Soal PAW Asran Terpidana Korupsi! Begini Penjelasan Ketua DPD Golkar Barut Sri Neni

1TULAH.COM, Muara Teweh – Ketua DPD Partai Golkar Barito Utara (Barut), Kalteng, Hj Sri Neni Trianawati, menanggapi terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota dewan dari partainya, H Asran, yang telah divonis bersalah dalam kasus korupsi penerbitan surat izin pertambangan (IUP) batu bara.

Seperti diwartakan sejumlah media di Kalteng, dewan Barut dari Golkar Asran, telah divonis hukuman penjara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangka Raya.

Eks Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Barut ini dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 3 bulan dan denda sebesar Rp 50 juta subsider kurungan.

Hukuman tersebut terkait perkara korupsi penerbitan IUP batu bara PT Pagun Taka yang merugikan negara hingga lebih Rp 5,84 miliar.

Meski status hukum Asran belum inkrah, namun langkah Golkar Barut untuk mengajukan PAW masih menunggu mekanisme dan instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Sementara itu, dikutip 1tulah.com dari kaltengok.com, dewan Sri Neni menyatakan pihaknya menghormati proses hukum dan berpedoman pada mekanisme organisasi Partai Golkar.

Dia menyatakan jika keputusan resmi terkait status keanggotaan maupun langkah politik selanjutnya akan menunggu arahan dari DPP Partai Golkar.

“Kami masih menunggu surat resmi putusan pengadilan yang nantinya akan kami koordinasikan dengan DPP Partai Golkar. Jadi untuk selanjutnya, keputusan sepenuhnya kami serahkan kepada DPP,” ujar dewan Sri Neni, Sabtu malam, 1 November 2025.

Menurutnya juga Golkar tetap menjunjung tinggi integritas dan penegakan hukum. Pihaknya berkomitmen menghormati putusan pengadilan serta menegakkan disiplin partai.

“Seperti apa nanti keputusan resmi status hukum dan juga keanggotaan yang bersangkutan maupun langkah politik selanjutnya menunggu arahan dan keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar,” ujar dewan Sri Neni

Dia menegaskan, status Asran di DPRD Barut mekanismenya akan dijalankan sesuai dengan aturan internal partai dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Pada prinsipnya, kami tidak akan mendahului proses sebelum menerima surat resmi dan petunjuk dari DPP Partai Golkar,” tegas dewan Sri Neni.

“Saya kembali menegaskan Golkar Barito Utara terus berkomitmen menjaga kepercayaan publik dengan memastikan kader-kadernya berperilaku sesuai etika politik dan peraturan hukum,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dia berharap peristiwa ini menjadi pembelajaran berharga bagi seluruh anggota dan kader agar selalu berhati-hati serta menjunjung tinggi tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat.

Ketua DPD Golkar Barut ini juga berpesan agar seluruh kader tetap fokus melayani masyarakat, menjaga nama baik partai, dan menjadikan kasus ini sebagai introspeksi bersama agar tidak terulang di masa mendatang.

“Saya minta semua kader Golkar di Barito Utara tetap melayani juga menjaga amanah masyarakat Barito Utara,” pesannya.

Editor: Aprie