Dewan Jamilah Berharap Pemdes Turut Aktif Turunkan Prevalensi Turunkan Stunting Barut

- Jurnalis

Sabtu, 26 Oktober 2024 - 15:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Barito Utara, Jamilah. Foto: Istimewa

Anggota DPRD Barito Utara, Jamilah. Foto: Istimewa

1tulah.com, MUARA TEWEH – Anggota DPRD Barito Utara (Barut), Jamilah, berharap pemerintah desa (pemdes) lebih proaktif turut serta menurunkan tingkat prevalensi stunting di kabupaten setempat

Menurut Jamilah, dengan intervensi yang terkoordinasi dengan baik dari tingkat kecamatan hingga desa, khususnya di lokus stunting akan memberikan dampak yang signifikan.

“Kegiatan rembuk stunting diharap perlu secara intensif dilakukan untuk meningkatkan aksi di lapangan. Hal ini harus jadi perhatian oleh pemdes dan kecamatan yang jadi lokus stunting,” kata politisi PKS Barut ini, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Baca Juga :  Transparansi Dana Banpres Karhutla Rp235 Miliar: Komisi III DPRD Kalteng Tuntut Laporan BPB-PK

Dewan Jamilah bilang, peran multisektor harus dikoordinasikan melaluI kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang ada di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

Baca Juga :  Penanganan Karhutla: DPRD Kalteng Desak Pemda Jujur Soal Anggaran dan Dorong Status Bencana Nasional

Dia melanjutkan, pemerintah daerah sebagai koordinator perlu dulu dukungan dari seluruh pihak, baik lembaga non-pemerintah serta seluruh masyarakat.

“Dengan aksi lapangan melalui pendekatan multi sektor dan layanan yang tepat sasaran yang dilakukan, harapannya akan segera mampu membuahkan hasil sesuai target Pemerintah Pusat dan target dari Pemerintah Provinsi Kalteng,” ujar Jamilah.

Editor: Aprie

Berita Terkait

Kalteng Mulai Hujan, Relawan Karhutla Palangka Raya Tetap Waswas Sisa Titik Api
DPRD Kalteng Gelar Paripurna Reses: Soroti Aspirasi Dapil dan Penanganan Karhutla Gambut
Penanganan Karhutla: DPRD Kalteng Desak Pemda Jujur Soal Anggaran dan Dorong Status Bencana Nasional
Transparansi Dana Banpres Karhutla Rp235 Miliar: Komisi III DPRD Kalteng Tuntut Laporan BPB-PK
Reses Tajeri di Sei Rahayu II, Warga Sampaikan Keluhan Infrastruktur, Kesehatan, dan Pertanian
Hasil Reses Dapil IV DPRD Kalteng: Warga DAS Barito Desak Perbaikan Jalan Desa dan Akses Air Bersih
Cegah Unjuk Rasa Anarkis, Ketua DPRD Kalteng Usul Kawasan Perkantoran Dipayungi Hukum Adat Dayak
DPRD Kalteng Sepakat Dorong Karhutla Jadi Bencana Nasional, Siap Surati Gubernur Agustiar Sabran

Berita Terkait

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 12:49 WIB

Kalteng Mulai Hujan, Relawan Karhutla Palangka Raya Tetap Waswas Sisa Titik Api

Jumat, 30 Oktober 2026 - 07:13 WIB

DPRD Kalteng Gelar Paripurna Reses: Soroti Aspirasi Dapil dan Penanganan Karhutla Gambut

Rabu, 28 Oktober 2026 - 14:53 WIB

Penanganan Karhutla: DPRD Kalteng Desak Pemda Jujur Soal Anggaran dan Dorong Status Bencana Nasional

Rabu, 28 Oktober 2026 - 14:36 WIB

Transparansi Dana Banpres Karhutla Rp235 Miliar: Komisi III DPRD Kalteng Tuntut Laporan BPB-PK

Selasa, 27 Oktober 2026 - 16:22 WIB

Reses Tajeri di Sei Rahayu II, Warga Sampaikan Keluhan Infrastruktur, Kesehatan, dan Pertanian

Kamis, 22 Oktober 2026 - 07:19 WIB

Hasil Reses Dapil IV DPRD Kalteng: Warga DAS Barito Desak Perbaikan Jalan Desa dan Akses Air Bersih

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:44 WIB

Cegah Unjuk Rasa Anarkis, Ketua DPRD Kalteng Usul Kawasan Perkantoran Dipayungi Hukum Adat Dayak

Selasa, 20 Oktober 2026 - 11:28 WIB

DPRD Kalteng Sepakat Dorong Karhutla Jadi Bencana Nasional, Siap Surati Gubernur Agustiar Sabran

Berita Terbaru

Sekda Mura, Lynda Kristiane, saat mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Jamkrida Kalimantan Tengah Tahun 2026 secara daring melalui Zoom dari Aula A Kantor Bupati Mura, Jumat (30/10/2026).

Berita

Pemkab Mura Dukung Peningkatan Kinerja Jamkrida

Sabtu, 31 Okt 2026 - 22:32 WIB