Tabung Gas Elpiji 3 Kg di Murung Raya Tembus Rp60 Ribu, Ini Kata Legislator Kalteng

1TULAH.COM-Harga gas elpiji yang tidak terkontrol pasca Hari Raya Idul Fitri 1445H memunculkan banyak keluhan di tengah masyarakat, terutama tabung gas 3Kg yang mendapatkan subsidi pemerintah.

Di beberapa daerah yang jauh dari per kotaan harga per tabungnya bisa mencapai Rp60 ribu, padahal berdasarkan HET yang ditentukan harganya sekira Rp22 ribu per tabung.

Anggota DPRD Kalteng, Sirajul Rahman meminta agar penyaluran gas melon atau gas elpiji 3 kg diawasi dengan ketat oleh pihak terkait khususnya pemda maupun pertamina.

Tingginya harga gas melon ditingkat eceran yang melebihi harga eceran tertingi (HET) dikeluhkan masyarakat, oleh karena itu terkait hal ini harus benar-benar diperhatikan dan jangan sampai terkesan dibiarkan.

“Penyalurannya harus benar-benar diawasi supaya tepat sasaran, karena kita melihat banyak agen resmi yang masih menyalurkan ke penjual eceran sehingga membuat harganya mahal,” kata Sirajul Rahman, Sabtu (20/4/2024).

Sirajul mengungkapkan, mahalnya harga gas melon yang notabene merupakan gas subsidi dari pemerintah ini terjadi hampir di sejumlah wilayah terutama di Kalteng, salah satunya yakni Kabupaten Murung Raya.

Di Kabupaten Murung Raya lanjut Sirajul, harga gas melon atau elpiji 3 kg yang dijual di tingkat eceran arau warung bisa mencapai Rp 55 – Rp 60 ribu per tabungnya, hal itu tentu sangat dikeluhkan masyarakat.

“HET gas melon ini kalau tidak salah Rp 22 ribu, dijual dengan harga jauh lebih tinggi itu sangat memberatkan masyarakat, jadi memang harus ada pengawasan dari pemda maupun pertamina terkait harga ini,” tuturnya.

Lebih lanjut Sirajul menyebut, pengawasan penting dilakukan guna menekan harga jual gas melon di tingkat eceran, dan itu perlu dilakukan secara menyeluruh tidak hanya di wilayah perkotaan tapi juga hingga perdesaan.

“Tentu kita tidak ingin gas melon subsidi ini salah sasaran dalam penyalurannya dan harga jualnya jauh melebihi HET, jadi penting diawasi pihak terkait, jika ada pelanggaran agar diberikan sanksi,” tukas Ketua DPW PKS Kalteng ini. (Ingkit)