Respons Aksi “Reformasi Militer”, DPRD Kalteng Gelar Koordinasi Intensif Bersama TNI dan Polri

1TULAH.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah bergerak cepat merespons dinamika sosial yang terjadi di wilayahnya. Menindaklanjuti aksi unjuk rasa bertajuk “Reformasi Militer” yang diinisiasi oleh Aliansi Reformasi Militer Indonesia (REFORMATI), DPRD Kalteng melakukan koordinasi strategis bersama jajaran pimpinan TNI dan Polri.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak hanya didengar, tetapi juga dikelola melalui mekanisme yang tepat guna menjaga stabilitas keamanan daerah.

Sinergi Strategis Menjaga Stabilitas Keamanan

Pertemuan intensif yang melibatkan Pangdam dan Kapolda ini menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah daerah dalam menyikapi tuntutan publik. Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor adalah kunci untuk menjaga kondusivitas di Kalimantan Tengah.

“DPRD Kalteng menegaskan bahwa aspirasi publik merupakan bagian penting dalam proses demokrasi, sehingga perlu ditampung dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tepat,” ujar Arton dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).

Poin Utama Kesepakatan Lintas Institusi

Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kalteng, TNI, dan Polri menyepakati beberapa poin penting sebagai tindak lanjut aksi REFORMATI:

1. Dialog Transparan: Membuka ruang komunikasi yang terbuka dan jujur antara pemerintah, aparat keamanan, dan perwakilan massa aksi.

2. Pendekatan Konstruktif: Fokus pada pencarian solusi yang membangun tanpa mencederai aturan hukum yang berlaku.

3. Kondusivitas Wilayah: Memastikan setiap tahapan penyampaian aspirasi berlangsung damai dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Mengedepankan Mekanisme Demokrasi yang Bijak

Arton S. Dohong menambahkan bahwa sinergi antara DPRD, TNI, dan Polri mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan setiap tuntutan masyarakat diproses secara bijak. Melalui komunikasi yang berkelanjutan, diharapkan ada titik temu yang dapat menjawab keresahan masyarakat sekaligus mendukung kemajuan daerah.

Aliansi REFORMATI sendiri membawa isu krusial mengenai reformasi militer yang memerlukan kajian mendalam. Oleh karena itu, pendekatan dialogis dipilih sebagai jalan tengah untuk menghindari gesekan di lapangan dan memastikan pesan yang disampaikan sampai ke tingkat pembuat kebijakan.

Harapan ke Depan bagi Kalimantan Tengah

Langkah proaktif ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menangani aksi serupa. Dengan pendekatan yang humanis dan sinergis, stabilitas keamanan di Kalimantan Tengah diharapkan tetap terjaga, sehingga program pembangunan daerah tidak terganggu oleh dinamika politik sesaat.

Melalui ruang dialog yang konstruktif ini, DPRD Kalteng berharap dapat mencapai solusi terbaik yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara, serta memperkuat marwah demokrasi di Bumi Tambun Bungai. (Ingkit)