Menkeu Purbaya Ancam Pecat Pegawai Lambat: “Tak Kerja, Siap-siap Angkat Koper!”

- Jurnalis

Rabu, 22 April 2026 - 13:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat Simposium PT SMI di Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4/2026). [Suara.com/Dicky Prastya]

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat Simposium PT SMI di Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4/2026). [Suara.com/Dicky Prastya]

1TULAH.COM-Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pernyataan menohok terkait kondisi internal birokrasi pemerintahan saat ini. Dalam sebuah acara resmi di Jakarta, Rabu (22/4/2026), sang Bendahara Negara secara terbuka mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap sistem kerja pegawai yang dinilai menghambat kemajuan negara, khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan.

Purbaya menyoroti perilaku oknum birokrat yang sering kali memberikan janji palsu dalam menjalankan tugas, yang berujung pada kebocoran pendapatan negara hingga mundurnya investor.

Budaya “Asal Bapak Senang” yang Menghambat Negara

Menkeu Purbaya menceritakan pengalaman pahitnya saat memberikan instruksi kepada bawahan. Menurutnya, mengubah perilaku sistem (behavior system) di birokrasi ternyata jauh lebih sulit dari yang dibayangkan.

“Kalau di birokrasi, dikasih tahu A, di depan bilang ‘siap Pak’. Tapi tidak dikerjakan sampai tiga bulan. Dikasih tahu lagi, tetap tidak dikerjakan. Begitu posisinya digeser, baru nangis-nangis,” ungkap Purbaya dalam Simposium PT SMI di Ayana Midplaza.

Fenomena ini, menurut Purbaya, menjadi salah satu penyebab utama mengapa ambisi pemerintah dalam menggenjot pendapatan pajak dan memberantas penyelundupan barang ilegal masih kerap mengalami kebocoran.

Baca Juga :  Dana Operasional Aksi Rp80,9 Juta Dibekukan, Bank Mandiri Diduga Melanggar Prosedur Hukum

Ketegasan Baru: Bagus Dapat Insentif, Buruk Silakan “Angkat Koper”

Guna memutus rantai birokrasi yang lamban, Purbaya menegaskan akan menerapkan sistem reward and punishment yang lebih ekstrem. Ia tidak segan-segan mendepak pegawai yang tidak mampu mengikuti ritme kerja yang cepat dan disiplin.

Ada dua poin utama yang akan diterapkan dalam reformasi birokrasi Kemenkeu ke depan:

  1. Sanksi Tegas (Angkat Koper): Pegawai yang mengabaikan instruksi atau sengaja menunda pekerjaan akan langsung dipindahtugaskan atau diberhentikan.

  2. Penghargaan Tinggi (Value & Insentif): Pegawai dengan performa terbaik akan mendapatkan apresiasi luar biasa, termasuk pemberian insentif finansial dan kenaikan nilai profesional.

“Kalau saya suruh, kerjain. Kalau tidak, siap-siap saja angkat koper,” tegasnya.

Proyek “Setengah Matang” Bikin Investor Mundur

Selain masalah sumber daya manusia (SDM), Purbaya juga menyentil kualitas proyek investasi di Indonesia. Meski banyak tawaran investasi yang masuk, banyak yang berakhir gagal karena persiapan pemerintah yang tidak matang.

Baca Juga :  Buka Turnamen Domino Orado, Heriyus Dorong Atlet Lokal Berprestas

Beberapa kendala utama yang ditemukan di lapangan antara lain:

  • Studi Kelayakan (Feasibility Study) yang Lemah: Banyak proyek diajukan tanpa perhitungan yang mendalam.

  • Alokasi yang Tidak Jelas: Ketidakpastian lokasi dan pembagian wewenang sering membingungkan pihak luar.

  • Risiko yang Tidak Terukur: Investor sering kali mundur karena merasa risiko yang akan dihadapi tidak terpetakan dengan clear.

“Kita punya banyak proyek, tapi belum siap. Akibatnya apa? Sering kali investor mundur. Inilah yang harus kita perbaiki. Proyek harus jelas sehingga risikonya bisa diukur,” pungkas Purbaya.

Analisis: Mengapa Reformasi Birokrasi Sangat Penting?

Pernyataan Menkeu Purbaya ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah sedang melakukan pembersihan besar-besaran demi mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Birokrasi yang lamban bukan hanya masalah administrasi, melainkan penghambat langsung masuknya modal asing ke Indonesia.

Dengan kepemimpinan yang tegas dan berorientasi pada hasil (result-oriented), diharapkan Kemenkeu dapat menjadi motor penggerak transformasi sistem birokrasi di kementerian lainnya. (Sumber:Suara.com)

Berita Terkait

DPRD Kalteng Dorong Koperasi Desa Merah Putih Jadi Penampung Hasil Usaha Warga
Temui Presiden Prabowo, Panglima Jilah Bawa Aspirasi Masyarakat Adat Dayak
Berjalan Lancar, Seluruh Peserta Muktamar NU ke-35 Menerima LPJ PBNU
Dari Isu Nuklir hingga Lingkungan: 750 Pemuda Internasional Cari Solusi Global di AYIMUN
Banggar DPRD Kalteng dan TAPD Sepakati Tambahan Bagi Hasil Kab/Kota Rp186,71 Miliar di APBD 2027
Bupati Heriyus: Apkasi Expo Jadi Ajang Promosikan Potensi Murung Raya
Soroti Kredibilitas Pemerintah, Eks Direktur BAIS TNI Desak Presiden Prabowo Segera Evaluasi Kabinet
Muktamar ke-35 NU Resmi Dibuka, Presiden Prabowo Tegaskan Tak Intervensi
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 12:23 WIB

DPRD Kalteng Dorong Koperasi Desa Merah Putih Jadi Penampung Hasil Usaha Warga

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 12:14 WIB

Temui Presiden Prabowo, Panglima Jilah Bawa Aspirasi Masyarakat Adat Dayak

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 09:24 WIB

Berjalan Lancar, Seluruh Peserta Muktamar NU ke-35 Menerima LPJ PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 - 20:32 WIB

Dari Isu Nuklir hingga Lingkungan: 750 Pemuda Internasional Cari Solusi Global di AYIMUN

Jumat, 28 Agustus 2026 - 20:23 WIB

Banggar DPRD Kalteng dan TAPD Sepakati Tambahan Bagi Hasil Kab/Kota Rp186,71 Miliar di APBD 2027

Jumat, 28 Agustus 2026 - 19:11 WIB

Bupati Heriyus: Apkasi Expo Jadi Ajang Promosikan Potensi Murung Raya

Jumat, 28 Agustus 2026 - 13:36 WIB

Soroti Kredibilitas Pemerintah, Eks Direktur BAIS TNI Desak Presiden Prabowo Segera Evaluasi Kabinet

Jumat, 28 Agustus 2026 - 09:44 WIB

Muktamar ke-35 NU Resmi Dibuka, Presiden Prabowo Tegaskan Tak Intervensi

Berita Terbaru