Prabowo Buka Suara Soal Perlawanan Koruptur Saat Satgas PKH Selamatkan Uang Negara Rp52 Triliun

1TULAH.COM-Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tinggi dan ucapan terima kasih atas kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Apresiasi tersebut diberikan atas keberhasilan Satgas PKH dalam menyelamatkan keuangan negara dengan nilai fantastis mencapai Rp52 triliun selama kurun waktu dua tahun.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam acara penyerahan penyelamatan keuangan negara oleh Satgas PKH di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Capaian Strategis Penyelamatan Aset Negara

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya konsistensi penegakan hukum dalam menjaga sumber daya alam serta aset negara dari praktik penyelewengan.

• Penyerahan Uang Tunai: Acara penyerahan aset kali ini merupakan kegiatan yang ke-8 kalinya digelar oleh Satgas PKH.

• Nilai Penyelamatan: Total uang tunai dan aset yang berhasil diselamatkan mencapai kurang lebih Rp52 triliun, atau setara dengan USD 3 miliar, dalam kurun waktu dua tahun penertiban.

• Pengembalian Hak Negara: Langkah penertiban kawasan hutan ini menjadi penanda komitmen pemerintah dalam merebut kembali kekayaan negara yang sebelumnya dikuasai secara ilegal.

Tantangan Penegakan Hukum dan Perlawanan Koruptur

Presiden Prabowo juga menyoroti kompleksitas dan besarnya tantangan yang dihadapi aparat dalam menegakkan aturan di sektor kehutanan. Menurutnya, setiap upaya penertiban dan pemberantasan tindak pidana—mulai dari korupsi, penyelundupan, narkotika, hingga perampokan kekayaan negara—selalu berhadapan dengan perlawanan keras dari kelompok kepentingan.

• Sumber Perlawanan: Perlawanan datang dari pihak-pihak yang selama ini menikmati hasil korupsi, kecurangan, dan eksploitasi kekayaan negara secara tidak sah.

• Kekuatan Pihak Lawan: Pemerintah menyadari bahwa jejaring koruptor memiliki kekuatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

• Komitmen Moral: Presiden menggarisbawahi bahwa pertentangan antara penegak kebenaran dan pelaku kejahatan adalah hal historis. Pilihan tegas berada di tangan aparat pemerintah untuk tetap berani memilih jalan keadilan demi membela rakyat serta kekayaan bangsa. (Sumber:Suara.com)