KPK Dalami Dugaan Penyimpangan Legalitas Lahan di Proyek Tol Trans Sumatera

1TULAH.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah melakukan penyelidikan terkait legalitas lahan yang digunakan dalam proyek pengadaan tanah Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) untuk tahun anggaran 2018 hingga 2020.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan keabsahan lahan yang menjadi bagian penting dari proses pembangunan infrastruktur jalan tol tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa lembaganya telah memeriksa Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Banten, atau staf yang mewakilinya pada 20 Oktober 2025 guna dimintai keterangan sebagai saksi.

Pemeriksaan ini berkaitan dengan dugaan adanya praktik pengondisian atau pembelian lahan secara dini oleh pihak tertentu untuk kemudian dijual kembali dalam proyek JTTS.

Dugaan tersebut menjadi dasar bagi KPK untuk menelusuri lebih dalam mekanisme dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan lahan tersebut.

Kasus dugaan korupsi proyek JTTS ini pertama kali diungkap pada 13 Maret 2024 dan telah menyeret sejumlah pihak sebagai tersangka, termasuk mantan Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Bintang Perbowo, mantan Kepala Divisi perusahaan yang sama M. Rizal Sutjipto, serta Komisaris PT Sanitarindo Tangsel Jaya, Iskandar Zulkarnaen.

Selain individu, PT Sanitarindo Tangsel Jaya juga ditetapkan sebagai tersangka korporasi. Namun, proses penyidikan terhadap Iskandar dihentikan setelah ia meninggal dunia pada Agustus 2024.

Setahun kemudian, pada 6 Agustus 2025, KPK menahan dua tersangka lainnya dan mengumumkan adanya kerugian keuangan negara yang mencapai Rp205,14 miliar berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kerugian tersebut berasal dari pembayaran lahan di wilayah Bakauheni dan Kalianda, Lampung, yang dilakukan oleh PT Hutama Karya kepada PT Sanitarindo Tangsel Jaya dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Penulis : Laili R