Calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos Tewas dalam Insiden Kecelakaan Speedboat, KPU Buka Peluang Penggantian!

1TULAH.COM-Meninggalnya calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos, dalam insiden kecelakaan speedboat di Pulau Taliabu, tentu menjadi pukulan bagi dunia politik daerah. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah memberikan penjelasan mengenai mekanisme penggantian calon dalam situasi seperti ini.

Dalam keterangannya, Anggota KPU RI, Idham Holik, menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada telah mengatur secara jelas mengenai penggantian calon kepala daerah yang meninggal dunia. Pasal 54 UU Pilkada menyebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik pengusung dapat mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti.

“Dalam hal pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka waktu sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara,” jelas Idham.

Lebih lanjut, Idham juga menjelaskan bahwa partai politik memiliki waktu tujuh hari sejak kejadian meninggalnya calon untuk mengusulkan calon pengganti. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kemudian akan melakukan verifikasi terhadap persyaratan administrasi calon pengganti dalam waktu paling lambat tiga hari.

Implikasi bagi Pilkada Maluku Utara:

Meninggalnya Benny Laos tentu akan berdampak signifikan terhadap dinamika politik di Maluku Utara. Partai politik pengusung Benny Laos kini dihadapkan pada tantangan untuk mencari sosok pengganti yang dapat melanjutkan perjuangan dan visi misi yang telah dicanangkan.

Proses penggantian calon ini juga berpotensi menggeser konstelasi politik di Maluku Utara dan berdampak pada jadwal pelaksanaan Pilkada. Namun, KPU RI memastikan bahwa proses penggantian calon akan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak mengganggu jalannya tahapan Pilkada.

Kejadian ini menjadi pengingat penting bagi penyelenggaraan Pilkada. Meskipun menyedihkan, mekanisme penggantian calon yang diatur dalam undang-undang memberikan kepastian hukum dan memungkinkan proses demokrasi tetap berjalan. (Sumber:Suara.com)