DPRD Kalteng Minta Pemerintah Pusat Tertibkan Tonase Angkutan PBS di Jalan Nasional

1TULAH.COM-Kerusakan parah yang menerpa sejumlah ruas jalan nasional di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng)—khususnya kawasan Muara Teweh dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito—memantik keprihatinan mendalam dari kalangan legislatif. Kondisi memprihatinkan yang memaksa warga sekitar berswadaya hingga patungan (urunan) untuk menambal jalan rusak dinilai sebagai tamparan keras bagi pemerintah.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Purdiono, menegaskan bahwa penanganan infrastruktur jalan nasional di Kalteng membutuhkan tindakan nyata dan intervensi menyeluruh dari Pemerintah Pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).

Kondisi Jalan Nasional DAS Barito Sudah Tidak Layak

Fenomena masyarakat yang merogoh kocek pribadi untuk memperbaiki fasilitas publik menjadi bukti nyata mendesaknya perbaikan infrastruktur di daerah. Menurut Purdiono, titik kerusakan tidak hanya terfokus pada satu lokasi, melainkan tersebar di berbagai koridor strategis.

“Tentu itu menjadi keprihatinan kita semua. Tidak hanya di Muara Teweh, sebenarnya jalan-jalan nasional di DAS Barito ini banyak yang sudah tidak layak,” ujar Purdiono saat memberikan keterangan kepada awak media di ruang Komisi DPRD Kalteng, Selasa (2/6/2026).

Ia menambahkan, masalah mendasar jalan nasional saat ini bukan sekadar lubang di badan jalan, melainkan ketidakseimbangan antara kapasitas jalan dan peningkatan volume kendaraan yang melintas setiap hari. Kualitas serta lebar jalan dinilai stagnan sehingga tidak lagi mampu menampung arus lalu lintas yang kian padat.

Soroti Angkutan PBS Sebagai Pemicu Utama Kerusakan Jalan

Selain masalah kapasitas, Purdiono menyoroti secara tajam faktor pemicu utama cepatnya kerusakan jalan publik. Hal ini diduga kuat akibat tingginya mobilitas angkutan berat milik Perusahaan Besar Swasta (PBS), terutama yang bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.

Apabila angkutan korporasi dibiarkan bebas bermanuver tanpa pembatasan tonase yang ketat, masyarakat umum yang harus menanggung dampaknya, mulai dari terganggunya mobilitas harian hingga risiko kecelakaan lalu lintas.

Desak Regulasi dan Pengawasan Tegas dari Pusat

Guna mengatasi permasalahan yang berulang ini, Komisi I DPRD Kalteng mendesak Pemerintah Pusat untuk turun tangan secara langsung dengan menerbitkan aturan dan pengawasan yang lebih tegas mengenai penggunaan jalan umum oleh angkutan industri.

Beberapa langkah yang didesak oleh DPRD Kalteng meliputi:

1. Peningkatan Kapasitas & Pelebaran Jalan: BPJN diharapkan segera melakukan perbaikan permanen serta pelebaran ruas jalan nasional di kawasan DAS Barito.

2. Pembatasan Tonase Angkutan: Pengetatan aturan muatan sumbu terberat bagi truk operasional PBS.

3. Tanggung Jawab Korporasi: Memastikan PBS yang memanfaatkan jalan nasional ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perbaikan jika terjadi kerusakan.

“Kalau memang jalan tersebut dilewati oleh kendaraan PBS, kita berharap ada aturan yang tegas dari pusat. Jangan sampai mereka melalui jalan itu, tapi tidak bertanggung jawab jika terjadi kerusakan. Ujung-ujungnya kan masyarakat umum yang dirugikan,” pungkas Purdiono. (Ingkit)