Bukan Sekadar Kerjasama, Pakar Sebut Ada Upaya Kontrol Informasi Top-Down melalui Homeless Media

1TULAH.COM-Langkah Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Muhammad Qodari, yang menggandeng sejumlah homeless media sebagai mitra strategis pemerintah menuai kritik tajam. Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII), Masduki, menilai kebijakan ini bagaikan pisau bermata dua bagi ekosistem informasi di Indonesia.

Menurut Masduki, pelibatan media berbasis platform digital ini memang menunjukkan pengakuan pemerintah terhadap pengaruh besar mereka dalam membentuk opini publik. Namun, di balik itu, terdapat ancaman serius terhadap independensi jurnalisme dan keberlangsungan demokrasi digital.

Motif “Tidak Ada Makan Siang Gratis”

Masduki mengingatkan bahwa dukungan finansial atau kemitraan dari pemerintah jarang sekali bersifat tanpa pamrih. Ia mencium adanya upaya sistematis untuk mengubah media-media alternatif ini menjadi instrumen propaganda.

“Jadi karena tidak ada makan siang gratis istilahnya, pemerintah memberikan dana itu biasanya kepada media tujuannya adalah propaganda ya untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan pemerintah secara positif,” ujar Masduki pada Kamis (7/5/2026).

Ia menambahkan bahwa langkah ini bisa menjadi jalan pintas bagi pemerintah untuk melakukan intervensi informasi secara top-down. Tujuannya jelas: memastikan program pemerintah tersampaikan tanpa hambatan kritik yang biasanya muncul dari media arus utama.

Risiko Otoritarianisme Digital dan Represi Halus

Lebih jauh, Masduki melihat fenomena ini sebagai ciri dari otoritarianisme digital. Dalam pola ini, pemerintah berusaha mengontrol kebenaran tunggal melalui kontrol informasi yang bersifat represi halus.

“Ini kontrol informasi sebetulnya yang itu terasa sebagai sebuah represi secara halus yang nanti pelan-pelan berdampak buruk pada kredibilitas homeless media,” jelasnya.

Ia berkaca pada fenomena buzzer atau pendengung di masa lalu. Media atau individu yang awalnya memiliki suara kritis dan berpihak pada masyarakat, sering kali berbalik arah setelah menerima pendanaan dari otoritas.

Kelemahan Manajemen Homeless Media

Salah satu poin krusial yang disoroti adalah struktur homeless media yang mayoritas masih bersifat personal dan belum terstandarisasi seperti media konvensional. Tanpa mekanisme kontrol editorial yang kuat, media-media ini rentan terkooptasi.

Masduki menegaskan bahwa homeless media atau personalized media harus tetap memiliki mekanisme kontrol publik agar tidak terjebak menjadi media pribadi yang justru menghancurkan nilai-nilai jurnalisme itu sendiri.

Hegemoni Platform Global

Terakhir, Masduki menyoroti bahwa pengalihan anggaran pemerintah ke homeless media secara tidak langsung memperkuat hegemoni raksasa teknologi global (seperti Instagram, TikTok, dan X), mengingat media-media tersebut tidak memiliki domain mandiri.

Padahal, menurutnya, pemerintah seharusnya lebih bijak dalam mendistribusikan dukungan kepada media arus utama, baik lokal maupun nasional, yang sudah memiliki infrastruktur jurnalisme yang mapan.

Daftar New Media Forum

Sebelumnya, Kepala Bakom Muhammad Qodari memperkenalkan sejumlah media yang tergabung dalam New Media Forum. Beberapa di antaranya adalah nama-nama populer seperti:

• Folkative, Indozone, dan Dagelan.

• Narasi, USS Feed, dan CXO Media.

• Bapak-Bapak ID, Menjadi Manusia, hingga Pandemic Talks.

Qodari berdalih bahwa langkah ini diambil untuk menjangkau publik seluas-luasnya di tengah perkembangan realitas komunikasi digital saat ini. Namun, tantangan besar kini ada pada pengelola media tersebut: mampukah mereka menjaga kredibilitas di tengah guyuran kemitraan pemerintah? (Sumber:Suara.com)