Sri Mulyani Singgung soal Gaji Guru, P2G Beberkan Alokasi ‘Mewah’ untuk Sekolah Kedinasan Kemenkeu

1TULAH.COM – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) memberikan perhatian terhadap sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyentuh tema gaji guru dan dosen yang berasal dari dana negara.

Dalam keterangan yang disampaikan, Sri Mulyani menanyakan apakah gaji para pengajar dan dosen seharusnya dibiayai oleh anggaran negara, atau melalui kontribusi masyarakat.

Sekretaris Jenderal P2G, Satriwan Salim, mengungkapkan keheranannya terhadap pernyataan Sri Mulyani, terutama mengingat besarnya anggaran untuk pendidikan.

“Jadi bagaimana persoalan pendidikan itu akan menjadi prioritas oleh pemerintah? Karena anggaran pendidikan saja, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hanya mendapatkan porsi yang sangat minimalis,” kata Satriwan.

Hal ini diungkapkan oleh Satriwan bukan tanpa sebab. Karena Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengelola pendidikan dari SD hingga SMA hanya menerima dana sebesar Rp 33,5 triliun.

Sementara itu, jika melihat anggaran pendidikan untuk tahun 2025, telah disediakan dana sebesar Rp 724,3 triliun.

Menurut Satriwan, sebagian besar dana tersebut justru lebih dirasakan oleh sekolah-sekolah kedinasan yang berada di bawah kementerian, termasuk Kementerian Keuangan.

“Nah ke mana banyak alokasinya dipakai? Itu justru oleh kementerian-kementerian lain. Sekolah-sekolah dinas di Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian,Kementerian Sosial, dan lain-lain,” ujarnya.

Seperti yang telah dilaporkan sebelumnya, ketika memberikan pidato di acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia pada hari Kamis (7/8/2025), Sri Mulyani membahas mengenai masalah gaji guru dan dosen yang menjadi keluhan di media sosial.

“Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau guru, tidak dihargai karena gajinya tidak besar. Ini salah satu tantangan bagi keuangan negara,” kata Sri Mulyani.

Ia kemudian mengajukan pertanyaan mengenai asal dana untuk pembayaran gaji pengajar dan dosen.

“Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Penulis : Wanda Hanifah Pramono