KPK Usut Kasus Permintaan Dana CSR oleh Eks Wali Kota Madiun

1TULAH.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Pelaksana Tugas Wali Kota Madiun sekaligus Wakil Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun, terkait dugaan permintaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) oleh Maidi saat menjabat Wali Kota Madiun.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mendalami proses perencanaan hingga permintaan dana CSR kepada sejumlah pihak swasta yang berkaitan dengan proyek di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

“Saksi didalami pengetahuannya terkait proses perencanaan dan permintaan dana CSR yang dilakukan tersangka Wali Kota Madiun kepada pihak swasta,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 11 Mei.

Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Maidi pada Januari 2026.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan tiga tersangka, yakni Maidi, orang kepercayaannya Rochim Ruhdiyanto, dan Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Thariq Megah.

KPK mengungkapkan perkara tersebut terbagi dalam dua klaster, yaitu dugaan pemerasan terkait imbalan proyek dan dana CSR, serta dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Pada klaster pertama, Maidi dan Rochim diduga terlibat dalam praktik pemerasan terkait proyek dan dana CSR. Sementara pada klaster kedua, Maidi bersama Thariq Megah diduga menerima gratifikasi.

Penulis : Laili R