi
Desakan Sanksi Terberat untuk Korporasi Penyebab Karhutla
DPRD Kalteng Gelar Paripurna Reses: Soroti Aspirasi Dapil dan Penanganan Karhutla Gambut
LBH Yogyakarta Terima 48 Aduan Pengangkapan Sewenang-wenang dan Massa Hilang Pasca-Ricuh Demo Malioboro
Viral Wartawan Wanita Dihalau Polisi di Bundaran HI, Polda Metro Akui Petugas Kurang Paham
Pemprov Kalteng Matangkan Ranperda RPPLH untuk Perkuat Perlindungan Lingkungan Berkelanjutan
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 12:49 WIB

Kalteng Mulai Hujan, Relawan Karhutla Palangka Raya Tetap Waswas Sisa Titik Api

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 11:18 WIB

Pajak Pembalut 11 Persen Tuai Kritik: Dinilai Bebani Kebutuhan Dasar Perempuan

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 11:11 WIB

Suket Ijazah Wapres Gibran Tak Sah, PDIP Mulai Jajaki Hak Angket Lintas Fraksi

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 06:07 WIB

Desakan Sanksi Terberat untuk Korporasi Penyebab Karhutla

Jumat, 30 Oktober 2026 - 07:13 WIB

DPRD Kalteng Gelar Paripurna Reses: Soroti Aspirasi Dapil dan Penanganan Karhutla Gambut

Jumat, 30 Oktober 2026 - 07:05 WIB

LBH Yogyakarta Terima 48 Aduan Pengangkapan Sewenang-wenang dan Massa Hilang Pasca-Ricuh Demo Malioboro

Kamis, 29 Oktober 2026 - 14:36 WIB

Viral Wartawan Wanita Dihalau Polisi di Bundaran HI, Polda Metro Akui Petugas Kurang Paham

Kamis, 29 Oktober 2026 - 13:46 WIB

Pemprov Kalteng Matangkan Ranperda RPPLH untuk Perkuat Perlindungan Lingkungan Berkelanjutan

Berita Terbaru

Ilustrasi Karhutla Kalimantan (unsplash.com/Matt Howard)

Berita

Desakan Sanksi Terberat untuk Korporasi Penyebab Karhutla

Sabtu, 31 Okt 2026 - 06:07 WIB