DPRD Kalteng Desak Pemetaan Ulang Hutan dan Tambak Rakyat Katingan Kuala Demi Kepastian Hukum

1TULAH.COM-Legislator DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, Agie, menyampaikan sejumlah aspirasi mendesak dari masyarakat Desa Kampung Keramat, Kecamatan Katingan Kuala. Aspirasi ini mencakup dua sektor vital: perekonomian lokal dan masalah Sumber Daya Alam (SDA), yang sangat mempengaruhi mata pencaharian utama warga.

Tuntutan Penguatan Ekonomi Nelayan dan Petani

Agie, yang mewakili Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, dan Gunung Mas, menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat Desa Kampung Keramat bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Oleh karena itu, bantuan sarana produksi menjadi kebutuhan yang paling mendesak.

“Masyarakat kami banyak yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani, jadi mereka sangat membutuhkan alat tangkap ikan, mesin perontok padi, serta pupuk bersubsidi,” ucapnya saat menjadi juru bicara Dapil I, Rabu (24/9/2025).

Penguatan Kelembagaan dan Stabilitas Harga

Selain alat produksi, masyarakat juga meminta penguatan kelembagaan ekonomi desa, khususnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes yang kuat diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi.

“Dengan adanya BUMDes yang kuat, potensi lokal seperti hasil perikanan, kelapa, dan sawit rakyat dapat dikelola dengan lebih baik,” jelas Agie.

Salah satu keluhan utama yang menghambat kesejahteraan adalah sulitnya pemasaran hasil panen atau hasil tangkap, serta harga jual yang tidak stabil. Masyarakat berharap ada solusi konkret untuk masalah ini, seperti pembangunan infrastruktur pemasaran atau menjalin kerjasama strategis dengan pihak swasta.

Masalah Krusial Status Kawasan Hutan dan Tambak Rakyat

Di samping isu ekonomi, masyarakat Kampung Keramat juga menyoroti masalah terkait SDA dan status lahan yang belum jelas. Isu ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan akses.

“Banyak masyarakat kesulitan mengakses lahan karena status kawasan yang belum jelas. Kami memohon agar ada pemetaan ulang kawasan hutan dan tambak rakyat,” ungkap Agie.

Kejelasan status lahan sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam mereka secara berkelanjutan.

Perlindungan Lingkungan dari Aktivitas Ilegal

Terakhir, masyarakat meminta pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas merugikan seperti tambang ilegal atau penebangan liar. Aktivitas terlarang ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga secara langsung berdampak negatif terhadap mata pencaharian nelayan dan petani setempat.

“Pengawasan terhadap aktivitas ilegal ini harus ditingkatkan untuk melindungi lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam kita,” tandas Agie.

DPRD Kalteng kini dituntut untuk menindaklanjuti aspirasi-aspirasi ini dengan mengupayakan koordinasi lintas sektoral, demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di Desa Kampung Keramat. (Ingkit)