Menkeu Purbaya Ancam Pecat Pegawai Lambat: “Tak Kerja, Siap-siap Angkat Koper!”

- Jurnalis

Rabu, 22 April 2026 - 13:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat Simposium PT SMI di Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4/2026). [Suara.com/Dicky Prastya]

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat Simposium PT SMI di Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4/2026). [Suara.com/Dicky Prastya]

1TULAH.COM-Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pernyataan menohok terkait kondisi internal birokrasi pemerintahan saat ini. Dalam sebuah acara resmi di Jakarta, Rabu (22/4/2026), sang Bendahara Negara secara terbuka mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap sistem kerja pegawai yang dinilai menghambat kemajuan negara, khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan.

Purbaya menyoroti perilaku oknum birokrat yang sering kali memberikan janji palsu dalam menjalankan tugas, yang berujung pada kebocoran pendapatan negara hingga mundurnya investor.

Budaya “Asal Bapak Senang” yang Menghambat Negara

Menkeu Purbaya menceritakan pengalaman pahitnya saat memberikan instruksi kepada bawahan. Menurutnya, mengubah perilaku sistem (behavior system) di birokrasi ternyata jauh lebih sulit dari yang dibayangkan.

“Kalau di birokrasi, dikasih tahu A, di depan bilang ‘siap Pak’. Tapi tidak dikerjakan sampai tiga bulan. Dikasih tahu lagi, tetap tidak dikerjakan. Begitu posisinya digeser, baru nangis-nangis,” ungkap Purbaya dalam Simposium PT SMI di Ayana Midplaza.

Fenomena ini, menurut Purbaya, menjadi salah satu penyebab utama mengapa ambisi pemerintah dalam menggenjot pendapatan pajak dan memberantas penyelundupan barang ilegal masih kerap mengalami kebocoran.

Baca Juga :  Selat Hormuz Diblokade Lagi, Pertemuan Damai JD Vance dan Iran di Swiss Tegang

Ketegasan Baru: Bagus Dapat Insentif, Buruk Silakan “Angkat Koper”

Guna memutus rantai birokrasi yang lamban, Purbaya menegaskan akan menerapkan sistem reward and punishment yang lebih ekstrem. Ia tidak segan-segan mendepak pegawai yang tidak mampu mengikuti ritme kerja yang cepat dan disiplin.

Ada dua poin utama yang akan diterapkan dalam reformasi birokrasi Kemenkeu ke depan:

  1. Sanksi Tegas (Angkat Koper): Pegawai yang mengabaikan instruksi atau sengaja menunda pekerjaan akan langsung dipindahtugaskan atau diberhentikan.

  2. Penghargaan Tinggi (Value & Insentif): Pegawai dengan performa terbaik akan mendapatkan apresiasi luar biasa, termasuk pemberian insentif finansial dan kenaikan nilai profesional.

“Kalau saya suruh, kerjain. Kalau tidak, siap-siap saja angkat koper,” tegasnya.

Proyek “Setengah Matang” Bikin Investor Mundur

Selain masalah sumber daya manusia (SDM), Purbaya juga menyentil kualitas proyek investasi di Indonesia. Meski banyak tawaran investasi yang masuk, banyak yang berakhir gagal karena persiapan pemerintah yang tidak matang.

Baca Juga :  Bawaslu Bartim Gandeng IWO dan PWI, Bangun Sinergi Demi Informasi Pengawasan yang Akurat

Beberapa kendala utama yang ditemukan di lapangan antara lain:

  • Studi Kelayakan (Feasibility Study) yang Lemah: Banyak proyek diajukan tanpa perhitungan yang mendalam.

  • Alokasi yang Tidak Jelas: Ketidakpastian lokasi dan pembagian wewenang sering membingungkan pihak luar.

  • Risiko yang Tidak Terukur: Investor sering kali mundur karena merasa risiko yang akan dihadapi tidak terpetakan dengan clear.

“Kita punya banyak proyek, tapi belum siap. Akibatnya apa? Sering kali investor mundur. Inilah yang harus kita perbaiki. Proyek harus jelas sehingga risikonya bisa diukur,” pungkas Purbaya.

Analisis: Mengapa Reformasi Birokrasi Sangat Penting?

Pernyataan Menkeu Purbaya ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah sedang melakukan pembersihan besar-besaran demi mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Birokrasi yang lamban bukan hanya masalah administrasi, melainkan penghambat langsung masuknya modal asing ke Indonesia.

Dengan kepemimpinan yang tegas dan berorientasi pada hasil (result-oriented), diharapkan Kemenkeu dapat menjadi motor penggerak transformasi sistem birokrasi di kementerian lainnya. (Sumber:Suara.com)

Berita Terkait

Isu Gerindra Awasi Pergerakan Wapres Gibran Dipastikan Hoaks, Fraksi Bakal Layangkan Somasi
DPRD Kalteng Desak Penguatan Industri Pengolahan untuk Dongkrak Nilai Tambah SDA Daerah
Prabowo Targetkan Tutup hingga 800 BUMN Merugi demi Hemat Anggaran Triliunan Rupiah
Gaji Rp14 Juta Masuk Kategori MBR, Kelas Menengah Kini Berhak Dapat Rumah Subsidi?
Bawaslu Bartim Gandeng IWO dan PWI, Bangun Sinergi Demi Informasi Pengawasan yang Akurat
Jelang Muktamar ke-35 PBNU, Cak Imin Tegaskan Oknum Politik Praktis Harus Didepak
DPRD Kalteng: Pembangunan Inklusif 2026 Adalah Kunci Kesejahteraan Merata
Pertemuan Tertutup Megawati Institute: Soroti Etika Publik dan Demokrasi Sehat
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 24 Juni 2026 - 09:11 WIB

Isu Gerindra Awasi Pergerakan Wapres Gibran Dipastikan Hoaks, Fraksi Bakal Layangkan Somasi

Rabu, 24 Juni 2026 - 04:05 WIB

DPRD Kalteng Desak Penguatan Industri Pengolahan untuk Dongkrak Nilai Tambah SDA Daerah

Rabu, 24 Juni 2026 - 03:57 WIB

Prabowo Targetkan Tutup hingga 800 BUMN Merugi demi Hemat Anggaran Triliunan Rupiah

Selasa, 23 Juni 2026 - 11:43 WIB

Gaji Rp14 Juta Masuk Kategori MBR, Kelas Menengah Kini Berhak Dapat Rumah Subsidi?

Selasa, 23 Juni 2026 - 06:17 WIB

Bawaslu Bartim Gandeng IWO dan PWI, Bangun Sinergi Demi Informasi Pengawasan yang Akurat

Selasa, 23 Juni 2026 - 01:42 WIB

Jelang Muktamar ke-35 PBNU, Cak Imin Tegaskan Oknum Politik Praktis Harus Didepak

Senin, 22 Juni 2026 - 16:38 WIB

DPRD Kalteng: Pembangunan Inklusif 2026 Adalah Kunci Kesejahteraan Merata

Senin, 22 Juni 2026 - 16:33 WIB

Pertemuan Tertutup Megawati Institute: Soroti Etika Publik dan Demokrasi Sehat

Berita Terbaru