Bukan Cuma Infrastruktur Jalan, DPRD Kalteng Sebut DAS Barito Butuh Layanan Kesehatan & Pendidikan

- Jurnalis

Jumat, 31 Juli 2026 - 18:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kalteng Daerah Pemilihan (Dapil) IV, Sirajul Rahman.Foto:Dok/1tulah.com

Anggota DPRD Kalteng Daerah Pemilihan (Dapil) IV, Sirajul Rahman.Foto:Dok/1tulah.com

1TULAH.COM-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV, Sirajul Rahman, menyuarakan keprihatinannya terkait masih tingginya ketimpangan pembangunan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito.

Wilayah yang meliputi empat kabupaten tersebut—yaitu Murung Raya, Barito Utara, Barito Timur, dan Barito Selatan—dinilai membutuhkan perhatian khusus agar kemajuan ekonomi dan infrastruktur dapat dirasakan secara berkeadilan.

Sirajul menegaskan bahwa kebijakan pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada wilayah tertentu saja.

“Pemerataan pembangunan sangat penting agar tidak ada daerah yang tertinggal. Kita ingin seluruh masyarakat di wilayah timur Kalimantan Tengah dapat merasakan dampak positif dari kemajuan pembangunan,” ujar Sirajul Rahman kepada awak media, Kamis (30/7/2026).

Tak Hanya Fisik, Layanan Dasar Jadi Kebutuhan Mendesak

Sebagai Sekretaris Komisi IV DPRD Kalteng, Sirajul menjelaskan bahwa permasalahan di kawasan DAS Barito tidak sebatas pada pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan semata.

Baca Juga :  Kesenjangan Gender Masih Ada, Pemkab Mura Perkuat Strategi PUG

Peningkatan kualitas layanan dasar—seperti fasilitas kesehatan, akses pendidikan, serta ketersediaan sarana transportasi—harus menjadi skala prioritas utama pemerintah. Pemenuhan aspek-aspek dasar ini diyakini menjadi kunci utama dalam mempercepat mobilitas dan roda perekonomian masyarakat setempat.

Menurutnya, membiarkan ketimpangan pembangunan berlarut-larut tanpa penanganan yang tepat berpotensi memperlebar jurang kesenjangan antardaerah di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, setiap perencanaan program pembangunan wajib mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

Pentingnya Sinergi Pemprov dan Pemkab di DAS Barito

Untuk mengatasi persoalan ini, Sirajul mendesak adanya penguatan koordinasi dan sinergisitas antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah kabupaten di empat wilayah DAS Barito.

“Pemerintah provinsi dan kabupaten harus bekerja lebih keras untuk memastikan semua sektor dapat berkembang dengan baik di wilayah ini. Sinergi antarpemerintah menjadi kunci agar pembangunan berjalan lebih efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Sirajul.

Baca Juga :  Ancaman di Balik Energi Terbarukan: Mengapa PSN Berlabel Hijau Memicu Konflik Agraria?

Integrasi perencanaan dan penentuan skala prioritas pembangunan antara pemprov dan pemkab dinilai sangat krusial agar pelaksanaan program berjalan cepat, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan masalah ketimpangan baru.

Komitmen Pengawasan DPRD Kalteng

Sirajul berharap komitmen terhadap pemerataan pembangunan tidak hanya berhenti sebagai wacana di atas kertas atau dokumen perencanaan semata, melainkan diwujudkan dalam bentuk program aksi berkelanjutan.

Pihaknya di legislatif memastikan akan terus mengawal dan menjalankan fungsi pengawasan ketat. Hal ini dilakukan guna memastikan setiap kebijakan anggaran dan program pembangunan yang digulirkan benar-benar menyentuh kebutuhan hakiki masyarakat di wilayah Barito secara adil dan merata. (Ingkit)

Berita Terkait

Waspada Partikel PM2.5! Udara Tampak Jernih Tak Jamin Bebas Bahaya Karhutla
Fokus RAPBN 2027: Anggaran Pendidikan Dialokasikan untuk PIP hingga Sekolah Unggul
Puluhan PNS Mura Raih Penghargaan atas Pengabdian 10, 20 hingga 30 Tahun
Menolak Fast Fashion: Mengapa Gen Z Lebih Memilih Thrifting dan Pakaian Bekas?
Kondisi Terbaru Andrie Yunus: Alami Kecemasan Berat dan Jalani Rawat Jalan Pasca-Penyiraman Air Keras
KPK Sita 3 Koper dari Rumah ASN Dinas PUPR Kota Bengkulu
KPK Ungkap 27 Pihak dan 313 PIHK Terima Aliran Dana Kasus Kuota Haji
KPK Periksa Rudy Tanoe Guna Hitung Kerugian Negara Kasus Bansos Beras

Berita Terkait

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 04:09 WIB

Waspada Partikel PM2.5! Udara Tampak Jernih Tak Jamin Bebas Bahaya Karhutla

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 04:01 WIB

Fokus RAPBN 2027: Anggaran Pendidikan Dialokasikan untuk PIP hingga Sekolah Unggul

Jumat, 14 Agustus 2026 - 12:40 WIB

Puluhan PNS Mura Raih Penghargaan atas Pengabdian 10, 20 hingga 30 Tahun

Jumat, 14 Agustus 2026 - 08:27 WIB

Menolak Fast Fashion: Mengapa Gen Z Lebih Memilih Thrifting dan Pakaian Bekas?

Jumat, 14 Agustus 2026 - 08:18 WIB

Kondisi Terbaru Andrie Yunus: Alami Kecemasan Berat dan Jalani Rawat Jalan Pasca-Penyiraman Air Keras

Jumat, 14 Agustus 2026 - 06:40 WIB

KPK Ungkap 27 Pihak dan 313 PIHK Terima Aliran Dana Kasus Kuota Haji

Jumat, 14 Agustus 2026 - 06:38 WIB

KPK Periksa Rudy Tanoe Guna Hitung Kerugian Negara Kasus Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 - 14:15 WIB

Damang dan Mantir Jadi Mitra Strategis Pemerintah dalam Pembangunan

Berita Terbaru