Resmi Dilantik, AHY Akan Lakukan 3 Hal Ini di Kemenetrian ATR/BPN

1TULAH.COM – Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, yang saat ini telah menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan alan melanjutkan kebijakan gebuk mafia tanah dalam rangka menciptakan keamanan serta kenyamanan bagi investor serta masyarakat.

Setelah resmi dilantik pada Rabu (21/2/2024) kemarin, AHY mengatakan Presiden Jokowi menitipkan tiga hal utama.
Pertama, diminta untuk segera menuntaskan kerja besar untuk membangun sistem yang semakin kapabel, kredibel dan berkelanjutan yakni sertifikasi elektronik.

“Pesan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional periode 15 Juni 2022 – 21 Februari 2024 Bapak Hadi Tjahjanto saya terima secara jelas dan gamblang (loud and clear) untuk gebuk gebuk gebuk mafia tanah kami lanjutkan,” katanya.

AHY mengatakan bahwa dirinya sudah diberikan arahan oleh Hadi Tjahjanto bahwa (sertifikat elektronik) ini juga menjadi solusi yang dapat mengatasi banyak hal termasuk sengketa tanah, tumpang tindih, hal-hal yang termasuk praktek melawan hukum yang selama ini dilakukan oleh mafia tanah.

Termasuk redistribusi tanah dapat menghadirkan tiga hal yakni keadilan, kemajuan dan kesejahteraan.

“Kalau saya tangkap secara singkat selain sertifikasi elektronik, Presiden RI Jokowi juga mengharapkan agar revisi untuk meyakinkan terkait dengan carbon trading ini agar lebih sukses lagi,” kata AHY.

Terakhir yakni tentang mencapai target 120 juta bidang program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan pekerjaan luar biasa mudah-mudahan dapat dicapai bersama.

“Lalu bukan hanya keadilan yang disampaikan oleh Pak Hadi semalam, walaupun itu penting sekali. tanpa keadilan rakyat tidak mungkin sejahtera, tapi kita juga ingin Kementerian ATR/BPN sesuai dengan semangat dan motonya melayani, profesional, dan terpercaya juga bisa menjadi bagian yang fundamental untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” kata AHY.

Ia juga mengatakan, pertumbuhan ekonomi, selain pendorongnya net dari ekspor dan impor, namun juga sangat ditentukan dari seberapa besar belanja pemerintah, konsumsi dan investasi.

“Bicara investasi, investor tentu membutuhkan kepastian hukum jadi di sinilah mudah-mudahan kita memberikan rasa nyaman dan nyaman bagi investor baik domestik maupun luar negeri agar bisa tumbuh, membangun ekonomi Indonesia, membuka lapangan pekerjaan sekaligus mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Dengan demikian, tentu setelah itu adalah kesejahteraan,” katanya.

Untuk diketahui, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional periode 15 Juni 2022 – 21 Februari 2024 Hadi Tjahjanto mengatakan jika pemberantasan mafia tanah merupakan fokus utama Kementerian ATR/BPN.

“Soal mafia tanah saya sampaikan bahwa itu merupakan fokus yang utama, tetap gebuk mafia tanah tidak usah takut tapi untuk mereduksi praktek-praktek mafia tanah di antaranya melalui program sertifikasi,” kata Hadi.

Hadi Tjahjo mengatakan jika program pendaftaran tanah justru menjadi kunci untuk menggebuk mafia tanah

Penulis : Wanda Hanifah Pramono

Sumber Berita : Suara.com